Mendikbud Nadiem Makarim.foto: internet

Komisi X DPR mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Anwar Makarim melakukan evaluasi lanjutan pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP).

semarak.co– Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasi Kemendikbud menggunakan jasa lembaga independen dalam mengevaluasi program dan menyarankan kementerian menyampaikan hasil penilaian kepada peserta seleksi supaya mereka bisa menggunakannya sebagai masukan untuk melakukan perbaikan.

“Kami mendukung adanya evaluasi tersebut. Terutama dalam hal kriteria, perlu dievaluasi lagi poin-poin apa saja yang seharusnya masuk menjadi penilaian. Sebagai contoh, rekam jejak dan perannya selama ini dalam pembangunan pendidikan Indonesia. Itu tidak bisa dikesampingkan,” kata Hetifah di Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, hasil evaluasi pelaksanaan Program Organisasi Penggerak sebaiknya juga disampaikan ke publik. “Selama ini organisasi-organisasi ini hanya diberitahu lolos atau tidak, tanpa diberitahu mengapa, kurangnya di mana, dan sebagainya,” katanya.

POP merupakan salah satu upaya terobosan Kemendikbud dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. “Jangan sampai karena polemik ini programnya jadi dihilangkan,” terang dia.

Hanya mungkin beberapa hal perlu disesuaikan, lanjut dia, misalnya bagaimana agar mendorong lebih banyak lagi pihak untuk dapat bisa berpartisipasi. “Prinsipnya adalah kerelawanan. Jangan sampai dengan adanya program ini jadi tercampur-campur dengan motivasi-motivasi yang lain,” kilahnya.

Seperti diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memutuskan untuk melakukan evaluasi lanjutan terhadap pelaksanaan POP setelah organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memutuskan mundur dari program tersebut.

Pemerintah melibatkan pakar dan lembaga terkait dalam melakukan evaluasi lanjutan Program Organisasi Penggerak yang direncanakan berlangsung tiga hingga empat pekan.

Isu POP Kemendikbud belakangan memanas di masyarakat. Betapa tidak, dua organisasi besar sekelas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan PGRI beberapa hari lalu berturut-turut menyatakan mundur dari program besutan Mendikbud, Nadiem.

Ketiganya menyatakan tidak puas dengan POP Kemendikbud. Mulai dari proses perekrutan yang dianggap tidak jelas dan tidak transparan, hingga masuknya sejumlah lembaga filantropis yang terafiliasi dengan perusahaan besar turut masuk ke POP.

Kemudian muncul anggapan lembaga filantropi tersebut menerima dana, meski kemudian salah satunya yakni Tanoto Foundation telah mengklarifikasi bahwa keikutsertaanya full menggunakan skema pembiayaan mandiri, alias tidak menerima bantuan uang negara.

Kemudian satu lembaga filantropi berikutnya adalah Sampoerna Foundation (SF), yang belakangan dijelaskan melalui keterangan tertulis oleh Kemendikbud bahwa SF menggunakan skema pembiayaan dana pendampingan atau matching fund.

Dalam penjelasan di keterangan tertulis yang dikeluarkan Kemendikbud beberapa hari lalu tersebut juga tidak cukup menjawab pertanyaan yang dilemparkan publik selama ini. Yakni apakah lembaga tersebut turut menerima dana dari APBN, meskipun berbentuk dana sharing.

Berhari-hari sejak isu POP ramai di media massa, Kemendikbud bungkam. Mendikbud, lalu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Iwan Syahril ketika diminta konfirmasi juga tak merespons.

Hanya Kepala Biro Kerjasama dan Humas, Evy Mulyaniyang mau menjawab pertanyaan media, itu pun normatif, sekadarnya, dan tidak mampu menjawab apa yang dipersoalkan publik.

Sejumlah wartawan terus mendesak agar segera digelar jumpa pers dengan Mendikbud dan pejabat terkait untuk memberi keterangan secara langsung, sehingga berbagai isu yang berkembang dapat segera diluruskan.

Setelah mendapat banyak kritik, akhirnya Jumat (24/7/2020) pukul 18.58 WIB media menerima undangan Taklimat media atau konferensi pers terkait Program Organisasi Penggerak.

Tertulis dalam undangan, Taklimat Media akan dihadiri oleh Mendikbud, Nadiem Makarim. Dalam undangan pula, tertulis bahwa media dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui tautan yang diberikan di dalam undangan.

Namun sayangnya, saat Taklimat Media berlangsung, alih-alih memadamkan kegelisahan, Kemendikbud justru memilih tak menjawab pertanyaan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dalam konferensi pers yang digelar daring selama 19 menit itu justru mengundang banyak kekecewaan pewarta.

Salah satunya karena Taklimat Media dirancang menggunakan metode webinar. Wartawan yang diundang hanya dapat menyimak, tanpa bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Pertanyaan sudah dijaring sebelumnya, melalui pertanyaan tertulis yang dijanjikan akan dibacakan saat Taklimat Media berlangsung.

Namun pada kenyataannya, hingga taklimat media berakhir wartawan mengeluhkan, tidak ada pertanyaannya yang dibacakan moderator. “Anak-anak (rekan-rekan wartawan pasti banyak banget ngirim pertanyaan, soal mundurnya NU, Muhammadiyah dan PGRI. Tapi sama sekali enggak disinggung. Gue yakin ini anak-anak pada kesel,” kata salah seorang wartawan dengan inisial Z dari salah satu media.

Moderator memang membacakan pertanyaan soal apa dasar Kemendikbud melakukan evaluasi. Namun pertanyaan ini mengundang kekesalan, karena sangat normatif dan wartawan menduga pertanyaan tersebut bukan berasal dari wartawan.

Sebab isu evaluasi juga baru diketahui beberapa menit sebelumnya, ketika Nadiem menyampaikannya di awal taklimat media. “Isu soal evaluasi itu baru disampaikan, kok aneh pertanyaannya disebut dari wartawan,” sindir wartawan.

“Memangnya wartawan pas buat pertanyaan di tautan tadi tahu kalau Mas Nadiem mau ngomong soal evaluasi? Era Merdeka Belajar, kampus merdeka, tapi wartawan enggak dikasih kemerdekaan, serba tertutup,” sindir RT wartawan salah satu media.

Dalam konferensi pers Kemendikbud itu, Nadiem Makarim hanya menyampaikan paparan singkat soal POP Kemendikbud yang akan dievaluasi dalam tiga hingga empat minggu ke depan. Nadiem memastikan POP terus berjalan dengan baik. Ormas terpilih diyakini sangat kredibel dan berintegritas.

Namun sayang, konpres tersebut sekalipun tidak menyinggung mengenai isu mundurnya NU, Muhammadiyah, PGRI. Pada sesi pertanyaan pun, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud Evy Mulyani hanya menyampaikan empat pertanyan normatif yang disebutnya berasal dari wartawan.

“Ini banyak sekali pertanyaan dari wartawan yang masuk,” ujar Evy tiap kali menyampaikan pertanyaan kepada Nadiem, namun tanpa membacakan pertanyaan titipan wartawan.

Adapun empat pertanyaan yang disampaikan Evy di antaranya, Apa yang menjadi dasar pertimbangan evaluasi lanjutan dan berapa lama evaluasi akan dilakukan. Kedua, parameter apa digunakan ketika evaluasi dan siapa yang akan dilibatkan dalam evaluasi. Ketiga, untuk peserta yang dinyatakan lolos seperti apa kelanjutannya. Terakhir, apa harapan setelah evaluasi lanjutan tersebut.

Sebelumnya PGRI memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP Kemendikbud. Ketua umum pengurus besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan ada sejumlah pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta organisasi penggerak Kemendikbud.

Salah satunya PGRI memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru, dan guru honorer, serta penyediaan infrastruktur di daerah.

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Nadiem tidak melupakan peran Nadhlatul Ulama dan muhAmmadiyah dalam dunia pendidikan Indonesia. Cak imin menilai program organisasi penggerak yang mendapat dukungan dana dari APBN perlu dievaluasi. (net/smr)

 

sumber: medcom.id di WA Group Jurnalis Kemenag/kompastv.com/indopos.co.id

LEAVE A REPLY