Komisi XIII DPR akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk membahas usul anggaran Kementerian HAM sebesar Rp20 triliun, pekan depan. Diketahui dalam rangkaian agenda rapat mulai efektif, mulai pekan depan.
semarak.co-Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai usulan dari Menteri HAM Pigai bukan tidak mungkin untuk disetujui. Ia meyakini Menteri HAM Pigai punya pertimbangan dengan mengusulkan kenaikan anggaran dari sekitar Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun.
“Menteri HAM kita akan undang hari Senin besok (28/10/2024). Nanti kita tanya sama Pak Natalius. Ya bisa jadi kita tanya. Nanti titipan teman-teman kita tanya,” kata Willy, politisi Partai NasDem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).
Menurut Willy, HAM merupakan spirit fundamental dalam bernegara. Sebab, di dalamnya mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, termasuk di antaranya makan bergizi hingga memiliki tempat tinggal.
“Fundamental right itu yang harus kita lihat kan, bukan hanya masalah sipol (hak-hak sipil dan politik) ya, tapi juga ekosob atau ekonomi, sosial, budaya. Kalau itu masuk sipol dan ekosob, itu sangat worth it, Rp20 triliun itu,” kata Willy seperti dilansir cnnindonesia.com,Rabu, 23 Okt 2024 17:50 WIB.
Namun, Willy mengatakan pihaknya belum dapat memastikan sikap DPR terkait usulan tersebut. Ia mengaku akan mengkaji terlebih dahulu, termasuk program kerja yang akan dilakukan dengan jumlah itu. “Kita tunggu aja, dan kita husnuzon saja, apa yang akan menjadi kebutuhan beliau, toh kementeriannya sudah ada sendiri,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, pihaknya akan mengkaji usulan anggaran Rp20 triliun dari Menteri HAM Pigai. Menurut Adies, pihaknya belum bisa memutuskan usulan yang disampaikan Pigai karena belum melihat rinciannya.
“Terutama apakah jumlah itu masuk akal atau tidak. Kita belum lihat apa-apa saja yang diajukan dari 60 ke 20 triliun, nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidaknya. Kita akan lihat,” kata Adies di link berita yang sama cnnindonesia.com,Rabu, 23 Okt 2024 17:50 WIB.
Adies menjelaskan bahwa usulan itu baru akan dikaji pada 2025 mendatang dan jika disetujui baru akan berlaku untuk 2026. Sebab, alokasi anggaran untuk 2025 telah disahkan DPR sebelumnya. “Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin, jadi pembahasannya pasti 2025, kalau enggak salah sekitar April,” ujarnya.
Nantinya, pembahasan tersebut akan melibatkan Kementerian Keuangan. Mereka, kata Adies, akan melihat apakah usulan tersebut bisa ditopang oleh APBN sesuai kebutuhan lembaga dan kementerian lain. “Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang minta penambahan. Nah belum lagi ada kementerian baru,” katanya.
Namun, menurut Adies, semua usulan anggaran kementerian bisa saja disetujui selagi hal itu masuk akal tinggal disesuaikan dengan kemampuan APBN. Hanya saja, Adies turu menyoroti sejumlah lembaga yang permintaannya tak bisa dipenuhi karena beban APBN tak sanggup memenuhinya.
“Demikian juga tunjangan aparat hukum seperti kemarin Hakim. Hakim kan ada empat peradilan, militer, agama, umum, dan tata usaha negara. Mestinya kan itu juga diperhatikan. Kalau kita mau ikutin pasti kenaikannya akan tinggi juga,” katanya.
Menteri HAM Pigai mengaku punya segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, termasuk di antaranya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.
Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia. Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengaku ingin memperkuat perlindungan HAM. Menurutnya, dengan anggaran yang hanya mencapai Rp64 miliar menurutnya tidak cukup.
“Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho,” katanya kepada wartawan, seperti dikutip detikcom, Selasa (22/10/2024).
Sebelumnya diberitakan triaspoliticaa.net: 10/23/2024 04:04:00 PM, Menteri HAM Natalius Pigai berharap agar anggaran Kementerian HAM yang baru dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat kucuran mencapai Rp20 triliun.
Hal ini terkait rencana Pigai mengembangkan berbagai program, termasuk pendirian Unham. Menurut Pigai, Unham akan memberikan kontribusi penting dalam penguatan HAM di Indonesia. “Saya berencana mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan program studi ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Di sana akan ada pusat laboratorium HAM dan pusat studi HAM,” ujarnya.
Untuk mewujudkannya, sambung Pigai, tentu diperlukan anggaran yang besar, dan ini akan menjadi universitas pertama di dunia yang khusus mengenai HAM. Sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, Pigai menyatakan komitmennya untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia dan memastikan kebutuhan HAM masyarakat dapat terpenuhi.
Namun, ia menekankan bahwa anggaran yang saat ini tersedia, yakni sebesar Rp64 miliar, masih jauh dari cukup. Anggaran yang diberikan saat ini hanya Rp64 miliar. Padahal, banyak yang berpikir Kementerian HAM hanya bertugas mengawasi kerja pemerintah.
“Tidak demikian. Kementerian HAM bertugas untuk membangun hak asasi manusia, sesuai dengan amanat konstitusi, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan,” jelas Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam implementasi program-program pemerintah. Ia menekankan pentingnya memastikan agar program-program Presiden Prabowo, seperti penyediaan makanan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat, dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip HAM.
“Kami akan mendukung dari perspektif HAM terkait program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Jika tidak ada pengawasan dari kami, pelaksanaannya mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Sebab, perumahan adalah hak rakyat, dan kami, sebagai bagian dari pemerintah, harus mendorong pelaksanaan ini,” tambahnya.
Pigai juga menjelaskan bahwa Kementerian HAM akan melakukan audit HAM di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, hingga kementerian dan lembaga. “Kami meminta agar setiap program yang dirancang pemerintah mengacu pada nilai-nilai HAM. Kami akan memastikan implementasinya dengan melakukan audit,” ujarnya.
Meski menyadari bahwa Kementerian HAM merupakan lembaga yang baru dibentuk, Pigai menegaskan bahwa pihaknya telah mempelajari berbagai program yang sebelumnya dikelola oleh Direktorat Jenderal HAM di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
Ia menyatakan bahwa telah disusun rencana program untuk setahun ke depan yang siap dieksekusi. “Saya telah merancang program untuk satu tahun ke depan, salah satunya terkait penghormatan HAM. Saya melihat instrumen hukum internasional dan nasional yang perlu diperkuat, serta mana yang perlu diadopsi dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Profil Natalius Pigai, Menteri HAM
Profil Natalius Pigai menjadi sorotan setelah ditunjuk menjadi Menteri HAM oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman susunan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Natalius Pigai yang lahir di Paniai, Papua Tengah, 25 Desember 1975, adalah salah satu tokoh yang dikenal kritis dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sejak usia muda, Pigai sudah menunjukkan tekad kuat dalam membela hak-hak Masyarakat.
Khususnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Pigai lulusan Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, tempat ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (SIP). Selain menempuh pendidikan formal, Pigai juga rajin memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal.
Pada 2003, ia mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005. Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.
Karier profesional Pigai dimulai sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004. Selama periode tersebut, ia terlibat dalam berbagai isu penting, termasuk sebagai moderator dialog interaktif di TVRI dari 2006 sampai 2008.
Kontribusinya terus berlanjut saat ia menjadi konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012.
Sebagai putra asli Papua, Pigai tidak pernah melupakan tanah kelahirannya. Ia aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak kelompok terpinggirkan, seperti Yayasan Sejati dan Yayasan Cindelaras.
Harta kekayaan Natalius Pigai tercatat melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019. Berdasarkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pigai memiliki total kekayaan sebesar Rp 4,37 miliar.
Pigai tidak tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan properti, sesuatu yang tidak biasa bagi pejabat negara. Harta kekayaan Pigai terdiri dari beberapa aset, antara lain sebuah mobil Honda CRV keluaran 2011 senilai Rp 300 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp 70 juta, surat berharga senilai Rp 2 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 2 miliar. Pigai juga tercatat tidak memiliki utang. (net/cnn/tri/kpc/smr)
sumber: triaspolitica.net di WAGroup Ajang Diskusi (postRabu23/10/2024/delihermanto)/google.co.id (23/10/2024)
