Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan, Kementerian PANRB dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memiliki peran bersama penguatan layanan inklusif dan ramah kelompok rentan.
Semarak.co – Rini saat audiensi dengan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menyatakan, terdapat keterkaitan regulasi di kedua kementerian terkait standar layanan, fasilitas inklusif, penanganan kekerasan, dan partisipasi masyarakat, yang berpeluang untuk disinkronkan.
“Sinkronisasi ini penting untuk mencegah tumpang tindih program, memperkuat data berbasis bukti, memastikan implementasi efektif terutama di daerah 3T, serta membangun monitoring dan evaluasi terpadu,” ungkap Rini, dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (13/8/2025).
Isu tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan juga tertuang dalam Asta Cita. Pada poin-poin Asta Cita, Presiden fokus pada perluasan program perlindungan bagi kelompok difabel, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan tidak baik di lingkungan masyarakat.
Dari 17 program prioritas presiden, beberapa memiliki keterkaitan langsung dengan peran Kementerian PPPA. Di antaranya pencegahan dan penanganan narkoba, serta kekerasan berbasis gender dan terhadap anak, peningkatan pendidikan dan kesehatan termasuk gizi anak dan ibu hamil, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan keluarga.
Terkait hal itu, Kementerian PPPA memiliki kanal aduan yang disebut Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Terintegrasi. Keunggulan SAPA 129 Terintegrasi yakni menjadi layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terhubung dari pusat hingga daerah.
Kementerian PPPA juga sudah terhubung dengan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikelola Kementerian PANRB. Kolaborasi lainnyaadalah shared outcome berkaitan dengan indikator layanan inklusif pada Peraturan Menteri PANRB No 11 Tahun 2024 dengan Peraturan Menteri PPPA No. 7 tahun 2021 terkait sarana dan prasarana responsive gender.
Veronica Tan mengungkapkan apresiasi atas dukungan Kementerian PANRB. Keberlanjutan layanan SAPA 129 dijaga melalui regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta kolaborasi lintas sektor baik pemerintah, swasta, maupun komunitas. (hms/smr)
