Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) optimistis bersama pemangku kepentingan terkait untuk menyelesaikan permasalahan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Tondo 2 yang ditargetkan rampung akhir Februari 2022 sesuai arahan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin.
semarak.co-Hal tersebut sesuai hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Lahan Hunian Tetap yang dipimpin Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra, Wamen PUPR John Wempi Wetipo, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng M Faizal Mang di Ruang Rapat Kantor Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulteng, Jumat (7/1/2022).
Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra mengatakan, pemulihan pascabencana di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) masih terus berlangsung. Rapat ini sesuai arahan Wapres mengenai percepatan penyelesaian Huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sulteng.
“Ini arahan yang harus segera diselesaikan. Kami dari Kementerian ATR/BPN memiliki tugas dalam hal pengadaan tanah, tapi karena ini arahan langsung tidak hanya dalam hal tersebut tapi kita bersama perlu sepakati langkah-langkah penyelesaian khususnya untuk Huntap di tondo 2 secepat mungkin,” ujar Surya Tjandra di sela rakor.
Sebab itu, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan untuk menyelesaikan hambatan yang ada, Kementerian ATR/BPN perlu beberapa strategi yang harus dikerjakan secara cepat dan jelas. Jangan sampai kita kehilangan momentum, harus cepat dan harus jelas. Begitu juga terkait strategi besar Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang rawan bencana.
“Kita perlu punya strategi seperti perencanaan tata ruangnya serta membangun kerja sama dengan beberapa daerah lain,” tambah Wamen Surya seperti dirilis humas melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Senin (10/1/2022).
Wamen PUPR John Wempi Wetipo yang juga sebagai pimpinan rapat berharap melalui rapat ini bisa menghasilkan kesepakatan bersama sebagai tindak lanjut penyelesaian Huntap di Provinsi Sulteng. Kesimpulan rapat ini akan menjadi arah penentu pembangunan Huntap di Tondo 2.
“Saya harap semua bisa terlibat agar permasalahan yang terjadi cepat diselesaikan dan semua infrastuktur bagi wilayah terdampak bencana bisa selesai dan harus bisa clear sebelum tahun 2024,” tegas Wempi dirilis humas Kementerian ATR/BPN ini.
Hadir dalam rapat, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Sulteng, Doni Juniarto Widiantomo. Ia melaporkan bahwa Kanwil BPN Provinsi Sulteng sudah melakukan penyediaan lahan huntap melalui HGB, Eks HGB dan Eks HGU seluas kurang lebih 297,1 Ha.
“Terkait lahan huntap, BPN Provinsi Sulteng sudah menyiapkan lahan yang berada di sejumlah lokasi yang berada di Kota Palu yaitu Huntap I 45 Ha, Huntap II 65 Ha yang berada di Kelurahan Tondo, Huntap III 46,8 Ha di Talise, Huntap Duyu 36,3 Ha serta Huntap Pombewe 104 Ha yang berada di Kabupaten Sigi,” jelasnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Yannis Harryzon Dethan mengatakan pihaknya juga sedang melakukan konsolidasi tanah bagi pembangunan huntap penyintas gempa dan likuefaksi di Kelurahan Petobo.
“Kondisi masyarakat Petobo yang menjalani kehidupan penuh dengan keterbatasan serta kuatnya perjuangan warga Petobo untuk mendapat hunian tetap permanen menjadi salah satu dorongan untuk menetapkan sebelah timur lokasi eks likuefaksi menjadi lokasi relokasi pembangunan Huntap Petobo,” ungkap Yannis.
Di bagian lain, Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra mendampingi Wapres Ma’ruf Amin dalam kunjungan kerja sekaligus meninjau progres pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Mengawali agenda, Wamen Surya mengikuti Rapat Penuntasan Pemulihan Pascabencana di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (6/1/2022). Rapat ini membahas solusi untuk menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi terkait pembangunan pengungsian huntap bagi Warga Terdampak Bencana (WTB).
Pemerintah pun bergerak cepat untuk membangun pemukiman bagi para WTB. Sebelumnya, pada 28 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMPR-Q.ST/2018 telah ditetapkan lokasi huntap di Kota Palu seluas 560,93 Ha dan Kab. Sigi seluas 362 Ha.
Kemudian tanggal 23 Desember 2019, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulteng menyerahkan lahan huntap seluas 250,61 Ha kepada Kementerian PUPR. Berdasarkan peraturan tersebut, dilakukan pembangunan Huntap Tondo I dengan luas lahan 45 Ha.
Pembangunan huntap di area ini telah direalisasikan 100% dengan kapasitas sebanyak 1.611 unit. Namun, untuk Huntap Tondo II dengan luas lahan 65,30 Ha yang akan direncanakan akan dibangun 1.102 unit belum dapat direalisasikan.
Untuk itu, Wapres meminta untuk menetapkan target penyelesaian sehingga pembangunan Huntap Tondo II dapat segera diselesaikan. “Yang terkendala ini akan kita selesaikan secara cepat dengan alternatif pertama akan diselesaikan oleh gubernur dan wali kota paling lambat akhir Februari,” imbuhnya.
Andai kata itu tidak clear, kata Wamen Surya, alternatif pembangunan sudah tersedia, yang tanahnya sudah tidak ada persoalan lahannya yaitu di Pombewe. Merespons hal tersebut Wamen Surya mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang ada pada pembangunan hunian tetap khususnya dan pembangunan Sulteng dapat diselesaikan.
“Pada umumnya hambatan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan meminimalisir terjadinya masalah lain di kemudian hari, kita dapat menyelesaikan masalah bersama dan kawal secara efektif, agar apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penyerahan sertipikat tanah oleh Wapres kepada tiga orang perwakilan masyarakat terdampak bencana warga huntap. Adapun ketiga perwakilan penerima sertipikat adalah Rusli Longkang dari Kelurahan Balaroa, Andi Muhammad Djamil dari Kelurahan Petobo, dan Albar Alajai dari Desa Sidera, Sigi Biromaru.
Hadir pula dalam rapat tersebut, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto; Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo; serta Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari. (re/rk/smr)
