Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Masjidil Haram, Makkah Arab Saudi. Kedua tokoh ini membahas banyak persoalan, mulai persiapan haji 1446 H/2025 M hingga pemberdayaan umat.
semarak.co-Menag Nasaruddin menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Menteri Tawfiq berlangsung sangat akrab, lengkap dengan jamuan makan malam. Diskusi berlangsung cukup panjang, lebih dari satu jam.
“Alhamdulillah kami melakukan pertemuan dengan Menteri Haji, dr Tawfiq Al Rabiah. Alhamdulillah kami diterima dengan baik di Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram itu ada tempat pertemuan yang sangat luar biasa,” ujar Menag Nasaruddin di Makkah, Minggu malam (24/11/2024).
“Kita membicarakan banyak hal, antara lain: beliau meminta Kemenag RI untuk lebih siap menghadapi haji mendatang. Sebab, akan ada penyempurnaan-penyempurnaan,” papar Menag Nasaruddin dalam sambutan.
Hadir dalam pertemuan terbatas ini, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muchammad Irfan Yusuf, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, Dubes RI di Saudi Abdul Aziz, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, dan Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam.
Alhamdulillah kami juga sudah ada Badan Penyelenggara Haji yang memberikan bantuan yang sangat signifikan terhadap penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji Indonesia,” sambung Menag Nasaruddin dirilis humas Kemenag usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemenag, Senin (25/11/2024).
Berikut sejumlah poin penting yang dibicarakan Menag RI dan Menhaj Saudi:
Pertama, Menag meminta agar jemaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid. Alhamdulillah itu diapresiasi. Kedua, Menag meminta penambahan jumlah petugas. Menurutnya, banyak jemaah Indonesia yang lanjut usia saat beribadah haji.
Sehingga, perlu petugas yang memadai untuk memberikan pendampingan dan pelayanan, termasuk dari unsur dokter dan tenaga medis kesehatan. “Jadi petugas haji kami mohon ditambah, minimal dipertahankan seperti haji tahun lalu dengan segala konsekuensinya karena kami perlu pelayan jemaah haji yang sudah banyak berumur,” ucapnya.
Tanggapan Menteri Haji Arab Saudi akan mempertimbangkan mengingat kenyataannya seperti itu. Pemerintah Saudi menurut informasi akan mengurangi 50% dari total kuota petugas. Tapi malah justru kita minta ditambahkan dan itu akan dipertimbangkan dengan alasan alasan tadi.
“Mudah-mudahan berhasil perjuangan kita. Lalu ketiga, Menag RI dan Menhaj Arab Saudi berdiskusi tentang murur. Kami melihat Murur, jika diperbolehkan oleh fatwa MUI akan lebih melancarkan pergerakan jemaah haji,” kutip Menag Nasaruddin.
Keempat, lanjut Menag Nasaruddin merinci, yaitudiskusi tentang Dam. Menag menyampaikan bahwa di Indonesia, ada kajian bahwa Dam boleh dilaksanakan di Indonesia. Artinya, kambing Dam dipotong di Indonesia, dan dagingnya didistribusikan ke warga Indonesia.
“Kata Menteri Haji, tergantung. Kalau misalnya pertimbangan ulama setempat menganggap itu boleh, kami tidak ada masalah. Malah lebih ringan: mengurangi beban kami dan menambah manfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Sekali lagi, apakah itu sudah dibenarkan oleh fatwa MUI? Ini kami akan diskusikan,” imbuhnya.
Kepada Menhaj Tawfiq, Menag Nasaurddin sempat menanyakan apakah ada negara yang menerapkan Dam seperti itu? Lalu Menhaj Saudi Tawfiq mengakui ada, tapi secara sporadis, termasuk Turki juga banyak melaksanakan hal yang sama.
Kelima, Tanazul. Isu ini juga dibahas dalam pertemuan Menag dan Menhaj. Menteri Tawfiq, kata Menag menjelaskan bahwa kebijakan Tanazul diserahkan ke Indonesia. “Kalau memang itu lebih siap, sebetulnya lebih bagus, melonggarkan pergerakan di Mina,” ucap Menag.
Isu keenam yang didiskusikan adalah terkait maskapai penerbangan. Keduanya mendiskusikan kemungkinan penggunaan Garuda dan Saudia, serta maskapai lain sebagai alternatif. “Ini kita akan diskusikan lebih lanjut,” ucap Menag.
Ketujuh, Menteri Tawfiq mengimbau Indonesia segera kontrak layanan hotel jika ingin mendapat lokasi lebih dekat, khususnya ke Masjid Nabawi di Madinah. Perlu lebih cepat karena pendekatannya adalah first come first served, siapa cepat akan dapat layanan lebih awal.
Pemberdayaan Umat
Pertemuan Menag dan Menhaj Saudi di Masjidil Haram tidak hanya membahas urusan haji. Kedua tokoh ini juga membincang masalah pemberdayaan umat. Menag Nasaruddin mengaku punya pandangan yang sama dengan Menhaj Tawfiq berkenaan perlunya upaya mengangkat harkat dan martabat umat Islam, bukan saja di Indonesia dan Saudi Arabia tapi juga dunia Islam.
Kepada Menteri Tawfiq, Menag usul agar bisa dibangun Museum Hadits di Masjid Istiqlal, seperti yang ada di Madinah. “Menhaj bertanya ada tidak space untuk dibangun? Saya bilang ada dan lengkap. Dalam waktu dekat ini, insya Allah beliau akan melakukan pendekatan – pendekatan, kemungkinan untuk kita membuka Museum Hadits di Istiqlal,” imbuhnya.
Selain Makkah, Menag juga akan melakukan kunjungan kerja ke Madinah. Menhaj Tawfiq meminta Menag untuk mengunjungi beberapa tempat penting di Kota Nabi. Menhaj Tawfiq bahkan langsung menghubungi sejumlah pihak terkait di Madinah.
Menag tiba di Jeddah pada 23 November 2024. Menag telah menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Urusan Haji (KUH) untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menag juga sempat meninjau wisma baru KUH yang saat ini dalam tahap renovasi.
Wisma baru ini akan mulai ditempati.pada akhir Desember 2024. Menag Nasaruddin selanjutnya akan berkunjung ke Madinah hari ini, 25 November 2024. Menag Nasaruddin dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 26 November 2024.
Di bagian dirilis humas Kemenag sebelumnya dilaporkan bahwa Menag Nasaruddinmenggelar Rapat Koordinasi di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Ahad (24/11/2024) waktu setempat.
Rakor membahas berbagai hal terkait persiapan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M. Rakor dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Dubes RI untuk Saudi Abdul Aziz,
Dirjen PHU Hilman Latief, Staf Khusus Menag Gugun Gumilar dan Bunyamin, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRi Jeddah Nasrullah Jasam.
“Kita melakukan rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji di tahun mendatang. Kita mempersamakan wawasan dan visi ke depan Kemenag, terutama yang berkaitan dengan haji dan umrah,” tutur Menag Nasaruddin di Jeddah.
Rapat diawali dengan laporan terkait evaluasi, timeline, dan progres persiapan penyelenggaran haji. Laporan disampaikan secara bergantian oleh Dubes RI Abdul Aziz, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid,
Selanjutnya Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary. Berikutnya Kepala BP Haji Gus Irfan mengenalkan badan yang dipimpinnya dan progres penyiapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) nya.
Nasrullah misalnya, melaporkan sejumlah kebijakan baru yang diberlakukan Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 2025. Antara lain kontrak layanan jangka panjang untuk kesinambungan kualitas pelayanan.
Serta kontrak paket khusus (transportasi dan akomodasi Masyair), bagi petugas haji di Masyair. Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid menyampaikan update persiapan tim layanan luar negeri.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dari sisi pendanaan. Sementara Konjen RI Yusron Ambary menyampaikan terkait tugas pelindungan jemaah, sosialisasi beragam jenis visa haji, dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
“Insya Allah kami bekerja sama dengan BP Haji Gus Irfan, BPKH, Dubes RI, Konjen RI. Insya Allah dengan kolaborasi ini kita berharap pelaksanaan haji yang akan datang akan lebih rapi dan lebih ideal,” ujar Menag Nasaruddin lagi seperti dirilis humas Kemenag usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemenag, Selasa (25/11/2024).
“Kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau dan insya Allah kita juga akan melakukan penyesuaian-penyesuaian di masa mendatang. Mudah-mudahan kerja sama yang baik ini akan melahirkan pelaksanaan yang lebih baik di masa mendatang,” demikian Menag Nasaruddin menambahkan.
Tim Penyedia Layanan Haji rencananya akan mulai melaksanakan tugasnya di Arab Saudi. Menag Nasaruddin berpesan agar tim bekerja berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Menag berharap kelemahan sebelumnya bisa diselesaikan melalui persiapan yang lebih awal.
“Kita juga harus melakukan penyesuaian dengan kebijakan Arab Saudi. Sebab urusan haji bukan hanya diatur oleh Indonesia. Kita harus berkolaborasi dengan Pemerintah Saudi Arabia. Jadi harus ada simetris antara Kebijakan Kemenag RI dan Kementerian Haji di Saudi,” pesannya.
Menag mengapresiasi sejumlah langkah yang sudah dilakukan tim Ditjen PHU dan KUH KJRI Jeddah. “Teman-teman ini saya berterima kasih karena sudah proaktif untuk melakukan lobi-lobi dan pendekatan. Bahkan sudah melaukan sejumlah langkah. Ini yang kita hatapkan,” ucap Menag.
“Teman-teman di sini sudah melakukan sesuatu yang memang harus dikerjakan. Jangan ketinggalan dengan negara lain karena terlambat satu hari itu besar artinya untuk yang akan datang,” demikian Menag Nasaruddin menambahkan di penutup rilis. (smr)
