Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menjelaskan, pengentasan kemiskinan harus lebih intensif karena berdampak pada turunnya kualitas hidup dan meningkatnya beban sosial ekonomi masyarakat desa.
Semarak.co – Oleh karena itu, pemanfaatan data tunggal terkait kemiskinan itu penting, salah satunya dapat membantu mengidentifikasi dan menargetkan secara jitu bantuan kepada masyarakat desa yang membutuhkan.
“Saya harap kerja sama ini bisa mempadukan data kami khususnya mengentas kemiskinan di tingkat desa. Saya siap membantu data-data konkret tersebut,” jelas Yandri saat audiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Kemendesa 2025, Senin (17/2/2025)
Yandri menjelaskan, melalui dana desa, pihaknya juga berupaya melakukan pengentasan kemiskinan dengan bantuan langsung tunai (BLT), hal ini dinilai dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan primer, maupun sekundernya.
Menurut Yandri, pengalokasian dana desa untuk BLT ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban ekonomi keluarga miskin di berbagai wilayah di desa.
Dalam praktiknya, BLT tersebut diberikan kepada keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di desa. Dalam hal ini, prioritas penyaluran BLT diberikan kepada lansia miskin dan penyandang disabilitas.
“Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15 persen untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan,” ungkapnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, angka kemiskinan Indonesia hanya turun sebesar 2,2 persen.
Mensos menyatakan, Presiden Prabowo tak ingin mengulang kenyataan yang sama dalam masa pemerintahannya. Dan pengentasan kemiskinan diakui menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Mensos, upaya percepatan pun dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis serta pemberdayaan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Dalam 10 Tahun terakhir Kemiskinan di Indonesia hanya turun 2 digit dari 11,25% di 2014 menjadi 9,36% di 2023,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
“Dan Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan kurang 5% pada tahun 2029, setara dengan 4 Digit dalam kurun waktu lima tahun. Target Kemiskinan Ekstrem adalah 0% pada tahun 2026,” pungkasnya. (Hms/Smr)
