Mengejutkan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa utang pemerintah Indonesia kepada Dana Moneter Internasional atau IMF telah lunas. Bahkan dengan mengucapkan terimakasih pada pemerintahan SBY dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023.
semarak.co-Menurut Menteri Bahlil, pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY berhasil menyelesaikan utang Indonesia ke IMF. Jadi, kata Menteri Bahlil, banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi Indonesia.
“Utang kita udah selesai ya sama IMF. Kita harus terima kasih sama pemerintahan sebelumnya, sebelum Pak Jokowi. yaitu di zamannya Pak SBY. Jadi biar langit runtuh pun hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin,” kecam Bahlil dikutip tempo.co yang dilansir msn.com, Sabtu (1/7/2023).
Lebih lanjut, Menteri Bahlil menegaskan bahwa larangan ekspor mineral mentah tetap akan dilakukan meskipun ada imbauan dari pihak IMF. Dia pun mempersilahkan yang tidak bersepakat dengan kebijakan itu untuk mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
Sebelumnya, IMF mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap atas kebijakan pembatasan ekspor nikel, serta tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. “Jangan kemudian negara kita ada lagi yang mau atur-atur,” tutur dia.
Sementara itu dinukil dari laman IMF, Jumat, tidak ditemukan nama Indonesia pada tabel bertajuk ‘Total Kredit Outstanding IMF ‘ per 1 hingga 29 Juni 2023. Di tabel itu, terlihat sekitar 95 negara dengan total utang beserta jumlah pembayaran pada masing-masing negara.
Dalam laman IMF yang berbeda bertajuk Indonesia: Posisi Keuangan dalam Pendanaan pada 31 Mei 2023, tertulis “pembelian terutang dan pinjaman: tidak ada. Ketika di klik lebih jauh pada opsi ‘credit outstanding’, terlihat Indonesia sudah tak memiliki utang kepada IMF terhitung per 31 Desember 2006.
Diberitakan sebelumnya Dana Moneter Internasional atau IMF meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. Hal itu disampaikan IMF dalam Paparan yang diungkapkan di Article IV Consultation.
IMF memberikan alas an, kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain. “Biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini,” kata IMF dalam laporannya, dikutip Selasa (27/6/2023).
Sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. “Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif,” ujarnya.
Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. “Meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain,” paparnya dilansir cnbcindonesia.com.
Presiden Jokowi telah secara tegas mengungkapkan akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Saat ini, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang dinilai berhasil memberikan nilai tambah signifikan.
Keberhasilan tersebut memicu pemerintah untuk menggalakkan hilirisasi di sejumlah komoditas lain mulai dari bauksit hingga tembaga dan emas yang diharapkan akan segera diumumkan. Menurut Joko Widodo atau Jokowi, sumber daya alam ini harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada,” kata Jokowi dalam pidato Hari Lahir Pancasila, dikutip Selasa (27/6/2023) yang dilansir cnbcindonesia.com.
Indonesia telah menginisiasi hilirisasi nikel sejak 2020. Kebijakan ini diklaim memberikan nilai tambah dari hilirisasi nikel mencapai US$ 33 miliar atau setara dengan Rp 514,3 triliun pada 2022. (net/msn/tpc/cnb/smr)
sumber: cnbcindonesia.com di WAGroup DPP RAI NASIONAL (postSabtu1/7/2023/brm)
