Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan peran sentral Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional dan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
“Melalui KSP, Pemerintah Indonesia megeaskan komitmen untuk menggunakan informasi geospasial sebagai acuan data dalam menyusun rencana pembangunan nasional,” ujar Bambang memulai paparan dalam forum United Nations World Geospatial Information Congress (UNWGIC) di Deqing, Republik Rakyat Tiongkok, Senin (19/11).
Informasi geospasial, lanjut dia, berprinsip satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportaluntuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional dan menjadi acuan data yang pasti untuk pencapaian SDGs.
“Efektivitas informasi geospasial sangat penting untuk menghindari potensi dampak negatif jika data di suatu wilayah tidak lengkap dan tidak standar. Selain terjadi tumpang tindih dan perebutan lahan, data yang tidak akurat juga berpotensi membentuk data-data yang seharusnya tidak diperlukan,” tutur Menteri yang mengangkat tema The Geospatial Way to a Better World.
Idealnya, kata dia, seluruh kementerian/lembaga dan pemda terhubung Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang berfungsi untuk menghindari duplikasi. “JIGN dikelola masing-masing wali data, menyediakan adanya akses yang cepat terhadap informasi, interoperabilitas, serta efisiensi kegiatan dan anggaran,” imbuhnya.
Informasi geospasial yangmenampilkan peta akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sangat berguna untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah. Pasalnya, peta yang tidak akurat dapat menyebabkan tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan, sehingga berpotensi memicu timbulnya konflik sosial.
Untuk menghindari dampak tersebut, Bambang mengungkapkan, perencanaan pembangunan Indonesia menggunakan pendekatan THIS atau tematik, holistik, integratif, dan spasial. “Mengacu pada metode tersebut, tematik diidentifikasi berdasarkan isu strategis. Holistik diartikan bahwa kegiatan perencanaan pembangunan dilakukan dengan komprehensif yang relevan dengan tematik tertentu,” tegasnya.
Integratif dalam arti adanya sinkronisasi keseluruhan kegiatan perencanaan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sedangkan, spasial dimaksudkan sebagai rencana pembangunan berbasis lokasi.
“Berbagai peta yang merupakan instrumen informasi spasial sering tidak sinkron antar masing-masing kementerian/lembaga sehingga menimbulkan masalah untuk proses berbagi data dan pembanding pencapaian SDG. Oleh karena itu, diperlukan Kebijakan Satu Petayang berfungsi sebagai satu peta referensi dalam merencanakan pembangunan,” tegas Menteri.
Dalam tataran global, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengungkapkan tiga poin penting terkait informasi geospasial. Pertama, kerja sama global dalam perwujudan pembangunan ekonomi inklusif. Kedua, kerja sama untuk menjaga situs ekologi dunia.
Ketiga, kerja sama untuk mengembangkan sumber teknologi geospasial yang mudah terjangkau. UNWGIC adalah forum informasi geospasial global yang diadakan untuk pertama kalinya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Setelah dipersiapkan selama delapan tahun, UNWGIC bertujuan untukmendorong partisipasi multipihak dan multi-industri dalam membahas bestpractices, meningkatkan komunikasi, dan mengembangkan pengetahuan tentang informasi geospasial untuk mengatasi tantangan dari tingkat regional hingga global. (lin)
