Kementerian PPN/Bappenas mendiskusikan pembentukan kerja sama triangular antara Indonesia, Vietnam, dan Uni Eropa dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal.
Semarak.co – Inisiatif ini disampaikan Duta Besar Uni Eropa untuk Vietnam Julien Guerrier dan Duta Besar Belgia untuk Vietnam Karl Van den Bossche dalam pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Hanoi, Vietnam, Senin (14/4/2025).
“Indonesia memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan optimal, sementara Vietnam menghadapi tantangan overfishing. Uni Eropa dapat menjadi wasit yang kredibel,” ujar Menteri Rachmat Pambudy, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Bappenas, Rabu (16/4/2025).
Kerja sama ini dinilai strategis, mengingat kondisi Indonesia dan Vietnam yang saling melengkapi di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan potensi sumber daya perikanan yang besar, namun masih menghadapi tantangan armada tangkap dan kapasitas industri.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Untuk itu, kami menyambut baik keterlibatan Uni Eropa sebagai mitra yang netral dan berpengalaman, khususnya dalam pemantauan dan ketertelusuran untuk pengembangan sektor perikanan berkelanjutan di ASEAN,” jelasRachmat.
Melalui kolaborasi ini, Indonesia dapat memperkuat kapasitas tangkap dan pengolahan hasil laut, Vietnam memperoleh pasokan bahan baku perikanan legal dan terverifikasi, dan Uni Eropa memastikan rantai pasok kawasan berjalan akuntabel.
Pertemuan ini juga menyoroti inisiatif Global Gateway Uni Eropa untuk mendukung pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Di Indonesia, Global Gateway telah memfasilitasi beberapa proyek seperti kota cerdas di Ibu Kota Nusantara, energi surya, elektrifikasi kereta, dan lain-lain.
ASEAN Network for Combating IUU-Fishing (AN-IUU) dinilai potensial sebagai platform pertukaran informasi dan pelatihan antarnegara, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemantauan perikanan.
Lebih jauh, ASEAN didorong untuk mengadopsi sistem kuota dan pengaturan ukuran ikan yang ditangkap, sebagaimana yang telah diterapkan dalam kerangka Common Fisheries Policy Uni Eropa.
Kolaborasi Indonesia, Vietnam, dan Uni Eropa diharapkan menjadi langkah konkret mewujudkan ekosistem perikanan regional yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di kawasan ASEAN.
“Ini saatnya ASEAN memiliki sistem pengelolaan perikanan berkelanjutan dan berbasis data, sebagaimana Uni Eropa. Apabila ini berhasil di tingkat bilateral, kita bisa duplikasi di tingkat ASEAN, untuk kesejahteraan bersama,” pungkas Rachmat Rambudy. (hms/smr).
