Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menggelar Diskusi Reboan di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026) untuk merespon pergantian 3 pimpinan BGN sekaligus kasus dugaan korupsi yang menjerat ketiganya. FWK mendesak Presiden Prabowo Subianto membenahi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Semarak.co – FWK menilai langkah ini penting agar program unggulan Presiden Prabowo tidak terus dibayangi persoalan tata kelola. Kasus yang menyeret mantan petinggi BGN menjadi pukulan bagi pemerintah karena MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo.
Koordinator Nasional FWK Raja Pane mengatakan, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menata ulang pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pengelolaan anggaran, penunjukan mitra, hingga sistem pengawasan di lapangan.
“Kita minta presiden melakukan evaluasi total. Sehingga program MBG benar-benar tepat sasaran dan tidak bisa lagi dipermainkan, apalagi dikorupsi,” kata Raja Pane dirilis humas FWK usai acara melalui WAGroup Forum Wartawan Kebangsaan (FWK), Kamis pagi (4/6/2026).
Sikap FWK itu muncul setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN, yaitu Lodwick dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025-2026.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dalam penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program tersebut.
Kejagung menilai, yayasan yang seharusnya dipilih melalui mekanisme transparan diduga justru dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana korupsi dan memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menilai kasus tersebut harus menjadi titik balik bagi pemerintah dalam menentukan arah program MBG ke depan. “Kalau mau diteruskan, ini harus menjadi titik balik agar program MBG berjalan sesuai tujuannya, bukan seperti selama ini yang banyak masalah,” ujarnya.
“Pembenahan harus dimulai dari penempatan orang-orang yang tepat dan berintegritas agar program tidak kembali tersandung persoalan serupa,” terang Hendry yang juga mantan Ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Wartawan senior AR Loebis menilai pergantian Kepala BGN dari Dadan Hindayana kepada Naniek S. Deyang patut diapresiasi. Namun, menurut AR Loebis, pergantian pimpinan harus diikuti pembenahan nyata dalam pelaksanaan program.
“Ini apresiasi sekaligus ujian bagi Naniek S. Deyang. Dia harus fokus dan memastikan program MBG tepat sasaran,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan wartawan senior Sarwani. Sarwani berharap transparansi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan program yang menyangkut kebutuhan jutaan anak Indonesia. “Data harus terbuka, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara wartawan senior Didin Maninggara mengusulkan agar kepolisian tidak lagi terlibat dalam pelaksanaan operasional MBG. “Polisi sebaiknya fokus pada fungsi pengawasan sehingga tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas,” kata Didin.
Program MBG mulai dijalankan pemerintah pada awal Januari 2025 untuk meningkatkan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi anak-anak sekolah. Dengan anggaran Rp85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026, program ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah dengan anggaran terbesar sekaligus mendapat sorotan publik paling luas. (hms/fwk/smr)
