Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Hongaria untuk Indonesia Judit Nemeth Pach di Kantor Kemendes PDTT, Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat (26/3/201).
semarak.co-Mendes PDTT Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menyambut baik kedatangan Dubes Hongaria yang pertama kalinya di Kantor Kementerian Desa (Kemendes) PDTT.
“Terimakasih atas kehadiran dan kunjungan pertama Ibu Duta Besar Hongaria di Kementerian Desa PDTT sehingga kita bisa saling mengenal untuk mendiskusikan peluang kerjasama lebih lanjut terutama di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi,” kata Gus Menteri.
Dalam pertemuan ini, Gus Menteri menceritakan bahwa dirinya telah diberikan mandat sebagai Menteri Desa, PDTT dengan 2 tugas besar dalam pembangunan desa di Indonesia.
“Pertama, Dana Desa yang jumlahnya cukup besar dapat dirasakan manfaatnya bagi warga desa utamanya bagi warga miskin dan yang kedua, Dana Desa harus berdampak bagi pertumbuhan ekonomi dan Sumber Daya Manusia,” katanya.
Dalam rangka memenuhi kedua mandat tersebut, Kemendes PDTT menjadikan SDGs sebagai landasan pembangunan di level desa, yang kemudian dilokalkan menjadi SDGs Desa dengan misi no one left behind di desa-desa di Indonesia.
Namun, dari 17 goals di Global SDGs yang dilokalkan tersebut ditambahkan satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang khas bagi desa-desa di Indonesia sebagai tujuan SDGs Desa ke 18 yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Sehingga SDGs Desa tidak sekedar melokalkan SDGs global, namun menempatkannya sebagai bagian integral kehidupan desa-desa di Indonesia. “Kemudian kami mengarahkan prioritas penggunaan dana desa untuk dapat memenuhi 18 tujuan SDGs Desa dan mengintegrasikannya untuk mempercepat pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Menteri menyampaikan terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah membawa angin segar dalam hal kemudahan usaha di desa setelah dikeluarkannya UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes.
“BUMDes sebelumnya belum sebagai badan hukum. Tapi, hanya sebagai badan usaha. Kini, BUMDes sudah sebagai badan hukum. Dengan posisi bumdes sebagai badan hukum ini, banyak sekali yang bisa dilakukan BUMDes seperti BUMDes bisa membuat PT, lembaga keuangan mikro dan membuat usaha pelayanan warga masyarakat,” ucapnya.
Kedudukan BUMDes sangat strategis dalam pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi di desa. Gus Menteri berharap, dalam pertemuan ini dapat mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral dengan Hongaria di bidang pembangunan perdesaan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat desa di bidang ekonomi digital dan pariwisata, serta peningkatan peluang investasi perdesaan dan perdagangan produk-produk unggulan desa.
Sementara itu, Dubes Hongaria untuk Indonesia Judit Nemeth Pach menyampaikan Kekagumannya dengan pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa yang merupakan suatu aksi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami sangat kagum dengan progres pelokalan SDGS menjadi SDGs Desa karena kami menyadari bahwa cukup mudah untuk mencapai SDGs di perkotaan namun sangat sulit untuk mempertahankan SDGs di Desa,” kata Judit Pach.
Lebih lanjut Judit Pach mengatakan bahwa Hongaria tengah mencari peluang kerjasama dengan Indonesia, khususnya di bidang teknologi karena Hongaria memiliki cukup banyak ahli di bidang teknologi.
“Namun kami membuka peluang kerjasama lainnya. Kami siap mendukung ide-ide Menteri Desa seperti untuk dukungan pada digitalisasi BUMDes, kami tertarik untuk membantu dalam hal IT teknologi untuk data centre,” kata Judit Pach.
Dalam pertemuan ini, Gus Menteri didampingi Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kemendes PDTT Harlina Sulistyorino, Karo Perencanaan dan Kerjasama Cece Yusuf, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Erlin Chaerlinatun. (rus/smr)
