Menteri BUMN Erick Thohir ingin memastikan pendanaan di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bagi para nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) semakin hari semakin murah dan ringan.
semarak.co-Menteri Erick mengatakan, apa yang sekarang kita terus perbaiki untuk PNM, kita ingin memastikan bahwa pendanaan yang ada di PNM makin hari makin murah, supaya cicilannya makin ringan.
“Itu yang sedang kita usahakan,” ujar Menteri Erick Thohir seperti dikutip dari akun resmi Youtube Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (24/5/2021) yang dilansir republika.co.id/Selasa 25 May 2021 08:52 WIB.
Sistem yang ibu-ibu nasabah Mekaar sudah punya di PNM, lanjut Erick, merupakan sistem yang memastikan bahwa ibu-ibu pengusaha yang merupakan tulang punggung keluarga bisa terus berkelanjutan.
“Alhamdulillah. Kalau saya pantau PNM ini salah satu tulang punggung yang memastikan ekonomi Indonesia harus seimbang, tidak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin,” kata Menteri BUMN Erick Thohir.
Erick mengapresiasi jumlah nasabah PNM yang telah mencapai 10 juta nasabah saat ini. Ia pun menggelar pertemuan dengan para nasabah Mekaar di Desa Tanjungsari, Kebumen, Jawa Tengah.
Dalam perjalanan dinas, turut hadir Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi. Menteri Erick dan rombongan Menteri kabinet Indonesia Maju bukan hanya meninjau, melainkan memberi motivasi dan nasihat kepada ibu-ibu nasabah PNM Mekaar.
Mengutip republika.co.id – Senin 24 May 2021 19:42 WIB, Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo menilai holding BUMN di sektor ultramikro dinilai akan mampu membantu pemerintah dalam mengatasi keberadaan rentenir atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang kian marak.
Menurut dia, holding BUMN sektor ultramikro bisa memberikan produk dan layanan keuangan yang lebih terjangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha. Imam mencontohkan kasus pinjol ilegal masih terus meresahkan masyarakat.
Baru-baru ini, seorang guru TK di Malang Jawa Timur, dikabarkan diteror 24 debt collector pinjol hingga nyaris bunuh diri. Imam mengatakan integrasi ekosistem BUMN di sektor ultra mikro (holding ultra mikro) dapat menjadi salah satu wadah mempercepat upaya mengatasi masalah pinjaman online ilegal yang cukup meresahkan.
“Pelaku industri memiliki kemampuan lebih baik dalam menanggulangi pinjaman online ilegal ini, mereka jauh lebih tanggap. Holding ultra mikro, juga rasanya memiliki semangat yang sama,” ujar Imam dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Senin (24/5/2021).
Banyak pihak-pihak tak bertanggung jawab mencoba memanfaatkan data dan informasi keuangan masyarakat secara serampangan. Pemerintah dan otoritas harusnya mampu membuat sebuah sistem yang lebih terintegrasi sehingga dapat menanggulangi masalah lebih cepat. Bagaiamanapun masyarakat harus memiliki tempat untuk dapat bertanya 24 jam.
Ketua Umum Asosisasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengungkapkan holding ultra mikro akan sangat membantu pelaku UMKM. Holding ini nantinya beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM).
“Penggabungan (holding) ini untuk disegerakan karena ini bagus sekali. Saya berharap sekali akan banyak produk yang bisa mendisrupsi bisnis para rentenir. Saya percaya holding ini bisa buat produk itu,” ujar Ikhsan.
Langkah pemerintah dalam mendorong pembentukan holding ultra mikro, menurut Ikhsan, sudah tepat untuk menciptakan layanan keuangan secara lebih terjangkau. Dengan holding, Ikhsan melihat ada integrasi yang sangat kuat sehingga mendorong efisiensi bisnis entitas holding yang nantinya ditransfer ke pelaku ultra mikro.
“Ini tentu langkah sangat bagus. Saya percaya holding ini bisa buat produk keuangan lebih terjangkau. Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dengan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik,” imbuhnya.
Hal ini, nilai Ikhsan, akan membuat perhitungan risiko di sisi internal holding menjadi lebih presisi, sehingga sebagian pelaku mikro sudah dapat memiliki rating pembiayaan lebih baik.
Selain itu, Ikhsan menambahkan, holding ini juga akan banyak memangkas banyak biaya tak perlu dalam operasional sehingga memperbesar kemampuannya dalam memberi insentif tambahan kepada banyak pelaku mikro.
Di luar itu, kata dia, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberi banyak keringanan fiskal pada pelaku mikro melalui para anggota holding. “Rencana ini sangat baik. Kami sangat mendukung. Kami justru berharap lebih banyak sosialisasi dilakukan kepada pelaku ultra mikro secara langsung agar timbul optimisme,” ungkap Ikshan.
Seperti diketahui, saat ini masih ada sekitar 30 juta pelaku UMKM yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Sebanyak lima juta di antaranya masih mengandalkan layanan para lintah darat atau rentenir untuk memenuhi kebutuhannya.
Pelaku UMKM dan usaha ultra mikro yang belum tersentuh lembaga keuangan formal ini harus menanggung beban berat selama ini karena kerap mendapat pinjaman berbiaya tinggi hingga 100 persen sampai 150 persen per tahun. (net/rep/smr)
sumber: republika.co.id di WAGroup ANIES GUBERNUR DKI
