Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia (Forum API) menuntut agar para oknum pelaku kecurangan pengitungan suara hasil Pilpres 2019 ditangkap dan diproses secara hukum menurut peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
“Kami juga menuntut KPU agar tidak berbuat curang dalam melakukan pengitungan suara. Berdasarkan temuan Forum API, dugaan kecurangan dalam proses pengitungan rekapitulasi suara dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis untuk memenangkan petahana di berbagai daerah,” tegas Ketua Forum API Akhmad Syarbini kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/4).
Dia mencatat kesalahan input data itu terjadi hingga 105 kali dan secara masif terjadi di berbagai provinsi seperti, DKI Jakarta, Maluku, Banyu Asin, Subang, Kebumen, dan daerah lainnya di indonesia.
Tak hanya dalam bentuk salah input data C1, kecurangan juga terjadi terhadap pencoblosan kertas suara sebelum pelaksaaan pemilu, yang teryata memenangkan salah satu paslon calon presiden dan calon wakil presiden.
Pada kesempatan itu Akhmad Syarbini menuntut Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mencabut pembredelan dan memulihkan nama baik situs www.jurdil2019.org yang dilakukan secara sewenang-wenang.
“Situs www.jurdil2019.org merupakan pengawas independen guna mencegah terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2019,” katanya.
Ketua Presidium Universitas Kristen Indonesia (UKI) Sangap Surbakti menyoroti wacana pelaksaaan pemilu ulang agar tak terjadi lagi kecurangan. Menurut dia, pihaknya setuju dengan wacana penyelenggaraan pemilu ulang untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil.
Namun, sebaiknya pelaksanaan pemilu ulang tersebut, seluruh anggota KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia diganti dengan anggota yang baru. “Mau diulang 10 kali tapi KPU dan Bawaslunya tidak diganti sama orang yang baru itu percuma saja. Karena kami tidak bisa menjamin pemilu ulang itu akan berlangsung dengan jujur dan adil,” kata Sangap.
Ketika ditanya soal peluang terjadinya people power, Sangap menuturkan peluang itu bisa saja terjadi jika ada pembiaran atas terjadinya kecurangan, serta tidak adanya tindakan tegas terhadap para pelakunya.
“Jutaan orang bisa saja turun ke jalan. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota lain. Jika aksi ini terus berlanjut akan menngganggu perekonomian salah satunya dibidang investasi,” pungkas Sangap. (men/lin)
