Bupati Kepulauan Meranti M Adil mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah (PPBD) di Pekanbaru, 9 November 2022.
semarak.co-Dalam acara itu, Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti. Menurut dia, uang yang diperoleh tak sesuai dengan banyaknya minyak yang dihasilkan oleh wilayahnya. Adil tak merasa puas dengan jawaban yang diberikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lucky Alfirman saat menjawab pertanyaannya.
“Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya kami biarkan saja sudah ambil Rp10 triliun pun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin ada minyak bapak ibu ambil uangnya entah di bawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana seharusnya kami ini yang menjadi prioritas,” kata dia dalam video di akun Youtube Diskominfotik Provinsi Riau, Minggu (11/12/2022).
Adil kembali mempertanyakan bagaimana bisa pendapatan dari tambang minyak di Meranti bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang. “Maksud saya, kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti kasihkan kami ke negeri sebelah,” ujar Adil dilansir msn.com dari cnnindonesia.com, Minggu malam.
Adil bahkan sempat melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti akan angkat senjata untuk menyelesaikan hal ini. Dalam kesempatan itu, Adil juga sempat menyebut pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan. “Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin,” ucap Adil.
Pernyataan ini ia lontarkan lantaran kesal merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima Pemkab Meranti, Riau. Ia menilai Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan US$ 100 per barel. Namun, menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60 per barel.
Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023. “Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 US$ dollar per barel,” kata Adil.
Ditambahkan Adil, “Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan.”
Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang menuntut Adil untuk minta maaf. “Kami keberatan dan menyayangkan perkataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis dan setan, ini sungguh ngawur dan menyesatkan,” kata Yustinus
Yustinus Prastowo memaparkan data lifting minyak yang diproduksi Kabupaten Meranti justru menurun pada 2022. Paparan ini mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merespons tudingan Bupati Meranti M. Adil yang menyebut Kementerian Keuangan berisikan pegawai setan dan iblis.
Penyebab tudingan ini adalah Adil merasa pihaknya tak mendapat DBH sesuai dengan minyak yang dihasilkan Meranti. Yustinus memastikan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Meranti 2023 sudah dilakukan dengan ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Total alokasi DBH Kab. Kepulauan Meranti adalah Rp207,67 M (naik 4,84% dari 2022) dengan DBH SDA Migas Rp115,08 M (turun 3,53%). Ini dikarenakan data lifting minyak 2022 dari Kemen ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel setara minyak. Jadi basisnya resmi,” papar Yustinus di akun twitter pribadinya (@prastow), Minggu (11/12/2022).
Penurunan lifting ini akan berpengaruh pada DBH Migas yang diberikan pada Kabupaten Meranti 2023. Ia pun meminta agar pemerintahan Bupati Adil memikirkan terobosan untuk meningkatkan lifting di Meranti. “Meskipun alokasi DBH Migas turun, alokasi DAU Kabupaten Kepulauan Meranti justru naik 3,67 persen menjadi Rp422,56 miliar,” katanya.
Ia juga menyinggung bahwa indikator kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana transfer umum (DTU) baik itu dana alokasi khusus (DAU) maupun DBH masih lebih rendah dibanding daerah lain. Dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak inflasi, Pemda wajib mengalokasikan 2 persen dari DTU (DBH dan DAU) untuk perlindungan sosial.
“Akan tetapi, per 9 Des 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76 persen, jauh dari rata-rata secara nasional yang mencapai 33,73 persen. Prihatin!” tulis Yustinus dikutip dari cnnindonesia.com/ekonomi/202212111504.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Meranti juga menerima manfaat dari belanja Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga (K/L) di wilayahnya. Total belanja K/L tersebut sebesar Rp137,99 miliar (2019), Rp154,59 miliar (2020), Rp118,03 miliar (2021), dan Rp120,41 miliar (2022).
“Dari pengelolaan APBD, sejak 2016 rata-rata serapan belanja hanya 82,11%. Untuk 2022 baru terealisasi 62,49% saja (9 Des’22). Rendahnya penyerapan menunjukkan bahwa Meranti belum optimal mengelola anggaran terutama dlm upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi (yaitu) 25,68%,” tulisnya dengan emoji menangis.
Yustinus pun menyarankan agar Bupati Meranti memperbaiki pengelolaan anggaran yang masih rendah alih-alih menyampaikan pandangan tak berdasar dan dinilai tak sesuai dengan mekanisme kelembagaan. Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat. Faktanya ini manipulatif.
“Justru Pusat terus bekerja dalam bingkai konstitusi dan NKRI. Mestinya kita tingkatkan koordinasi dan sinergi, bukan obral caci maki. Kami meradang lantaran etika publik menghilang!” pungkasnya. (net/cnn/smr)
