Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membeberkan kontribusi transmigrasi selama ini dalam membangun negeri.
semarak.co-Transmigrasi, nilai Mendes PDTT Halim, telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan negeri sejak pertama kali dilakukan proses pemindahan penduduk, tepatnya pada 12 Desember 1950 di era pemerintahan presiden Soekarno.
“Transmigrasi pertama memberangkatkan 25 KK dengan total 98 jiwa ke lokasi transmigrasi di Lampung dan Lubuk Linggau,” beber Gus Halim sapaan akrab Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat Kuliah Online bertajuk Kontribusi Transmigrasi Membangun Negeri dari Jakarta, Kamis (1/7/2021).
Gus Halim menjelaskan, istilah transmigrasi dicetuskan pertama kali oleh Bung Karno tahun 1972. Kemudian ditindaklanjuti Wakil Presiden Bung Hatta dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta pada 3 Pebruari 1964.
“Tujuan utama dan pertama pelaksanaan transmigrasi adalah mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa. Jadi sudah jauh jangkauan para founding fathers kita saat itu,” jelas Gus Halim seperti dirilis humas melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT.
Gus Halim melanjutkan, sejarah telah membuktikan bahwa transmigrasi adalah salah satu solusi untuk menjawab persoalan pembangunan negeri khususnya pembangunan di luar Pulau Jawa, dan hingga saat ini.
Dalam perjalanannya, transmigrasi sudah beberapa kali mengalami perubahan regulasi menyesuaikan perkembangannya. Mulanya, pada 1950 hingga 2009 transmigrasi berorientasi pada perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain yang penduduknya masih sangat jarang.
Kemudian ada perubahan regulasi pada 2009 hingga saat ini, paradigma transmigrasi adalah adanya revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru menuju transmigrasi di era digital 4.0.
“Artinya, hari ini tidak bicara tentang penambahan kawasan tapi revitalisasi dan intensifikasi kawasan yang sudah ada. Kalau transmigrasi yang sudah ada itu sudah dianggap maksimal dan jika diperlukan akan dibuka kawasan baru dengan paradigma yang berubah total,” terang Gus Halim.
Misalnya jumlah lahan harus naik, lanjut dia, lokasinya dalam bentuk hamparan, kedepan transmigrasi tidak boleh dikelola secara manual. “Karena prinsipnya transmigrasi tidak boleh memindahkan satu masalah dari tempat lama menjadi masalah baru di tempat baru” pungkasnya.
Di bagian lain Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar melepas kuliah kerja nyata (KKN) dan Kuliah Umum Tahun 2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, di Ciputat, pada Kamis (1/7/2021).
Pentingnya akurasi data potensi dan masalah yang ada di desa dalam mendukung pembangunan desa. Kementerian Desa (Kemendes) PDTT terus berupaya agar semakin lengkap data yang dimiliki desa baik data potensi maupun data masalah, baik data yang terkait pemerintahan desa maupun kewargaan desa.
“Ini penting untuk kebijakan pembangunan desa juga penting bagi Perguruan Tinggi untuk menentukan lokasi KKN yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan potensi yang dimiliki mahasiswa,” katanya.
Pendataan berbasis SDGs desa sedang berlangsung di seluruh desa di Indonesia. Gus Halim mengatakan, targetnya pendataan akan berakhir paling lambat bulan Agustus 2021 sehingga pemetaan potensi dan masalah untuk mendukung pembangunan desa dapat terlaksana secara tepat.
Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini meminta kepada 4.612 mahasiswa yang akan melaksanakan KKN untuk turut aktif dalam mendukung pemutakhiran data berbasis SDGs desa.
Selain itu juga himbauan kepada mahasiswa KKN untuk mendukung proses pendaftaran BUMDesa dan BUMDesa Bersama sehingga tercatat dalam sistem. “Hari ini perlu didukung mahasiswa KKN. Pertama terkait dengan proses pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Hari ini terus kita upayakan,” tuturnya.
Sudah terdata 70 persen dari 118 Juta warga desa masuk ke dalam sistem informasi desa. “Kami berharap adik mahasiswa KKN terus mendukung proses pendataan yang dilakukan Pokja relawan desa dalam mendata desa ini betul-betul mencapai hasil yang diinginkan,” kata Gus Halim.
Gus Halim menambahkan upaya peningkatan ekonomi desa yang dikembangkan melalui BUMDesa dan BUMDesa Bersama. Keduanya hari ini sudah memiliki posisi strategis karena sudah berbadan hukum.
“Olehnya kami harapkan dukungan dari mahasiswa KKN agar desa-desa dalam menata dan melakukan proses pendaftaran BUMDesa atau BUMDesa Bersama bisa berjalan lancer,” katanya.
Gus Halim mengingatkan kepada para mahasiswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap produktif dan aktif dalam melaksanakan KKN. (bad/ria/smr)
