Setelah meluncurkan Tabungan BTN Bisnis pada akhir Maret 2022, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) makin gencar memasarkan Tabungan BTN Bisnis dengan menyasar pebisnis dari berbagai segmen dan sektor usaha baik yang berada di industri hulu maupun hilir.
semarak.co-Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, Tabungan BTN Bisnis merupakan inisiatif strategis Bank BTN untuk peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) ritel melalui pengembangan Current Account and Saving Account (CASA) berbasis transaksional.
“Tabungan BTN Bisnis yang memberikan kemudahan transaksi kepada segmen pebisnis seperti SME, perdagangan, property dan lain-lain, baik secara individu maupun secara institusi,” kata Nixon saat media briefing di Jakarta, Kamis (7/7/2022) dilansir wartaekonomi.co.id/Kamis, 07 Juli 2022, 12:31 WIB.
Kesempatan sama, Direktur Distribution & Funding Bank BTN Jasmin mengatakan, Tabungan BTN Bisnis dapat menunjang aliran transaksi di antara para pedagang dari supplier, pengolah bahan baku maupun penjual di rantai bisnis industri.
Bank BTN, terang Jasmin, terus berupaya melakukan pendekatan dengan pengusaha yang berbisnis produk buatan lokal/dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI). Apalagi, menurut Jasmin, pertumbuhan bisnis produk lokal makin diminati dengan kualitas dan produk yang inovatif.
Pertumbuhan bisnis yang pesat perlu didukung layanan perbankan yang mumpuni dan mendukung transaksi. Hal tersebut juga menjadi latar belakang Bank BTN menjadikan Alan Budikusuma dan Susi Susanti, mantan atlet bulutangkis nasional yang kini menjadi pebisnis produk olahraga menjadi model iklan Bank BTN.
“Alan dan Susi mereprestentasikan pengusaha yang sukses dengan produk lokal yang inovatif dan mampu bersaing dengan produk internasional. Tabungan BTN Bisnis mengandalkan sejumlah fitur menarik untuk mendukung transaksi bisnis para pengusaha,” ujarnya.
Di antaranya besaran limit transaksi misalnya nilai transfer antarrekening Bank BTN maupun bank lain lebih besar. Selain itu Tabungan BTN bisnis masih menerapkan bebas biaya transfer dan administrasi.
“Yang juga istimewa dari Tabungan BTN Bisnis adalah rincian informasi terkait transaksi bisnis yang detail misalnya mencantumkan identitas pengirim dana dan informasi metode transaksi yang masuk, apakah dengan Qris atau EDC dan sebagainya,” kata Jasmin.
Bank dengan kode saham BBTN ini menggarap Tabungan BTN Bisnis sejak akhir Maret 2022 dan mencatatkan Number of Account (NOA) atau jumlah tabungan mencapai 15.000 rekening. Sementara Value of Account atau VOA sekitar Rp 1,5 triliun.
Adapun komposisi pemegang Tabungan BTN Bisnis mayoritas atau sekitar 90 persen adalah individu sementara sisanya adalah lembaga. “Seiring dengan peningkatan jumlah nasabah, tahun 2022 kami perkirakan volume transaksi Tabungan BTN Bisnis mencapai Rp 5 hingga 7 triliun,” kata Jasmin.
Dengan Tabungan BTN Bisnis, Jasmin berharap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank BTN semakin besar terutama porsi Current Account & Saving Account (CASA). Per Mei 2022, DPK tumbuh positif sebesar 7,57% (YoY) dimana secara Rasio CASA tumbuh 2,83% (YoY) dari 41,24% (Mei 2021) menjadi 44,08% (Mei 2022).
Sebagai informasi, Bank BTN juga menawarkan solusi finansial lain seperti pinjaman Kredit Usaha Rakyat atau KUR dengan nilai pinjaman hingga Rp 500 juta bagi para pebisnis yang membuka Tabungan BTN Bisnis.
Tabungan BTN Bisnis ditargetkan dapat menyentuh kisaran Rp 4-7 triliun dan jumlah NOA dapat mencapai sekitar 40.000 rekening. Tabungan BTN Bisnis akan menjadi salah satu andalan Bank BTN dalam mengejar target pertumbuhan DPK tahun ini yang dipatok tumbuh 9-11%.
Sebelumnya diberitakan rapat kerja Komisi VI DPR RI akhirnya menyetujui usulan Kementerian BUMN mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 dan inisiatif tambahan modal sejumlah perusahaan pelat merah melalui aksi korporasi rights issue tahun 2022.
BTN termasuk salah satu yang mengantongi restu PMN tahun anggaran 2022 dengan nilai tambahan modal mencapai Rp2,98 triliun. BUMN selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah.
“Kami mendukung dan menyetujui seluruh usulan PMN yang diajukan Kementerian BUMN,” kata Evita Nursyanti dari Fraksi PDIP di gedung Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022) seperti dilansir keuangan.kontan.co.id/Senin, 04 Juli 2022 / 22:16 WIB.
Selain PDIP, seluruh fraksi juga menyatakan dukungan atas usulan pemerintah, meski dengan beberapa catatan untuk beberapa BUMN penerima PMN. Antara lain catatan untuk Krakatau Steel, Garuda Indonesia, dan Kereta Api. Setelah mengantongi restu dari Komisi VI, langkah selanjutnya adalah menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan.
Mengacu ke pagu PMN yang diterima BTN senilai Rp2,98 triliun, maka nilai penerbitan saham baru atau rights issue diperkirakan mencapai Rp 4,6 triliun. Jumlah tersebut untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah di BTN sebesar 60%. Sisanya berasal dari investor publik dengan proporsi 40%.
Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menilai keputusan PMN untuk BTN merupakan langkah tepat dan bernilai strategis. Yang diuntungkan bukan hanya BBTN dalam bentuk penguatan modal dan kapasitas pembiayaan lebih besar. Yang paling banyak menikmati manfaat dari tambahan modal adalah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pasca rights issue, Piter melanjutkan, BBTN punya kemampuan lebih besar untuk menyalurkan kredit subsidi sekaligus menekan angka backlog perumahan sebagaimana agenda besar pemerintahan Jokowi dalam program Sejuta Rumah Rakyat.
“Sektor riil juga ikut ketiban berkah, karena pertumbuhan sektor properti bisa berdampak langsung terhadap 174 sektor usaha lainnya. Dan sektor ini terbukti mampu membangkitkan ekonomi nasional paska pandemi,” kata Piter lagi.
Pada rapat kerja sebelumnya, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, penambahan modal tidak hanya memberikan dampak positif terhadap bank.Yang paling penting, tambahan modal akan meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit sehingga dapat menekan angka backlog perumahan terutama di segmen MBR.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Pemerintah sangat mensupport BTN. Saat ini lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan rumah yang harus didukung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tambahan PMN akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN tetap bisa ekspansi tetapi akan lebih lambat,” ujar Haru pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pekan lalu.
Menurut hitungan BTN, setiap penambahan modal sebesar Rp1 triliun, akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit sekitar Rp12 triliun. Dengan rencana PMN Rp2,98 triliun yang mewakili 60% saham pemerintah di BTN, total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue akan mencapai Rp4,9 triliun.
Sehingga tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp 58,8 triliun. Angka itu didapat dengan mengkalikan Rp 4,9 triliun dengan Rp 12 triliun. “Modal atau equity merupakan harta pemegang saham yang menjadi penyangga apabila terjadi risiko kerugian kredit macet,” terang Haru.
Karena itu, BTN tetap membutuhkan likuiditas dari dana masyarakat maupun pasar modal untuk melakukan ekspansi kredit. Dalam menurunkan angka backlog perumahan, pemerintah juga memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai rumah subsidi.
Dengan program itu, pemerintah memberikan bantuan likuditas dalam KPR rumah subsidi sebesar 75% dan 25% sisanya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. Tahun ini, pemerintah memberikan kuota FLPP sebanyak 200.000 unit atau senilai Rp 28 triliun. Itu meningkat dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 178.728 unit.
Kesempatan sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya akan memperhatikan dan memperdalam masukan serta catatan dari beberapa fraksi yang telah hadir dan memastikan PMN membawa hasil yang baik dan maksimal kepada negara juga terhadap pelayanan publik.
Kalau dilihat dari data-datanya kontribusi yang sudah diberikan BUMN kepada negara kurang lebih sebesar Rp1.200 triliun yang terdiri dari pajak, dividen dan bagi hasil. Untuk 10 tahun terakhir itu totalnya kurang lebih Rp 4.013 triliun.
Menteri Erick bilang, itu artinya dalam 3 tahun terakhir ini ada kenaikan masing-masing pertahunnya Rp50 triliun lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya secara kumulatif tentu inilah hasil daripada upaya kerja sama antara kementerian BUMN dan Komisi VI.
Menteri Erick menambahkan Kementerian BUMN akan berusaha menargetkan dividen di tahun 2023 hingga 2024 mencapai kurang lebih Rp50 triliun. Hal ini dilihat dari data dividen tahun 2022 yang mencapai Rp39,7 triliun, sehingga nantinya PMN dan dividen dapat berimbang. (net/wek/kon/smr)
