Dalam kegiatan Webinar yang diadakan Bank Tabungan Negara (BTN) Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid ungkapkan, sektor perumahan mempunyai peluang besar dalam mempercepat pemulihan ekonomi di tengah kondisi pandemi Covid-19.
semarak.co-Menurutnya, sektor perumahan mempunyai peran sebagai salah satu aktor penggerak ekonomi nasional yang memberikan multiplier effect pada industri-industri lainnya.
“Pada dasarnya, sektor perumahan mempunyai peluang yang besar untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah tantangan pandemi Covid-19,” ujar Khalawi pada Webinar secara virtual dengan tema Perumahan Rakyat Solusi Bagi Tantangan Sosial dan Perlambatan Ekonomi Pasca Pandemi, melalui link zoom di Jakarta, Kamis, (11/11/2021).
Pasalnya, secara universal sektor perumahan berperan sebagai salah satu aktor penggerak ekonomi nasional yang memberikan multiplier effect pada industri-industri lainnya Kemudian, menurut Khalawi sektor yang padat modal dan padat karya merupakan salah satu faktor kenapa sektor properti dapat tangguh dalam menghadapi kontraksi pertumbuhan ekonomi.
“Salah satu faktor mengapa sektor properti dapat tangguh dalam menghadapi kontraksi pertumbuhan ekonomi saat ini dikarenakan sektor ini adalah sektor yang padat modal dan padat karya,” ujar Khalawi seperti dirilis konsultan media BTN Media Jakarta, Jumat (12/11/2021).
Karena segala kebutuhan dalam pembangunan properti berasal dari produksi dalam negeri. Perekrutan pekerja dalam masa produksi ini juga dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Pada awal pandemi Kementerian PUPR secara langsung ikut berpartisipasi dalam mendorong sektor perumahan dengan menerapkan program padat karya.
Saat awal pandemi tahun 2020, kata dia, kementerian PUPR dengan cepat langsung mendorong sektor perumahan ini untuk jalan dengan menerapkan program padat karya. Kemudian, periode 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) akan meningkatkan pemenuhan perumahan layak huni secara kolaboratif dengan target 11 juta rumah tangga.
“Kebijakan kementerian PUPR dalam RPJMN 2020-2024 bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan perumahan layak huni secara kolaboratif dengan target 11 juta rumah tangga. Penyediaan pembangunan perumahan tersebut antara lain pembangunan rumah susun, rumah swadaya, bantuan PSU rumah umum serta rumah khusus,” katanya.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyampaikan lima alasan kenapa perumahan rakyat diprioritaskan UN untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pada Kamis, (11/11/2021).
“Permasalahannya adalah kita yakin setelah pandemi kita akan recover tapi apakah recover kemudian kita tumbuh di level 5 persen atau kita tumbuh di level persen. Nah ini yang menjadi krisis pandemi ini spesifik buat kita. Kita perlu solusi yang lebih konkrit dan solusi yang lebih tepat karena resorsis terbatas,” ungkap Wijayanto.
Lima alasan yang dimaksud, yaitu multiplier effect besar dan efisien modal, berdampak pada ekonomi lokal, melibatkan UKM dan menyerap tenaga kerja, immediate impact, dan positive externalities.
Pertama, multiplier effect besar dan efisien modal dibagi menjadi sub sektor terdampak, yaitu program perumahan rakyat berdampak bagi 140-170 sub-sektor lain. Kemudian, direct & indirect multiplier effect yaitu pengalaman di berbagai kota di dunia, affordable housing memberikan direct multiplier effect sebesar 2–4 kali.
Artinya setiap Rp10 dibelanjakan, akan memberikan dampak ekonomi sebesar Rp20 – Rp40 pada tahun yang sama. Indirect multiplier effect yang berkelanjutan terjadi akibat peningkatan belanja kebutuhan terkait rumah (listrik, furniture, dll) yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.
Selanjutnya efisiensi modal mengingat sektor perumahan rakyat adalah sektor yang highly leverage, pengalaman di berbagai kota di dunia menunjukkan multiplier effect atas modal yang ditanamkan mencapai 10 – 16 kali.
Kedua, berdampak pada ekonomi lokal, ini tentu melibatkan sumber daya lokal termasuk; konsumen atau pembeli, developer, tenaga kerja, kontraktor dan sub-kontraktor, supplier material dan warung makan para tukang.
Saat ini pemerintah sedang berupaya menekan angka kemiskinan, bahkan mentargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol pada tahun 2024. Target tersebut mensyaratkan agar pemerintah melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan spasial, yaitu fokus pada daerah kantung kemiskinan ekstrem.
Kemudian program perumahan, terutama perumahan rakyat, berdampak besar pada ekonomi lokal, ini merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan akan pendekatan spatial bagi pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ketiga, melibatkan UKM dan menyerap tenaga kerja akan berdampak terhadap pelaku industri perumahan rakyat diantaranya; developer dan kontraktor/subkon merupakan perusahaan kecil menengah, padat karya serta melibatkan tenaga kerja lokal, termasuk non-skill.
Pembangunan Perumahan rakyat bersifat padat karya. Sebagai contoh, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh PUPR senilai Rp 4,78 triliun, telah menyerap 287.000 tenaga kerja.
Dengan kontribusi ekonomi sebesar sekitar 2% GDP, sektor perumahan menyerap 4,23 juta tenaga kerja di Indonesia, bandingkan dengan jumlah total penduduk yang bekerja sebanyak 139 juta; hal ini menunjukkan bahwa sektor perumahan merupakan sektor yang padat karya.
Kemudian, akibat tren perekonomian yang semakin padat modal sehingga kemampuan menciptakan lapangan kerja semakin terbatas, sector perumahan rakyat bisa diperankan sebagai penyelamat.
Keempat, immediate impact akan membentuk karakteristik sektor perumahan rakyat, seperti; pasar relative sudah terbentuk, ada pent up demand dan pent up supply, bukan merupakan sektor yang kompleks, kebutuhan pendanaan tidak terlalu besar serta perizinan dan kontruksi tidak terlalu lama.
Pasar sektor perumahan rakyat di Indonesia sudah terbentuk, sehingga mekanisme demand, mekanisme supply dan mekanisme financing sudah tersedia. Supply chain yang relatif sederhana, tahap perizinan yang ringkas dan proses konstruksi yang cepat menggambarkan life cycle product yang pendek.
Kemudian, pent up demand yang ditunjukkan oleh besarnya backlog rumah serta tingginya volume transaksi rumah sederhana kendati dalam suasana pandemi, semakin meyakinkan bahwa stimulus ekonomi yang disalurkan lewat program perumahan rakyat akan menghasilkan impak yang cepat/segera.
Kelima, positive externalities perumahan rakyat akan berdampak meningkatkan taraf kesehatan, perbaikan prestasi, pendidikan, stabilitas rumah tangga, meningkatkan martabat dan produktivitas rakyat serta memutus rantai kemiskinan.
Rendahnya PISA score dan tingginya angka stunting di Indonesia, merupakan impact dari buruknya kondisi perumahan rakyat di Indonesia. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa setiap investasi sebesar USD 1 untuk mengurangi childhood poverty akan menghemat biaya social sebesar USD 7 dimasa mendatang.
Lalu, positive externalities perlu diperhitungkan dalam setiap program perumahan rakyat, feasibility study tidak hanya bergantung pada ROI (Return on Investment), tetapi juga pada SROI (Social Return on Investment).
Nilai social impact yang besar, mestinya menjadi justifikasi bagi Pemerintah untuk memberikan lebih banyak dukungan, termasuk alokasi fiskal. Lebih lanjut, Wijayanto menuturkan keadaan ekonomi di Indonesia masih dalam kategori yang sehat akan tetapi belum mencapai titik fit.
“Kalau kita lihat di chart itu, ekonomi kita bisa dikatakan selalu sehat, tetapi tidak mencapai titik fit. Artinya ibarat kita sehat dipaksa lari kencang tersengal-sengal, kemudian kapasitas fisik langsung drop kesulitan lari,” pungkasnya. (smr)
