Pengamat politik dan ahli hukum tata negara Refly Harun menyebut bahwa korupsi seolah seperti sudah tak dianggap berbahaya dan gawat lagi. Hal ini menyusul ramainya kepala daerah di Indonesia yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, terbaru Bupati Meranti Muhammad Adil dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
semarak.co-Padahal, tutur Refly, korupsi inilah yang sesungguhnya merusak bangsa. Namun, sekarang sudah dianggap seperti hal yang biasa saja. Atau yang dianggap gawat kalau ada satu orang diduga teroris, itu gawat negara.
Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) ini menambahkan, atau kalau ada pengajian yang nyerempet-nyerempet kritis pada pemerintah, itu yang gawat. Padahal korupsi inilah yang merusak sendi-sendi kehidupan kita, berbangsa dan bernegara
“Negeri korup. Semua lini korupsi, dan kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang gawat. Yang dianggap gawat itu adalah kalau Anies Baswedan mau nyalon presiden,” ujar Refly dari kanal YouTube Refly Harun, dikutip kontenjatim, Minggu (16/4/2023) dilansir onlineindo.net, April 17, 2023.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap pengadaan CCTV dan ISP (Internet Service Provider) Bandung Smart City.
Selain Yana, KPK juga menetapkan lima orang tersangka lainnya yang merupakan pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung setelah sebelumnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus tindak dugaan korupsi tersebut.
KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang dalam bentuk pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, ringgit Malaysia, baht Thailand serta sepasang sepatu merk Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 berwarna putih, hitam, dan cokelat.
Total nilai barang bukti yang diamankan Rp924,6 juta. Yana Mulyana akan mendekam selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (rutan) KPK pada gedung Merah Putih, terhitung sejak 15 April hingga 4 Mei 2023.
Di bagian lain Putra presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra mewanti-wanti calon presiden (capres) Anies Baswedan untuk menghindari dukungan politik dari Amerika Serikat (AS). Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, dalam pemilihan umum di Indonesia semua yang menentukan merupakan warga negara Indonesia.
Karenanya, ia mengingatkan, kelompok yang sangat menentukan tidak lain seluruh warga negara Indonesia. “Kita memang di koalisi, termasuk untuk capres, kita konsentrasi untuk mencari dukungan ke seluruh public,” kata Syaikhu usai menggelar Silaturahim dan Buka Puasa Fraksi PKS DPR RI di kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf di Jakarta, Jumat (14/4/2023).
Didampingi juga Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Syaikhu menegaskan kalau semua mesin yang ada di PKS hari ini difokuskan mendulang suara publik. Baik partai koalisi maupun relawan-relawan.
Syaikhu menegaskan, adapun konstelasi politik internasional kemungkinan baru akan dibahas belakangan. Baik itu setelah masa kampanye, bahkan setelah masa pemilihan umum selesai dan setelah Anies menduduki posisi presiden Indonesia. “Mungkin yang lebih ini adalah pasca kemenangan yang akan sangat berpengaruh,” ujar Syaikhu.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ideologi DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Guntur Soekarnoputra mengemukakan, hal-hal apa yang perlu diperhatikan Anies. Terutama, tentang dukungan dalam memenangkan Pilpres 2024.
Guntur menyarankan, Anies tidak terlalu berusaha mendapat dukungan dari kelompok Islam ortodoks atau aliran khilafah. Selain itu, Guntur menyarankan Anies untuk menghindari dukungan politik dan logistik yang diberikan Amerika Serikat (AS).
Menurut Guntur, salah-salah Anies jika terpilih akan diperlakukan AS seperti kertas tisu yang dipakai sekali saja lalu dibuang sebagai sampah. Guntur meminta Anies tidak terjebak rekayasa pihak-pihak luar, terutama AS dan sekutunya.
“Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari yang bersangkutan (Anies Baswedan) antara lain sebaiknya yang bersangkutan tidak terlalu berusaha mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Islam Ortodoks atau Islam aliran Khilafah yang masuk ke Indonesia melalui ideologi transnasional,” ujar Guntur dalam keterangan pers kepada Republika, belum lama ini. (net/jat/onl/smr)
sumber: WAGroup BUSINESS EDUCATION CLUB