Seketaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni mengingatkan perlu terus ditumbuhkembangkan dialektika atau dialog di tengah masyarakat. Apalagi dalam konteks sejarah bangsa, sudah terjadi dialektika bahkan ada benturan-benturan. Seperti saat perjuangan melawan penjajah.
semarak.co-“Dalam sejarah ideologi, kita juga mengalami itu. Ada yang ingin mengganti Pancasila. Kasus komunis, salah satunya yang ingin mengganti Pancasila,” ujar Imam saat webinar bertema Politisasi Agama yang digelar Moya Institute dan Organisasi Ikatan Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, Kamis (19/11/2020) dan dilansir indopos.co.id.
Mengutip pakar politik dari Amerika Samuel Huntington, Imam menyebutkan, di luar class antara Islam dan barat, satu yang tidak bisa dihindarkan terjadinya konflik antara budaya yang sedang berkembang dengan nilai keagamaan.
“Kita mengalami demokrasi politik belum lama sebenarnya. Perlu kritik sebenarnya. Masih sangat prosederular. Di Amerika sendiri proses demokrasi juga belum benar-benar matang,” jelas Imam sambil merujuk pelaksanaan pilpres di sana.
Budaya demokrasi dan politik baru tetap akan berbenturan dengan keagamaan. Karena itu perlu harmonisasi budaya demokrasi dan agama. “Kita bangsa Indonesia sebenarnya memiliki percampuran antara agama dan demokrasi,” ujarnya.
Amerika juga sebenarnya, lanjut dia, Presiden disumpah dengan cara agama. Uang Amerika, kata dia, uang paling sholeh, baca saja kata-kata di uang tersebut. Bangsa-bangsa manapun tidak bisa mengklaim lebih demokrasi. Semua sedang berproses. “Demokrasi kita sebenarnya gotong royong. Bukan hanya kabinetnya saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Moya Institute Hery Sucipto mengatakan meningkatnya sentimen keberagamaan biasanya terjadi mendekati pesta demokrasi. Seringkali dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan. “Indonesia adalah rumah bersama. Kita jaga bersama. Jangan mudah terprovokasi,” pungkasnya.
Ketua Umum Organisasi Ikatan Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia TGB Zainul Majdi mengatakan, bicara politisasi agama bisa diartikan baik atau tidak. “Misalnya yang tidak baik, sebagai memanfaatkan agama semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan,” papar TGB Zainul di tempat yang sama.
Atau memenangkan konstelasi politik, lanjut Zainul, memanfaatkan agama sebagai instrumen mencapai kekuasaan. Pria yang juga Ketua Umum Nahdhatul Wathan menambahkan, agama dan politik bisa berhubungan dalam bentuk yang baik.
“Yakni ketika agama menawarkan seperangkat nilai-nilai mulia. Untuk menjadi prinsip-prinsip dalam politik. Ini sesuatu yang positif. Ini yang ditempuh para pendiri bangsa kita ketika menyepakati Pancasila dan konstitusi,” ujarnya.
Ketika agama menawarkan nilai- universal, kata dia, politik menjadi hidup. Menjadi bagus. Tidak brutal. Namun begitu kata dia, ada juga sekelompok orang yang mempolitisasi agama karena phobia.
Ada jugasekelompok orang yang phobia agama, melabelkan segala sesuatu yang tidak baik dilekatkan kepada agama. Sehingga masyarakat menjadi antipasti,” ujar mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).
TGB Zainul mengatakan, pihaknya berada di tengah. Yakni hubungan yang baik antara agama dan politik. Menawarkan nilai-nilai yang mulia. Harus bisa diimplementasikan atau diwujudkan dalam kebijakan. “Politik bagian dari muamalah. Bisa ada kelapangan kita untuk mengkreasikan hal-hal baru untuk memperkokoh kebangsaan,” pungkasnya.
Sementara itu, Intelektual NU KH Cholill Muhammad Nafis menolak tegas politisasi agama untuk mengejar kekuasaan. “Atau hanya jadi alat dalam pemilu atau pesta demokrasi,” ujarnya.
Namun dia menegaskan, tidak mungkin negara tanpa agama. Politik kita adalah politik keadaban. Politik keadaban dalam mengatur masyarakat menggunakan agama. “Kalau agama masuk (dalam politik) akan menjadikan politik yang berkeadaban,” pungkasnya. (pos/smr)
