Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyatakan pers dan masyarakat menuntut keadilan dalam penanganan kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Semarak.co – Sekretaris FWK Budi Nugraha menilai, kepastian hukum dalam penanganan kasus korupsi penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Kepolisian, Kejagung yang rusak setelah adanya kontroversi penanganan kasus Febrie yang kini sudah jadi mantan Jampidsus.
“Masyarakat pers menunggu adanya kepastian hukum,”ujar Budi dalam diskusi kebangsaan yang rutin setiap Rabu diadakan FWK di kawasan Tebet Jakarta Selatan yang kali ini, pada Selasa (14/7/2026) seperti dirilis humas FWK usai acara melalui WAGroup Forum Wartawan Kebangsaan (FWK), Rabu (15/7/2026).
Hadir dalam diskusi ini, wartawan senior M Nasir, AR Loebis serta sejumlah pemimpin redaksi media massa, di antaranya Iqbal Irsyad, Dadang Rachmat dan Herwan Pebriansyah. Selain kasus Febrie, diskusi ini juga menyoroti perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Pimred Mitrapol.com, Dadang Rachmat melanjutkan, yang dalam implementasinya cukup banyak ditemukan masalah di lapangan, terutama yang terkait good governance. Tata kelola yang lemah di lapangan, ini rawan korupsi.
Tanggal 12 Juli lalu, Presiden Prabowo menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebut program KDMP menunjukkan kemajuan signifikan.
Sebanyak 83 ribu badan hukum akte dari KDMP dinyatakan sudah selesai. Selanjutnya, sebanyak 15.845 bangunan fisik, gudang, gerai dan alat kelengkapannya 100 persen selesai. Saat ini, tambah Ferry, masih ada 19.539 unit sedang dibangun.
Pemimpin Redaksi voi.id Iqbal Irsyad menyebut seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program KDMP adalah program yang baik dan perlu didukung. Hanya dalam implementasi di lapangan cukup banyak ditemui masalah.
AR Loebis dan Herwan mengingatkan kasus heboh, kontroversi berkaitan dengan pembangunan KDMP, seperti impor sekitar 100.000 unit mobil kendaraan niaga built up dari India, melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
Selanjutnya, meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) saat mengikuti Latihan Dasar Militer pada Juni 2026 lalu. Kritik tajam terhadap bangunan KDMP yang dibangun di kawasan pegunungan atau hutan. “Kasus ini menganggu akal sehat masyarakat: Kok Kopdes dibangun jauh dari pemukiman warga,” sindirnya.
Karena itu, mantan wartawan Kompas M Nasir menimpali dengan menghimbau pemerintah, Polri dan Kejagung membuka ruang kritik untuk masyarakat dan pers dalam mengawal pelaksanaan pembangunan KDMP dan MBG maupun penanganan kasus-kasus korupsi.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK Herry Sinamarata mengatakan, perlunya menghidupkan newsroom, ruang redaksi media massa, terutama dalam menyuarakan kepentingan publik. Kebebasan pers diperlukan dalam membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui kritik-kritik yang konstruktif. (hms/smr)
