Pemerintah mengestimasi biaya memindahkan ibu kota dari Jakarta memakan anggaran sebesar Rp 466 triliun. Namun skema pembiayaan akan menggunakan sistem Public Private Partnership (PPP) atau melibatkan kolaborasi antara swasta dan BUMN.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kita ingin ibu kota baru yang Indonesia-sentris, memicu pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pemerataan pembangunan. Ibu kota baru harus didesain dan dipikirkan oleh bangsa Indonesia sendiri.
“Pembiayaan APBN tidak akan mencapai Rp30 triliun. Kami tidak bisa menghilangkan ketimpangan tapi kami bisa meminimalisir itu agar tidak terjadi Jawa sentris,” kata Bambang usai diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat,” di Gedung Bappenas, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).
Sementara ini Kalimantan dinilai paling tepat sebagai ibu kota bar. Pemilihan ibu kota baru di Kalimantan karena dinilai secara geografis lokasinya sangat strategis dan berada di tengah Indonesia.
Tak hanya itu, posisinya yang berada di tengah-tengah dianggap akan meminimalisir ketimpangan di luar Pulau Jawa. Kemudian alasan lain, karena tersedia lahan luas, bebas dari resiko bencana gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi.
Bagaimanapun Jakarta didesain dan dibangun oleh Pemerintah kolonial, VOC, Hindia Belanda, lanjut Bambang, dijadikan pusat pemerintahan, dan diteruskan menjadi ibu kota negara hingga saat ini.
“Kita ingin bangun dengan kemampuan sendiri. Ibu kota yang dibangun secara khusus dan memiliki tata kota dan urban planning yang sangat baik dan nyaman untuk penghuninya,” ujar pria ramah ini.
Untuk itu, kata dia, kita harus belajar dari negara yang sudah berhasil memindahkan ibu kota, salah satunya Brasil. Alasan Kalimantan, selain ketersediaan lahan luas, relatif bebas bencana, wilayahnya lebih Indonesia-sentris.
“Indonesia tengah itu ada di Selat Makasar, namun Sulawesi masih rentan gempa dan tsunami. Jadi pilihannya Kalimantan. Ide pemindahan ibu kota baru bukan hal yang baru sama sekali. Dalam 100 tahun, lebih dari 30 negara sukses memindahkan Ibu Kota,” paparnya.
Sejarah mencatat, setiap 3-4 tahun terjadi pemindahan ibu kota, bahkan akhir-akhir ini berlangsung hampir setiap dua tahun sekali. “Selain Brasil, banyak negara memindahkan ibu kota. Malaysia yang pusat administrasinya ke Putrajaya. Korea Selatan dari Seoul ke Sejong. Kazakhstan dari Almaty ke Astana, juga Australia ke Canberra,” rincinya.
Lalu Pakistan, lanjut dia, Nigeria bahkan Mesir juga pernah memindahkan ibu kota. Namun, Indonesia punya satu keunikan, satu-satunya negara kepulauan terbesar di dunia. Kita akan pindahkan ibu kota antara pulau, tidak seperti Malaysia yang pindah ke Kuala Lumpur atau Mesir ke Kairo.
“Ada satu alasan pemindahan ibu kota yang mungkin mirip dengan Brasil, meskipun Brasil kontinen. Ketika itu, ibu kota dipindahkan dari Rio de Janeiro sebagai pusat denyut ekonomi Brasil ke Brasilia,” ulasnya.
Sementara denyut ekonomi kita adalah Jakarta sekitarnya. Kaitannya dengan denyut ekonomi, sambung Bambang, Pulau Jawa akhirnya menjadi pulau yang sangat padat dengan ekonomi sangat tinggi sehingga menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. “Kalau kita membiarkan ini berkelanjutan tanpa ada upaya penanganan serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” jelasnya.
Tahun 1960, Rio de Janeiro dipindahkan ke Brasilia dengan tujuan untuk memperbaharui kebanggaan nasional masyarakatnya dengan membangun ibu kota modern di abad 21, meningkatkan kesatuan nasional dengan membuka lahan kosong di tengah-tengah Brasilia, sekaligus mengurangi ketimpangan.
“Ketika ekonomi bertumbuh di Rio De Janeiro dan Santos, wilayah pedalaman dan Amazon tertinggal dibandingkan wilayah pantai. Upaya pemindahan ibu kota ke wilayah Amazon bisa dibaca sebagai upaya pemerataan pembangunan,” tutupnya. (lin)
