Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendorong pemerintah memikirkan program berkelanjutan pendidikan jarak jauh (PJJ) yang dapat berlangsung lama seiring kebijakan belajar dari rumah di masa wabah virus corona jenis baru penyebab Covid-19.
semarak.co -“COVID-19 ini membuat banyak hal berubah, termasuk dunia pendidikan. Kami desak menteri membuat pelatihan baru di tengah pandemi wabah virus corona ini supaya kita bisa mengemas PJJ dengan benar,” kata Zainuddin dalam diskusi daring (dalam jaringan) di Hari Pendidikan Nasional yang dipantau dari Jakarta, Sabtu (2/5).
Menurut legislator yang membidangi isu pendidikan itu, sejumlah pihak memperkirakan pandemi COVID-19 Indonesia akan terus berlanjut. Jika bulan Juli wabah selesai tentu masih akan ada dampak ikutan yang memicu kegiatan PJJ terus dilakukan seiring upaya mencegah penularan virus corona jenis baru SARS-CoV-2.
“Apalagi kita estimasi bahwa COVID-19 ini akan terus berlanjut. Kalau Juli ini berakhir bahkan lebih cepat, tetapi pengalaman negara yang mulai berkurang COVID-nya, mereka tidak bisa langsung hidup normal. Mereka ada penggelembungan sosial, membatasi orang berkumpul, jaga jarak, pakai masker,” kata dia.
Maka, kata dia, pemerintah diminta agar membuat program PJJ semakin jelas karena sistem pembelajaran tersebut diperkirakan akan tetap dibutuhkan sampai setidaknya akhir tahun. Sementara itu, di kesempatan Hardiknas 2020 ini Zainuddin berharap sistem pendidikan di Indonesia tidak saklek dengan berbagai acuan standardisasi.
Pendidikan ke depan harus berbasis kurikulum kehidupan yang berangkat dari imajinasi dan kreativitas sehingga mampu menghadapi berbagai persoalan. “Memperkaya anak-anak dengan imajinasi berpikir kreatif, kritis dan problem solving. Ini yang diperlukan manusia abad 21 dan semasa pandemi COVID-19,” katanya.
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mendorong Indonesia agar dapat menjadi bangsa pembelajar sehingga bisa menyelesaikan berbagai persoalan secara tepat guna dengan ilmu pengetahuan.
“Pembelajar akan menyikapi dengan cara baru. Cara lama tidak akan bisa mengatasi tantangan masa depan,” kata Arif dalam diskusi daring di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dipantau dari Jakarta, Sabtu (2/5/2020).
Menurut dia, persoalan keahlian masyarakat dalam membaca dan menulis saja tidak cukup untuk membawa Indonesia keluar dari berbagai persoalan bangsa. Lebih dari itu, Indonesia harus jadi bangsa pembelajar yang menjadikan segala perkembangannya tidak hanya jalan di tempat.
Dia mengatakan bangsa pembelajar akan menyikapi berbagai persoalan terkini dengan inovasi. Misalnya persoalan COVID-19 saat ini tidak pernah terbayang sebelumnya. Jika wabah tersebut disikapi dengan cara-cara lama maka pandemi tersebut tidak dapat diatasi bahkan bisa memperparah kesehatan masyarakat.
Secara makro, Arif mengatakan terdapat empat bidang persoalan kebangsaan yang harus disikapi dengan cara luar biasa sehingga harus inovatif. Empat bidang itu, kata dia, di antaranya pendidikan, ekonomi, pangan dan kesehatan yang harus digarap dengan visi jauh ke depan untuk mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat.
Rektor IPB mengatakan kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini tidak pernah terpikir akan sangat berdampak. Tetapi terdapat hal-hal baik yang sebaiknya dapat diteruskan. Dia mencontohkan sistem pendidikan saat ini harus berubah cepat ketika wabah corona memaksa masyarakat untuk bekerja dan belajar dari rumah.
Di dunia kampus, dia mengatakan situasi COVID-19 membuat kalangan civitas akademika harus fleksibel dengan ketidakpastian situasi kegiatan belajar mengajar. Dengan begitu, banyak kegiatan pendidikan tidak lagi dilakukan dengan tatap muka tetapi melalui daring.
Pada masa normal, kata dia, kegiatan belajar mengajar melalui telekonferensi daring masih jarang dilakukan bahkan penerapannya banyak ditentang. Tetapi kini mau tidak mau proses pendidikan harus melalui jaringan internet.
“Kuliah daring dulu banyak yang anti, sekarang menjadi keniscayaan. Dulu banyak yang menentang di era Revolusi Industri 4.0 yang terus berkembang. Mau tidak mau dosen, mahasiswa harus bisa untuk belajar online,” katanya.
Kendati begitu, dia meminta pemerintah untuk responsif dengan memberi subsidi pendidikan dengan adanya keterbatasan mahasiswa dalam mengakses jaringan internet, kuota internet dan hal terkait lainnya. (net/lin)