Oleh Prihandoyo Kuswanto *
semarak.co-Dalam sebuah Instagram pak Jokowi mengiklankan canggihnya sebuah ibu kota negara (IKN) Nusantara yang akan dibangun. Tidak ada kendaraan berbahan bakar minyak semua menggunakan listrik, delapan puluh persen kendaraan umum menggunakan listrik, beliau mengatakan ibu Kota Negara akan menjadi etalase peradaban Indonesia.
Aku termenung melihat nafsu pak Jokowi ingin mewujudkan IKN, pikiranku melayang seantero negeri penulis pernah tinggal delapan bulan di pedalaman Asmat dalam rangka membangun pusat kebudayaan Asmat di Agats.
Terus pikiranku melayang ke Flores, Lembata, Konawe, Lombok, Sorong,juga teringat makan gudeg di sebelah bioskob permata Jogyakarta atau jajanan di pasar Kranggan ,pecel di depan pasar Buring Hardjo yang sekarang pindah kedepan menjadi pujasera.
Bagaimana nelayan di Kendari di Tali Abu, Seram, Ambon, Tual, atau Sampang, pasar Blega yang tumpah jejalanan yang bikin macet atau petani sayur di lereng gunung Bromo, seakan menyesaki pikiranku dengan segala kesederhanaannya dan panen padi di Ngawi kampung simbah, di desa Kedung Nggalar, Sragen tentu saja tidak konek dengan pikiran Pak Jokowi yang Futuristik.
Kalau begitu kepentingan siapa IKN itu? Apa rakyat kita dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai pulau Rote membutuhkan IKN yang Futuristik itu? Mungkin nelayan, petani, hanya butuh keadilan tanah nya tidak dirampas oleh pengusaha sawit dan ditindas untuk dijadikan kebun sawit?
Atau para kuli tambang yang digajih jauh lebih rendah di tanah air nya di banding TKA China? Bangsa ini tidak butuh Ibukota Yang Futuristik. Atau Kereta api Cepat yang semua di bebankan ke APBN, yang dibutuhkan Bangsa ini adalah ke Adilan sosial ,tidak menjadi kuli di negeri nya sendiri .
Bangsa ini tidak butuh petugas pajak yang biasa pamer kekayaan, yang dibutuhkan Bangsa ini pemimpin yang jujur yang bisa membangun karakter kebangsaan, yang bisa menjadi teladan, tidak korupsi, tidak pamer kekayaan, tidak membohongi rakyatnya.
Pemimpin yang mampu Melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, Pemimpin yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tahun 2024 sudah di depan pintu rumah kita, apakah kita membiarkan negeri ini menjadi negeri super liberal dan kapitalistik atau kita sadar terhadap qiblat negara ini yaitu Pancasila dan UUD 1945. Jika kita ingin menyelamatkan negara ini tidak ada jalan yang lain kecuali melakukan perubahan mengembalikan negara sesuai dengan alenea ke I.
Yaitu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Istilah sahabat saya Mas Agus Salim Kodrin Y =0 arti bangsa ini harus bebas dari penjajahan dan sekarang Indonesia sejak UUD 1945duganti dengan Y=1maka Indonesia akan kembali dijajah.
Padahal pebderi negeri ini meletakan negara anti terhadap penjajahan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Oleh sebab itu meletakan negara dibawah China dengan kepentingan China dengan proyek obor jelas kesalahan yang sangat besar. Sistem pemilu yang mengakibatkan negara di kuasai oligarkhy dan pembangunan bukan untuk kepentingan rakyat harus diakhiri, maka jalan satu satu nya harus merombak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kembali pada Pancasila dan UUD 1945.
Negara yang kaya raya yang harus nya bisa memakmurkan rakyat nya terlilit hutang dan tersadar akibat hutang yang mencapai 17,5Juta Dollar, tentu bukan main-main, Tetapi pak Jokowi cukup tenang sebab disaku nya ada 11 juta Triliun dollar.
Belum lagi yang di menteri keuangan, tentu saja saya percaya bukti nya ada 300 triliun beredar diduga pencucian uang, tapi pernyataan pak Machfud MD sudah dibantah Ketua PPATK, kalau begitu yang bohong siapa? DPR harusnya segera membentuk Pansus terhadap kasus ini kasus bank Century 7.6 triliun gegap gempitanya luar biasa DPR membentuk Pansus Century Gate.
Sekarang puluhanbtrilun hingga ratusan triliun DPR membisu jangan jangan DPR kecipratan sehingga diam seribu bahasa bahkan pelanggaran konstitusi oleh Presiden DPR tidak berfungsi, jangan jangan DPR ngak ngerti atau bagian dari semua permainan.
Tahun 2024 adalah suksesi tentu sejarah bangsa ini sudah cukup memberi pelajaran mulai jaman Singosari dengan Ken Arok dan Keris Empu Gandring sampai jaman kejatuhan Soekarno yang sampai detik ini intrik intrik menyalakan pak Harto tidak berakhir.
Begitu juga dengan jatuh nya pak Harto yang dituduh dengan KKN, Korupsi. Padahal hari ini KKN. Korupsi jauh lebih masif dan merata dusemua lini, apa kita tidak merasa berdosa bahkan lebih keji peran pak Harto di dalam Serangan Oemoem 1 Maret harus dihapuskan sangking bencinya sehingga tidak adil dan menghapus rekam jejak memalukan.
Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 bangsa ini menjadi dunggu kata Ricky Gerung, bagaimana tidak dunggu PKI di berikan maaf dan disantuni dianggap telah terjadi pelanggaran HAM, jadi TNI dan Umat Islam Telah melanggar HAM terhadap PKI, TNI membisu, NU, Muhammadyah dan umat Islam tidak berani bersuara.
Terus bagaimana ini terhadap generasi melenia di cekoki sejarah kebohongan? Semoga 2024 terjadi perubahan ok Ita bersihkan semua kembali pada Pancasila dan UUD 1945 jika bangsa ini ingin selamat.
*) Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila
