Pengamat ekonomi Josua Pardede menilai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sangat layak untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN). Ini dikarenakan Bank BTN konsisten mendukung program pemerintah dalam pembiayaan rumah rakyat.
semarak.co-Hingga saat ini, kata Josua, Bank BTN masih terus menyalurkan FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Jika program FLPP ini terus berjalan maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat.
“Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan,” ujar Josua kepada wartawan di Jakarta, seperti dirilis humas BTN melalui pesan elektronik, Selasa (13/7/2021).
Ancang-ancang PMN sebesar Rp2 triliun untuk BTN, nilai Josua, akan efektif untuk memperkuat permodalam bank yang concern sektor pembiayaan perumahan ini. “Terkait angka PMN, disesuaikan dengan rencana right issue BTN sebesar Rp5 triliun,” cetus Josua.
Pandangan serupa disampaikan Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri. “Sejauh ini, BTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN,” ungkapnya.
Strategi PMN untuk BTN, menurut Deni, memiliki daya ungkit yang dahsyat dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena, sektor properti merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
“Efek domino dari sektor properti terhadap perekonomian, tidak perlu diragukan lagi. Kontribusinya terhadap pertumbuhan, cukup besar. Selain itu, sektor perumahan itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa,” paparnya.
Sementara ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menerangkan, BTN sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi. Tentunya, Bank BTN perlu modal yang cukup kuat untuk menopang program tersebut.
“Dan, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Sehingga menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mendukung permodalan BTN, melalui PMN. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN,” tuturnya.
Apalagi, kata Piter, kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, tidak sebanding dengan ketersediaan. Dengan kata lain, angka backlog-nya masih sangat tinggi, sekitar 11 juta unit. “Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan papan untuk rakyat,” jelasnya.
Dukungan dari kalangan pengusaha properti disampaikan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Toto Lusida. “Memang sangat perlu. Saya berharap, pemerintah memberikan proteksi terhadap sektor perumahan melalui pembebasan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB,” tandas Paulus
Menurut Paulus, sektor properti punya peran strategis. “Selain berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sektor ini menyerap sedikitnya 30 juta tenaga kerja,” imbuh Paulus menutup. (smr-53)