Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkap, salah satu kendala dalam pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur (Kaltim).
semarak.co -Menteri PPN/Bappenas mengutip ada 109 lubang bekas tambang yang berada di wilayah sekitar kawasan calon pengganti DKI Jakarta itu. Kendati demikian Suharso kemudian menyebutkan beberapa opsi dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
“Ya, ada 109 lubang tambang. Baik dalam skala kecil maupun besar. Butuh biaya besar untuk reklamasi termasuk revegetasi penanaman ulang,” kata Suharso saat rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di gedung Parlemen, kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2020).
Pemerintah, lanjut Suharso, akan menggandeng pihak swasta dalam melakukan perbaikan lubang-lubang tersebut. Selain itu, masyarakat lokal juga akan dikerahkan dalam melakukan revegetasi lubang tambang.
“Solusinya adalah mengidentifikasi dulu. Dilakukan kerja sama dengan swasta, kemudian penanaman dengan tanaman lokal, pemberdayaan masyarakat lokal dalam reklamasi dan penanaman kembali,” ujar ketua umum PPP.
Dari segi pembiayaan, lanjut Suharso terdapat dua strategi yang dapat diambil oleh pemerintah. Pertama, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan bentuk-bentuk BOT atau bangun-guna-serah (build- operate-transfer), BTO, dan sebagainya.
Kedua, Suharso menyebutkan konsep model bisnis pelanggan atau subscription. Sayangnya, ia tak menjelaskan lebih lanjut seperti apa konsep pelanggan tersebut ataupun detail terkait total pembiayaan dari proyeksi upaya menutup lubang-lubang tambang.
Sebelumnya, Bappenas melakukan rapat kerja dengan Komisi XI terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) serta persiapan pemindahan Ibu Kota Negara.
Diketahui, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengingatkan bahwa rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan harus hati-hati dan perlu kajian menyeluruh. Pasalnya, ia menyebut pulau terbesar di Indonesia itu didominasi oleh lahan gambut yang mudah terbakar, dan juga banyaknya lubang tambang.
“Kalimantan kan lahannya luas, kalau di Jawa sudah tidak ada lagi. Tapi harus hati-hati juga, kalau di Kalimantan lahan gambut banyak bisa terbakar, di Kalimantan Timur juga banyak bekas lubang tambang. Jadi harus dipilih dengan betul,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Sebagai informasi, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP.
Selain itu, pemegang IUP dan IUPK juga wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Kabar tidak sedap datang dari calon ibukota baru, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pasalnya, masalah akut yang terjadi di DKI Jakarta ternyata juga turut melanda sang calon pengganti.
Masalah akut yang dimaksud adalah banjir. Kemarin, Kamis (30/1/2020) banjir melanda wilayah Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku. Banjir menggenang seluas 3 kilometer persegi dengan ketinggian 50 centimeter.
Banjir yang disebut datang setiap tahun ini turut menyebabkan sebuah sekolah meliburkan ratusan siswanya dari kegiatan belajar mengajar. Banjir ini pun mendapat sejumlah tanggapan dari warganet.
Di antaranya ada yang menyinggung alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pindah ibukota. Di mana banjir Jakarta acapkali disebut sebagai alasan utamanya. Warganet pun bereaksi saat terjadi banjir melanda calon ibukota negara.
“Banjir Jakarta akan lebih mudah diatasi kalau Pak Jokowi jadi presiden. Kalau masih nggak teratasi juga kita pindahkan ibukota ke Penajam, eh ketemu banjir lagi pakde. Mau pindah lagi Pakde?” tutur akun @Merah_Johansyah, sesaat lalu, Jumat (31/1/2020).
Sementara itu, akun @hermana_t justru bertanya-tanya mengenai alasan Penajam Paser Utara dipilih sebagai calon ibukota baru. Pasalnya, wilayah ini ternyata memiki siklus banjir yang lebih parah dari DKI. “Ternyata di ibukota baru ada banjir tahunan,” ujarnya.
Sedangkan warganet lain dengan akun @budisoma menyindir para pembully Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sindiran itu mengacu pada sikap para buzzer yang terus menyalahkan Anies atas banjir di wilayah Jabodetabek di awal tahun ini. “Jakarta, Brazil, Peru dan Penajam utara kena Banjir…semua ini salah siapa? Ya Anieslah,” tutupnya.
Terlepas dari itu, Kepala Subbidang Kedaruratan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Samudri memastikan bahwa tidak semua wilayahnya terendam banjir.
Bahkan banjir juga tidak merendam seluruh wilayah Desa Bumi Harapan. Kata dia, banjir hanya melanda tempat yang rendah lantaran ada aliran sungai yang menyempit.
Asal tahu juga, ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) akan menempati lahan yang dikuasai miliuner Sukanto Tanoto, pendiri kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE). Lahan tersebut merupakan hutan tanaman industri (HTI).
Informasi ini berasal dari Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia MS Hidayat. Ia mendapat informasi ini dari dua menteri yang hadir dalam acara Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Hidayat tak menyebut nama dua menteri ini. Namun, acara itu dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Saya baru tadi diberitahu resmi bahwa tanah itu sebagian besar tanah HTI miliknya Sukanto Tanoto. HTI yang setiap saat diambil kembali oleh pemerintah, itu tadi statement kedua menteri kepada saya. Itu sebagian besar tanah HTI yang dikuasai Tanoto, tapi sudah ada kesepakatan tanah itu bisa diambil kembali oleh pemerintah,” paparnya.
Pemerintah bisa saja pindah ibu kota tahun 2024. Tapi, kata Hidayat, ada sejumlah hal yang mesti dipenuhi. Sebutnya, masterplan ibu kota sudah rampung. Kemudian, infrastruktur mulai sudah dibangun. Tambahnya, itu dengan asumsi tidak ada masalah soal lahan.
“Kalau 2024, berarti masterplannya harus sudah selesai secara keseluruhan, pemerintah menyatakan baru menyelesaikan tahun depan. Kalau begitu, baru mulai tahun depan paling tidak pemerintah baru bisa mulai membangun infrastruktur utama, jalan-jalan, listrik, telekomunikasi dan sebagainya,” jelasnya.
“Dan kalau masterplan sudah siap dengan work plan maka harus mulai dibangun gedung-gedung pemerintah yang diperlukan melalui APBN dulu.Dengan asumsi masalah tanah nggak ada masalah,” ungkapnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas saat itu, Bambang Brodjonegoro membenarkan adanya penguasaan lahan Sukanto Tanoto di ibu kota baru, Kalimantan Timur (Kaltim). Penguasaan lahan ibu kota baru itu melalui PT ITCI di mana Tanoto merupakan pemegang sahamnya.
Tanoto sendiri merupakan miliuner pendiri kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE). Bambang mengatakan, penguasaan lahan Tanoto menjangkau 6.000 ha lahan yang bakal dibangun untuk tahap pertama ibu kota.
Untuk luas lahan yang dikuasai Tanoto, Bambang belum bisa menyebut. “PT ITCI milik Tanoto sebagai pemegang konsesi HTI (hutan tanaman industri). Termasuk yang 6.000 ha. Luasnya cek KLHK,” kata Bambang kepada detikcom, Rabu (18/9/2019).
Bambang bilang, HTI ialah konsesi lahan, bukan merupakan kepemilikan. Menurut Bambang, pemerintah bisa mengambilnya setiap saat. “HTI itu konsesi, bukan kepemilikan, dan dapat diambil setiap saat oleh pemerintah untuk kepentingan nasional. Eksekusi oleh KLHK,” tambahnya.
Lantas, apakah pemerintah akan memberikan ganti rugi atas pengambilan lahan tersebut? Kembali, Bambang menuturkan eksekusi lahan untuk ibu kota diserahkan ke KLHK. “Eksekusi di KLHK yang punya aturan,” ujarnya.
Sukanto Tanoto, pendiri kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE) tengah menjadi sorotan. Miliuner itu diketahui memiliki lahan luas di lokasi ibu kota baru. Tanoto melalui perusahaannya PT ITCI Hutani Manunggal memegang konsesi hutan tanaman industri (HTI) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kini pemerintah tengah berunding untuk menggunakan lahan tersebut. Di luar itu, Tanoto adalah sosok yang cukup tenar di kalangan dunia usaha. Menurut Forbes dia memiliki kekayaan US$ 1,4 miliar atau setara dengan Rp 19,7 triliun (kurs Rp 14.100).
Tapi jika diingat kembali, Tanoto juga pernah tersandung masalah serius terkait pajak. Sekitar 2007-2008 dia disebut melakukan pengemplangan pajak sekitar Rp 1,3 triliun.
Menurut data pemberitaan detikcom, Pada 19 Januari 2007, sekitar 12 Petugas Direktorat Jenderal Pajak menyatroni kantor Asian Agri yang dimiliki bos Raja Garuda Mas (RGM), Sukanto Tanoto. Diduga kuat kedatangan petugas pajak terkait dugaan manipulasi pajak.
Pada awal 2008 Dirjen Pajak yang saat itu dijabat oleh Darmin Nasution memanggil bos Asian Agri Sukanto Tanoto sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan pajak sekitar Rp 1,3 triliun. Namun Tanoto saat itu tidak menjawab panggilan tersebut. Bahkan Ditjen Pajak sudah melakukan pemanggilan ketiga.
Kesabaran Ditjen Pajak kepada Sukanto Tanoto pun habis. Ditjen Pajak meminta pihak berwenang untuk menyiapkan pemanggilan paksa terhadap bos Asian Agri itu untuk mengklarifikasi dugaan penggelapan pajak.
Ditjen Pajak sebelumnya juga sudah menyerahkan sebanyak 1.300 boks bukti dugaan penyelundupan Asian Agri ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. detikcom telah mencoba menghubungi pihak Tanoto untuk melakukan konfirmasi baik namun hingga kini belum ada tanggapan. (net/lin)
sumber: cnnindonesia.com/WA Group Keluarga Alumni HMI MPO/rmol.id/WA Group ANIES GUBERNUR DKI/detikfinance.com.
