Pemerintah terus mendorong hilirisasi sektor mineral dan batu bara sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Semarak.co – Kebijakan tersebut diarahkan agar komoditas pertambangan tidak lagi hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi mineral dan batu bara merupakan mandat strategis pemerintah sekaligus bagian dari transformasi struktur ekonomi Indonesia.
Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengatakan, dalam 3 tahun ini, pihaknya terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antaranggota grup agar setiap komoditas tidak hanya berhenti sebagai bahan baku, tapi menjadi bagian dari rantai pasok industri yang saling terhubung dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar.
Menurut Maroef, penguatan hilirisasi dilakukan melalui pengembangan berbagai komoditas mineral menjadi produk yang mendukung kebutuhan industri nasional. Nikel, misalnya, dikembangkan untuk mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik, sementara bauksit diolah menjadi alumina dan aluminium.
“Pengolahan komoditas di dalam negeri juga dilakukan terhadap emas dan tembaga untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat keterkaitan sektor pertambangan dengan industri nasional,” beber Maroef di Jakarta, baru-baru ini.
Maroef menilai integrasi antarperusahaan dalam Grup MIND ID menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem industri pertambangan yang terintegrasi. Grup tersebut terdiri atas PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia.
Lalu PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia. Integrasi tersebut, kata Maroef, tidak hanya ditujukan untuk mengoptimalkan potensi bisnis, tetapi juga memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.
Di tengah persaingan global untuk mengamankan mineral kritis, Indonesia memiliki sejumlah komoditas strategis yang dibutuhkan dalam pengembangan industri dan transisi energi. Namun, pengembangan industri hilir membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, infrastruktur, serta tata kelola yang kuat.
MIND ID juga membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan global untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing industri Indonesia. Selain hilirisasi, penguatan rantai pasok domestik menjadi salah satu bagian dari kontribusi industri pertambangan terhadap perekonomian nasional.
Division Head of Sustainability MIND ID Binahidra Logiardi mengatakan keterlibatan pemasok lokal memiliki arti strategis bagi keberlanjutan bisnis sekaligus perekonomian daerah. Dari sisi rantai pasok dan aspek sosial, kami melihat keterlibatan pemasok lokal dan domestik sangat penting.
“TKDN menjadi salah satu ukuran pencapaian operasi dan bisnis kami. Angka lebih dari 90 persen tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat ribuan aktivitas ekonomi yang bergerak, perusahaan lokal yang mendapatkan pekerjaan, tenaga kerja yang terserap, dan uang yang berputar di daerah,” kata Binahidra.
Ditambahkan Binahidra, tingkat penggunaan pemasok domestik yang mencapai lebih dari 90 persen dinilai dapat memperkuat ketahanan rantai pasok sekaligus memperluas dampak ekonomi aktivitas pertambangan ke daerah sekitar operasi.
Berdasarkan Sustainability Report 2025, MIND ID mencatat nilai ekonomi yang didistribusikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mencapai Rp180,30 triliun sepanjang 2025. Pada periode yang sama, pembayaran pajak dan dividen kepada pemerintah mencapai Rp32,82 triliun.
Binahidra mengatakan kontribusi tersebut sejalan dengan posisi MIND ID sebagai badan usaha milik negara yang tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional.
“Sebagai BUMN, kami adalah agent of development sehingga dampak ekonomi menjadi sangat penting. Kami mendukung program pemerintah untuk mendorong kedaulatan ekonomi nasional,” ujar Binahidra dilansir sebuah media online di Jakarta, belum lama ini.
Kepastian Produksi dan Investasi
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan peningkatan investasi dan keberlanjutan produksi diperlukan untuk mendukung agenda hilirisasi mineral. Sektor pertambangan masih memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui dividen, pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan royalti.
Karena itu, kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia. “Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan memperkuat daya saing Indonesia,” jelas Eddy.
Eddy menilai besarnya kontribusi fiskal sektor pertambangan menunjukkan posisi strategis Grup MIND ID dalam mendukung penerimaan negara dan agenda hilirisasi nasional. Kepastian operasional dan keberlanjutan investasi juga dinilai diperlukan agar kegiatan produksi dapat terus berjalan dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara serta perekonomian daerah.
Memperkuat Kemandirian Ekonomi
Penguatan hilirisasi dan rantai pasok domestik menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Melalui pengolahan mineral, pengembangan industri turunan, peningkatan penggunaan pemasok domestik, serta kontribusi melalui pajak dan dividen.
Aktivitas pertambangan diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Bagi MIND ID, pengelolaan komoditas mineral dan batu bara tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi, tetapi juga dengan pembangunan ekosistem industri yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat perekonomian nasional.
Dengan penguatan hilirisasi, Indonesia diarahkan untuk tidak lagi berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah dalam rantai pasok global, melainkan meningkatkan perannya sebagai negara penghasil produk bernilai tambah. Upaya tersebut membutuhkan keberlanjutan investasi, kepastian produksi, penguatan industri domestic.
Serta kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, masyarakat, dan mitra global. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya mineral diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (net/smr)
