Sekjen Kementerian PU Zainal Fatah mengatakan Kementerian PU siap menyinergikan rencana pembangunan nasional, terutama dalam hal infrastruktur bidang sumber daya air, konektivitas, serta dukungan terhadap kawasan permukiman dan prasarana strategis.
Semarak.co – Hal tersebut dinyatakan Zaenal pada Rakor Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas, Senin (5/5/2025).
“Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 2025-2029 dibutuhkan keterpaduan perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah dilaksanakan berdasarkan kebijakan nasional,” ujarnya, dirilis humas melalui WAGroup MITRA KEMENTERIAN PU, Senin sore (5/5/2025).
Selain kebijakan nasional, juga kebijakan pembangunan sektoral kementerian/lembaga lain, pembangunan daerah, potensi wilayah, potensi pendanaan, dan agenda internasional sehingga kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan, pembangunan wilayah dalam RKP 2026 diarahkan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dengan mendorong peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya dari kawasan timur Indonesia.
“Perencanaan yang baik merupakan kunci pencapaian sasaran pembangunan. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar bersama-sama menyusun program-program yang terukur dan berdampak pada pembangunan,” kata Rachmat Pambudy.
Sesuai tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, rancangan RKP 2026 menetapkan prioritas pembangunan yang terdiri dari kedaulatan pangan dan energi (pangan, energy,air, pengelolaan sampah) dan ekonomi yang produktif dan inklusif.
Tema dan agenda pembangunan RKP tahun 2026 menjadi bingkai dalam upaya pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan tahun 2026. Hal ini meliputi pertumbuhan ekonomi 5,8-6,3 persen, GNI per kapita 5.870, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, rasio gini 0,377-0,380, indeks modal manusia 0,57, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 37,14 persen, dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67. (hms/smr)
