Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka keran impor beras di tahun 2022 ini. Impor beras dilakukan untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perusahaan umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Dengan biaya pembelian Rp4,4 triliun, total ada 500 ribu ton beras impor didatangkan pemerintah Indonesia.
semarak.co-Pada tahap pertama, Indonesia mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Selanjutnya, pada Januari hingga Februari 2022 nanti, pemerintah kembali mengimpor beras sampai 300 ribu ton dari Vietnam dan Thailand.
Diketahui, kebijakan impor beras sendiri seakan bertolak belakang dengan janji yang kerap diucapkan Presiden Jokowi yang menolak impor beras. Di mana swasembada adalah jalan keluarnya. Bahkan di 2014, tahun awal periode pertama pemerintahannya, ia mengaku sangat malu apabila bicara soal ketergantung Indonesia pada beras impor.
Di beberapa kesempatan blusukan atau juga saat tatap muka dengan para petani gabah, Presiden Jokowi rajin menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan Truong Tan Sang, Presiden Vietnam 2011-2016.
“Saya malu saat ketemu presiden Vietnam satu bulan lalu. Baru ketemu dia, ditanya apa coba? Presiden Jokowi, beli beras dari saya lagi kapan? Coba, malu ndak?” kata Jokowi di hadapan para petani kecamatan Bojong Jaya, Subang, Jawa Barat, dikutip dari pemberitaan Kompas.com 26 Desember 2014.
Jokowi pun merasa sangat dilukai harga dirinya sebagai Presiden RI. Menurut dia, Indonesia sebagai negara agraris sudah seharusnya bisa berdaulat di sektor pangan. Baca juga: Impor Beras dan Janji Swasembada yang Berulang Kali Diucapkan Jokowi “Kita tidak mau negara kita impor beras lagi dari luar!” ucap dia.
Sementara saat masih calon presiden (capres) di 2014, Jokowi juga tegas mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya M Jusuf Kalla. Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.
“Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok,” kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, seperti diberitakan Kompas.com pada 2 Juli 2014.
Menurut Jokowi, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Jokowi pun memuji beras Cianjur yang pulen dan wangi. “Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan,” ucap dia.
Alasan impor beras seperti dilansir dari antaranews.com di kompas.com, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan stabilitas harga beras di pasaran dapat dijaga dengan bertambahnya stok cadangan beras pemerintah yang dikuasai oleh Bulog melalui masuknya beras impor yang tiba melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Budi Waseso bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meninjau pembongkaran perdana beras impor sebanyak 10 ribu ton di Pelabuhan Tanjung Priok.
Mendag Zulkifli Hasan mengatakan jumlah beras yang akan diimpor sebanyak 500 ribu ton yang masuk secara bertahap sampai dengan Februari 2023, atau sebelum panen raya.
“Sebenarnya tidak ada yang ingin impor jika stoknya cukup, tetapi beberapa bulan terakhir harga beras meroket dan stok Bulog untuk operasi pasar makin berkurang, sehingga dibutuhkan segera stok dari luar negeri untuk meredam kenaikan harga beras ini,” kata Zulkifli Hasan.
Budi Waseso menyebutkan Bulog akan mengimpor sebanyak 200 ribu ton yang akan dikirim secara bertahap hingga akhir tahun 2022. Alhamdulillah Bulog mendapat tambahan stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 10 ribu ton untuk kapal impor perdana dari Vietnam yang baru tiba.
“Dan secara terus menerus akan terus bertambah karena sudah banyak kapal impor dari Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar yang sudah antre akan bersandar,” kata Budi Waseso dilansir kompas.com – 17/12/2022, 13:05 WIB.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menegaskan, impor beras ini bukan keinginan Bulog, melainkan hasil keputusan dua kali rakortas yang dihadiri berbagai pemangku kebijakan dalam rangka penambahan stok cadangan beras pemerintah guna menjaga stabilitas harga di pasaran. “Jika diperlukan beras impor ini akan digelontorkan dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru sehingga tidak ada gejolak harga,” kata Arief.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyebut sebanyak 200 ribu ton beras impor hingga akhir 2022 akan masuk ke Indonesia melalui 14 titik pelabuhan di Indonesia, yaitu Pelabuhan Malahayati dan Lhokseumawe (Aceh), Belawan (Medan), Dumai (Riau), Teluk Bayur (Padang), Boom Baru (Palembang), Panjang (Lampung).
Lalu Tanjung Priok (Jakarta), Merak (Banten), Tanjung Perak (Surabaya), dan Tenau (Kupang). Kemudian sisanya akan direalisasikan tahun depan sampai dengan sebelum panen raya. Kebijakan pengadaan beras dari luar negeri semata-mata untuk memperkuat cadangan beras nasional.
Kebijakan yang diambil ini tidak akan mengganggu beras petani karena hanya dipergunakan pada kondisi tertentu. Seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.
Dibagian lain Presiden Jokowi sendiri di periode pertamanya sempat menjanjikan Indonesia bisa swasembada kedelai dalam waktu 3 tahun. Kedelai masuk dalam daftar komoditas pangan prioritas dalam Nawacita bersama dengan padi dan jagung. Ketiga komoditas pokok itu kemudian disingkat dengan Pajale.
Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan mengeklaim tak segan-segan memecat Menteri Pertanian jika target tersebut tak bisa direalisasikan. Saat itu, Menteri Pertanian periode 2014-2019 dijabat oleh Amran Sulaiman.
“Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya,” kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada penghujung 2014 silam.
Janji itu kembali dilontarkan Jokowi saat membuka Kompas100 CEO Forum di Jakarta pada penghujung tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden Indonesia. “Itu tidak boleh tidak. Saya sudah memberi target kepada Menteri Pertanian,” ujar Jokowi dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 7 November 2014.
Belakangan, hingga periode pertama pemerintahanya berakhir, ketiga komoditas tersebut masih dilakukan impor. Amran Sulaiman pun juga tidak dipecat meski gagal memenuhi target tersebut dan tetap menjabat hingga 2019.
Sementara itu dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, kebijakan pangan di era Jokowi-JK sudah tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.
Lebih penting lagi berpihak pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan. Di periode pertama pemerintahan Jokowi, Kementerian Pertanian mencanangkan Upaya Khusus (Upsus) melalui peningkatan produksi dengan tiga komoditi pangan utama yang dijadikan target awal.
Yaitu padi, jagung dan kedelai (pajale) Presiden Jokowi menegaskan ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani. Ketiga tujuan ini sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya.
Dalam renstra Kementerian Pertanian yang disusun di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, swasembada kedelai bisa terealisasi paling lambat pada tahun 2020 atau tahun lalu. Namun bak jauh panggang dari api, impor kedelai justru malah mengalami kenaikan. Yang artinya, produksi kedelai lokal masih jauh dari kebutuhan kedelai nasional.
Dalam tiga tahun terakhir, impor kedelai pun terus meningkat. Di tahun 2018 impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, kemudian jumlahnya naik di tahun 2019 menjadi 2,67 juta ton. Selama itu pula, AS menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai di Indonesia.
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung terus menuai banjir kritik sejak beberapa hari terakhir. Bahkan, kontroversi proyek ini sudah menyeruak sejak perencanaan di tahun 2015 silam. Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya.
Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022.
Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh malampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan Jepang melalui JICA, meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah.
Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah Indonesia berencana menambal kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut.
Kalangan yang kontra terhadap proyek tersebut menyebut bahwa perkembangan realisasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tak sesuai dengan janji pemerintah dulu. Kereta Cepat Jakarta Bandung sendiri merupakan salah satu proyek paling strategis di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berikut ini beberapa janji yang sempat diucapkan Presiden Jokowi soal pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung: Janji tanpa APBN Dalam beberapa kesempatan, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berungkali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni dilakukan BUMN.
Menggunakan skema business to business (B to B), biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan. (net/kpc/smr)
