Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menghadiri rapat penyampaian rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait percepatan pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
semarak.co-Rapat dipimpin Presiden Prabowo Subianto yang dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu. Pertemuan membahas terkait rekomendasi DEN untuk mendukung kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah di bidang ekonomi melalui percepatan transformasi digital pemerintahan.
Melalui percepatan transformasi digital yang dilakukan saat ini, kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah di bidang ekonomi tentunya akan terakselerasi peningkatannya diantaranya meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi dan digitalisasi sistem perpajakan yang semakin efektif dan efisien.
“Arahan Bapak Presiden, digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Menteri PANRB Rini usai bertemu Presiden Prabowo dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (8/1/2025).
Menteri PANRB Rini mengatakan, pemerintahan di era digital membutuhkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi untuk membangun dan mengelola platform strategis. DPI merupakan model arsitektur pemerintah digital yang saat ini diadopsi di dunia, dengan fokus pada sistem dasar sebagai basis pembangunan layanan.
DPI meliputi Digital ID, Data Exchange Platform, serta Digital Payment yang tentunya platform strategis ini yang mampu mendukung kebutuhan hajat hidup orang banyak, dan saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki Government Technology (GovTech) dengan nama INA Digital yang telah merilis secara terbatas.
Berikut ada tiga produk digital diantaranya, layanan identitas digital terpadu (INApas), portal nasional pelayanan publik (INAku), dan portal nasional administrasi pemerintahan (INAgov). Implementasi pemerintah digital berbasis DPI di beberapa negara terbukti berhasil menyukseskan penanganan berbagai isu dan prioritas strategis pemerintah.
Hal ini termasuk dalam distribusi bantuan sosial dan subsidi secara tepat sasaran dan tepat pemanfaatan. Saat ini 57 negara sudah mengimplementasikan sistem identitas digital, 93 negara sudah mengimplementasikan sistem pembayaran digital, dan 103 negara sudah mengimplementasikan sistem pertukaran data.
DPI dan use case prioritas perlu untuk terus dikembangkan sebagai kunci percepatan dan fondasi digital untuk kesuksesan program prioritas Presiden. Untuk mendukung program tersebut sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan DEN diperlukan penguatan orkestrasi transformasi digital nasional, khususnya pada kebijakan pemerintah digital. (kar/hms/ken/smr)
