Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali menjalin kerja sama dengan Bank BRI mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset serta Agunan berupa Tanah Bank BRI.
Menyusul penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) di Kantor BPN, Jakarta Pusat (5/02). Perjanjian kerja sama ini merupakan langkah tindak lanjut Bank BRI dan BPN atas terbitnya Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1544/27-I/v/2018 yang diterbitkan pada medio Mei 2018 silam.
Surat tersebut memuat tata laksana kepemilikan tanah dengan status Hak Milik Bagi Bank Milik Negara. Dengan ditandatanganinya MoU dan PKS ini, pihak BRI berharap permasalahan yang sering dihadapi terkait pertanahan.
Direktur utama BRI Suprajarto mengatakan, seperti pendaftaran hak atas tanah aset dan agunan BRI yang meliputi pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, dan penanganan permasalahan aset tanah milik BRI dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.
“Polemik dalam persoalan pertanahan khususnya yang digunakan sebagai agunan di dunia perbankan bukan soal baru. Hal ini, telah berlangsung cukup lama dan menyita perhatian serius para pelaku industri perbankan di Indonesia,” ujar Suprajarto dalam rilis Humas Bank BRI, Rabu (6/02).
Sebagai contoh dalam penyaluran kredit mikro, saat ini Bank BRI menerima agunan dalam status kepemilikan Girik, Letter C , dan Patok D, hal ini perlu ditingkatkan menjadi hak atas tanah dan hal tersebut juga sejalan dengan program pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
Saat ini, rinci Suprajarto, terdapat terdapat 438 aset yang belum berbentuk Hak Milik dengan rincian masing-masing, SHGB sebanyak 329, AJB sebanyak 42, Girik sebanyak 5, dan sebanyak 34 berupa kwitansi, SKGR, sementara dalam proses pengurusan masih sebanyak 28.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sofyan A. Djalil, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Himawan Arief Sugoto, Direktur Utama Bank BRI Suprajarto, Jajaran Dirjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Jajaran Direksi Bank BRI.
Adapun ruang lingkup kerja sama ini nantinya, nilai dia, mencakup beberapa hal. Di antaranya pendaftaran tanah pertama, pemeliharaan data pendaftaran tanah, penanganan aset dan agunan berupa tanah Bank BRI, agunan atau aset BRI yang dimintakan sita jaminan/blokir oleh pihak lain, agunan atau aset BRI yang terindikasi tanah terlantar, pendidikan, pelatihan pertanahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanahan.
“Kerja sama ini nantinya akan memberikan kemudahan yang cukup signifikan dalam proses pendataan dan penanganan masalah agunan di dunia perbankan. Bank BRI menjadi yang pertama dalam merespon perubahan ini, harapannya agar ke depan dapat meningkatkan kualitas penyaluran kredit Bank BRI,” tutupnya. (lin)
