Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan agar perangkat desa tidak ikut ajang politik praktis. Di antaranya dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dengan tidak ikut ajang kontestasi politik praktis maka diharapkan bisa terus melayani dan diterima semua warga desa.
semarak.co-Mengingat posisi perangkat desa sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, desa itu miliki keistimewaan karena merupakan institusi yang ada sebelum terbentuknya daerah seperti kabupaten dan provinsi.
Hal ini agar perangkat desa tegak lurus untuk mengingat jika posisinya sebagai abdi masyarakat dengan siapapun kepala desa,” kata Mendes PDTT Halim saat menerima Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di gedung Kementerian Desa (Kemendes) PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023).
Kemendes PDTT memberi perhatian kepada para perangkat desa. Perangkat desa punya peranan dalam membangun desa. Karena itu, Mendes Halim menyatakan akan memperkuat lagi pemerintah desa. Salah satunya melalui perangkat desa. Hal itu karena perangkat desa bisa mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan desa.
“Saya ingin lebih memberi penguatan pemerintah desa karena keistimewaan desa tidak bisa bisa diimbangi pemerintah level manapun dari transparansi dimulai dalam membahas RKB, musyawarah desa hingga penentuan penerima bantuan,” ungkap Mendes Halim dirilis humas usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Sabtu (25/2/2023).
Salah satu partisipasi seperti penentuan tata ruang desa harus melibatkan pemerintah desa karena yang paling paham dengan kondisi desa. Oleh karena itu, supra desa yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan desa harus sepengetahuan pemerintah desa.
Kemendes PDTT bakal lebih banyak berinteraksi dengan PPDI, namun perlu formulasi yang tepat karena masuk dalam ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Nanti dicarikan formulasi yang bagus untuk pemberdayaan PPDI,” tandas Gus Halim, sapaan akrab dari Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Gus Halim didampingi Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito.
Di bagian lain Mendes Halim berharap asas kerukunan, kegotong royongan, dan transparansi pembangunan Desa tetap menyala di tengah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kawasan Passer Penajam Kalimantan Timur.
Dengan demikian, kata Mendes Halim, IKN tak hanya akan disebut sebagai pusat Ibu Kota baru saja, namun juga dikenal sebagai etalase desa nusantara di mata dunia. “Yang 14 Desa itu kalau bisa jangan diubah jadi Kelurahan. Supaya jadi etalase. Ini loh desa di Indonesia sebagus ini,” ujar Mendes Halim dirilis yang sama.
Demokrasinya, lanjut dia, transparansi pembangunannya, begitu juga dengan pelaksanaan kegotong royongan dan kerukunannya. “Itu harapan kita ya beberapa (Desa) itu diambil sebagai etalase,” ungkap Gus Halim saat menerima Audiensi Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara di ruang kerjanya, Jumat (24/2/2023).
Desa dengan kearifan budayanya telah terbukti mampu memanajemen pembangunan di setiap lini persoalannya, termasuk tranparansi data yang terus ditampilkan. Sehingga, warga desa dapat berpartisipasi dan mengoreksi dalam setiap program kebijakan pembangunan, baik yang akan dan sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa.
Soal transparansi data, terang dia, di Desa sudah terbiasa mulai Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan ditampilkan agar warga bisa ngecek. Namanya sudah masuk apa belum, kalau belum segera melaporkan. Kemudian setelah itu DPT, ditampilkan lagi, sehingga akhirnya membudaya,” imbuh Doctor Honoris Causa UNY.
Di samping itu, Gus Halim mencontohkan BLT sebagai program pembangunan yang terus digulirkan dan menjadi perhatian bersama oleh seluruh warga Desa. Dengan mengadopsi musyawarah desa, kata Gus Halim, BLT Dana Desa tersalurkan secara detail dan proporsional.
Sehingga manfaatnya mampu menyerap kebutuhan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan. “Kemarin waktu BLT Dana Desa, saya minta juga, ditampilkan juga. Siapa hasil pendataan yang dihasilkan oleh Musyawarah Desa. Ditampilkan juga by name by address,” tutur Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.
Gus Halim memastikan bahwa dengan dilakukannya Musyawarah Desa secara berkelanjutan, akan mampu mengevaluasi kelayakan pada kualitas hidup masyarakat secara bertahap. Dengan begitu, desa tidak saja menjadi objek, namun juga sebagai subjek pada pembangunan tersebut.
“Biar semua warga juga tau, oh iya itu layak. Oh itu nggak layak itu, ada yang complain. Transparansi seperti ini hanya bisa ditemukan di Desa,” pungkasnya. Turut hadir mendampingi Gus Halim dalam Audiensi tersebut, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID, Harlina Sulistyorini, Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto, Dirjen PPKTrans, Danton Ginting Munthe, dan Kepala BPI Ivanovich Agusta. (fir/yat/hms/smr)
