Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut America is back (Amerika kembali) pada Selasa (24/11/2020) untuk mengganti kebijakan luar negeri America First (Amerika yang Pertama) yang selama empat tahun terakhir dijalankan Presiden AS Donald Trump.
semarak.co-Ketika mengenalkan kebijakan luar negeri serta tim keamanan nasionalnya, termasuk Antony Blinken sebagai calon menteri luar negeri, Biden menyebut tim ini akan menyudahi apa yang ia sebut sebagai pemikiran kolot dan kebiasaan tanpa perubahan dalam pendekatan baru hubungan internasional AS.
“Mereka adalah tim yang mencerminkan fakta bahwa Amerika kembali, siap untuk memimpin dunia, dan tidak menarik diri, kembali lagi menduduki kursi penting, siap melakukan konfrontasi terhadap lawan kami dan tidak menyingkirkan sekutu kami, serta siap untuk mempertahankan nilai-nilai kami,” kata Biden dikutip Reuters.
Pemerintahan Biden akan mulai resmi menduduki pemerintahan pada 20 Januari 2021 dan ia telah memberikan sinyalemen untuk membalikkan AS dari pendekatan nasionalisme unilateral yang dilakukan Trump.
Di bawah kepemimpinan Trump, AS menunjukkan sikap ketidakpastian terhadap banyak sekutu tradisional AS di Eropa dan bagian dunia lainnya dengan pendekatan antagonistik pada aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan relasi dagang negara itu.
Trump juga membawa AS hengkang dari sejumlah perjanjian multilateral misalnya Kesepakatan Paris, perjanjian nuklir Iran, WHO serta menjalin hubungan yang hangat dengan para pemimpin otoriter.
Sedangkan kebijakan luar negeri di era Biden nanti diperkirakan akan cenderung kembali pada pendekatan multilateral dan diplomatik yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan Washington dengan negara kunci sekutu dan menyasar pada jalan baru atas isu global, seperti perubahan iklim.
Janji Biden untuk merangkul sekutu AS, termasuk di wilayah Asia-Pasifik menyusul ketegangan relasi bilateral antara negara itu dengan China, dua kekuatan ekonomi terbesar dunia yang memicu munculnya perbandingan dengan situasi Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet puluhan tahun silam.
Sebelumnya diberitakan Gedung Putih akhirnya mengizinkan Presiden terpilih Joe Biden untuk menerima laporan intelijen harian, menurut pejabat pemerintah pada Selasa (24/11/2020).
Keputusan ini menandakan bahwa Biden akan mendapatkan akses laporan intelijen terbaru mengenai ancaman keamanan nasional utama di seluruh dunia. Biden lantas berbicara di hadapan wartawan di Wilmington, Delaware bahwa dirinya belum mendapatkan laporan intelijen namun telah ditawarkan.
Pada Senin Administrasi Layanan Umum AS (GSA), badan federal yang harus menandatangani transisi presiden, mengatakan kepada Biden bahwa dirinya secara resmi dapat memulai proses peralihan kekuasaan.
Pejabat GSA Emily Murphy melalui sebuah surat menyebutkan bahwa Biden akan mendapatkan akses untuk sumber daya yang ditolaknya karena tantangan hukum yang berupaya membatalkan kemenangannya.
Pejabat di Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) mengatakan: Berdasarkan pada arahan UU Transisi Presiden, ODNI akan memberikan dukungan yang diminta kepada tim transisi. Sore ini Gedung Putih mengizinkan ODNI untuk menyampaikan PDB (laporan harian presiden) sebagai bagian dari dukungan untuk transisi,” katanya. (net/smr)
