Oleh Chazali H. Situmorang *
semarak.co-Sepekan ini, disamping hangatnya berita pertempuran udara Palestina dengan Israel, juga berita penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Test Wawasan kebangsaan (TWK), sampai Presiden turun tangan memberikan solusi dan Sidang Pengadilan eks Mensos J. P. Batubara, terkait kasus suap Bansos Covid-19, dengan menghadirkan para saksi pejabat tinggi Kemensos.
Juga pernyataan Novel Baswedan Penyidik Senior KPK, adanya dugaan korupsi bansos senilai Rp100 triliun. Persisnya pernyatan Novel Baswedan adalah Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun.
Bahkan saya rasa seratus triliun nilai proyeknya dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan,” kata Novel dikutip dari berbagai media. Yang dimaksud kasus itu terkait dengan persidangan JP Batubara, yang sedang berlangsung. Kata kunci dugaan Novel, adalah nilai proyek bansos sekitar 100 triliun.
Jika diamati yang dimaksud proyek di sini, belum jelas betul apakah bersumber dari APBN saja atau juga APBD Provinsi / Kab/Kota yang pada tahun 2020 banyak melakukan revisi belanja APBD untuk Bansos Covid-19. Kalau bersumber dari APBN 2020, untuk PEN 2020, sebesar Rp695,2 triliun dan realisasi perlindungan sosial mencapai Rp220,39 triliun atau 95,37 persen dari pagu anggaran.
Dari program perlindungan sosial itu, total anggaran bansos yang dikelola Kemensos itu meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Rp36,71 triliun. Kartu Sembako Rp41,84 triliun, bantuan beras PKH Rp5,26 triliun, bantuan tunai sembako nonPKH Rp4,5 triliun, untuk bansos sembako wilayah Jabodetabek sejumlah Rp7,1 triliun.
Di Kementerian Tenaga Kerja Program Bansos Pra Kerja Rp19,98 triliun. BSU tenaga pendidik honorer Rp2,94 triliun di Kemendikbud dan Rp1,13 triliun di Kemenag, Di Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, berupa BLT Dana Desa Rp22,78 triliun.
Kalau kelompok Program Bansos dalam rangka Covid-19 dibeberapa kementerian diatas dijumlahkan maka nilai proyeknya adalah Rp. 142,24 triliun. Jika dijumlahkan program Bansos yang ada di Kemensos dan Kemendes, totalnya Rp118, 19 triliun.
Angka ini mendekati dengan dugaan Novel berkisar nilai proyek Rp100 triliun yang dikorupsi. Kalau kita cermati jenis bansos yang diberikan sebagian besar dalam bentuk Cash Transfer melalui kerjasama dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) dan bantuan sosial yang in kind (bentuk barang/beras/sembako) sebesar Rp12,36 triliun (10,45%).
Wajarlah jika pihak Istana (KSP), kaget dengan pernyataan Novel, dan dinilai tidak produktif. “Kalau memang ada dugaan korupsi silakan diusut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif,” kata Edy Priyono melalui keterangan tertulis, Jumat (21/5/2021).
Menurut Edy Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional (Monev PEN) Kantor Staf Presiden (KSP), dugaan yang disangkakan Novel tidak jelas. Pihak KSP tentu punya alasan yang kuat menyatakan pernyataan Novel tidak produktif, karena 90% bantuan sosial Cash Transfer, tidak ada jalan untuk terjadinya korupsi jika melalui sistem perbankan.
Tentu tidak ada juga jaminan penyaluran dana oleh Himbara tidak ada penyimpangan, dengan modus model perbankan. Misalnya kemungkinan mengendapkan dana, apakah ada selisih waktu perintah transfer dengan saat transfer sampai berhari-hari?
Titik rawan lainnya, dari sisi sasaran penerima manfaat, apakah eligible atau tidak? Persoalan eligible atau tidak, dperkuat dengan keluhan Mensos Bu Risma yang melaporkan ke KPK ada 21 juta data ganda.
Bu Risma mengatakan “Saya berkonsentrasi untuk bagaimana perbaikan data bisa sesegera mungkin karena ini menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial,” kata Risma saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/4/2021).
Jika demikian halnya, apa yang disampaikan Novel Baswedan sudah melihat peta yang terjadi. Mulai dari kasus Bansos Covid-19, proses Cash Transfer, dan adanya 21 juta penerima manfaat yang noneligible.
Mungkin juga sebaiknya hasil pemeriksaan BPK, dan BPKP terhadap pelaksanaan anggaran Bansos 2020 dapat dijadikan rujukan pihak Tim Monev PEN KSP, untuk menelusuri lebih lanjut dugaan penyidik senior KPK dan keluhan Bu Risma adanya 21 juta data ganda penerima bansos.
Dengan demikian dapat diuraikan simpul terjadinya korupsi, untuk langkah perbaikan kedepan, dan tindakan hukum bagi oknum pejabat yang melakukannya.
Cibubur, 22 Mei 2021
*) Pemerhati Kebijakan Publik/ Dosen FISIP UNAS
sumber: WAGroup ANIES GUBERNUR DKI (pos Sabtu 22/5/2021)
