Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terus berkomitmen dan berupaya mewujudkan kesetaraan gender dalam transformasi ekonomi digital dan inklusi keuangan.
semarak.co-Salah satunya melalui strategi edukasi dan literasi bagi masyarakat khususnya perempuan pelaku usaha untuk meningkatkan akses terhadap transaksi non tunai yang mudah, cepat, dan terjangkau.
Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Muhammad Ihsan mengatakan, hal ini bertujuan untuk membuat masyarakat terutama perempuan dapat berdaya dan mandiri secara ekonomi, demi memulihkan perekonomian keluarga dan bangsa pasca pandemi Covid-19.
“Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada perempuan lebih berat dibandingkan dengan laki-laki. Kesenjangan gender yang sebelumnya telah menunjukkan perbaikan, kembali melebar,” ujar Ihsan dalam Webinar Transaksi Non Tunai, Mudah, Cepat, dan Terjangkau di Jakarta, Kamis (28/10/2021).
Secara global rata-rata kesenjangannya adalah 68%, rinci Ihsan, ini artinya perlu 135,6 tahun untuk menutup kesenjangan gender di dunia. Pemerintah telah berkomitmen dan fokus pada upaya prioritas untuk memperluas akses keuangan formal bagi masyarakat khususnya perempuan demi mendukung pembangunan nasional.
Kebijakan peningkatan akses layanan keuangan formal tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terutama dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas serta mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
“Kesenjangan gender tersebut, di antaranya terjadi pada akses terhadap produk dan layanan keuangan formal,” ujar Ihsan seperti dirilis humas melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Kamis malam (28/10/2021).
Untuk menangani persoalan ini, diperlukan upaya bersama melalui sinergi semua pihak untuk meningkatkan akses perempuan kepada layanan keuangan formal melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021.
Perempuan menjadi salah satu sasaran dalam strategi keuangan inklusif melalui SNKI Perempuan yang diluncurkan Pemerintah pada 2020. “Melalui SNKI, Pemerintah telah menargetkan peningkatan inklusi keuangan menjadi 90 persen pada 2024 mendatang,” bebernya.
Untuk itu, kata Ihsan, perlu adanya strategi edukasi, literasi, dan inklusi keuangan, agar tercipta masyarakat yang well literate dan financially inclusive yang pada akhirnya turut mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.
Hasil survei Global Findex dari The World Bank Group, secara global menunjukan bahwa jumlah laki-laki yang memiliki rekening lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu 72,2 persen banding 64,8%. Sejak 2011, secara keseluruhan kesenjangan gender dalam keuangan inklusif tetap sama, yaitu 7%.
Selain itu, mengacu pada hasil survei Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di 2020, menyatakan bahwa kepemilikan akun rekening bank pada perempuan hampir sama dengan laki-laki, dimana perempuan 61,6%. Sedangkan laki-laki 61,7%.
Hal ini didorong karena adanya pemberian program bansos non tunai pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun, memiliki akun bank tidak serta merta membuat perempuan menjadi lebih sejahtera.
Perlu dukungan dari berbagai pihak agar perempuan dapat mandiri secara ekonomi melalui kegiatan yang produktif. Oleh karenanya, untuk memperkuat sinergi seluruh pihak baik pemerintah, dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat.
Lalu akademisi dan lainnya dalam meningkatkan pemahaman dan perhatian perempuan terhadap produk dan layanan jasa keuangan sekaligus mempublikasikan dan mengoptimalisasikan program inklusi keuangan, Kementerian PPPA menginisiasi Webinar ‘Transaksi Non Tunai, Mudah, Cepat, dan Terjangkau ini.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PPPA Eni Widiyanti menyampaikan berbagai manfaat dari transaksi non tunai yaitu lebih praktis, akses yang lebih luas, transaksi yang transparan, efisiensi rupiah, dan perencanaan ekonomi yang lebih akurat.
“Perempuan sebagian besar bekerja di sektor informal, salah satunya di sektor UMKM baik usaha mikro maupun ultra mikro. Mereka harus ditingkatkan pendapatannya dan harus dikenalkan dengan digital gender devide atau kesenjangan gender dalam digital, misalnya dengan pembayaran yang beralih dari cash ke pembayaran digital,” ucap Eni.
Teknologi digital, nilai Eni, menjadi salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan antarindividu dan antar daerah kerena teknologi digital dapat meningkatkan inklusi, efisiensi, dan inovasi dalam hubungan antar individu maupun dunia usaha.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepala Grup Elektronifikasi dan Standardisasi Kompetensi SP PUR Bank Indonesia (BI) Rahmat Hernowo menyampaikan, salah satu strategi yang dilakukan BI dalam mengimplementasikan kebijakan sistem pembayaran digital yaitu dengan mendorong sektor UMKM.
Sebagai salah satu sumber pertumbuhan perekonomian bangsa yang memiliki daya tahan luar biasa dari gejolak ekonomi global, khususnya di masa pandemi Covid-19. Sebagai Bank Central (the hole sector), BI mengakomodasi sistem keuangan dan perekonomian digital dengan mengatur instrumen, interkonektivitas.
Dan menyediakan sistem pelayanan akses keuangan digital yang cepat, kata Rahmat, mudah, murah, handal, dan menyeluruh demi memberikan kemudahan bagi banyak pihak (public goods).
“Kami juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya perempuan untuk dapat beradaptasi mengikuti perubahan menuju kebaikan dalam hal digitalisasi sistem pembayaran. Perempuan memiliki kekuatan luar biasa dalam membangun perekonomian keluarga dan bangsa ini,” jelas Rahmat.
Sementara itu, Vice President Public Sector Payments LinkAja, Marcella Chandra menyampaikan pemberdayaan perempuan merupakan kunci untuk memperkuat tonggak perekonomian baik keluarga maupun bangsa yang dapat direalisasikan melalui digitalisasi UMKM.
Marcella menilai digitalisasi UMKM dapat memudahkan perempuan pelaku usaha untuk melakukan kontrol dalam mengevaluasi dan mengembangkan usahanya. “Literasi keuangan sangat penting bagi perempuan sebagai tonggak perekonomian,” imbuh Marcella.
Marcella menutup rilis dengan mengatakan, “Untuk itu, kami sebagai platform digital anak bangsa, ingin mendorong inklusi keuangan dan ekonomi tidak hanya di kota besar, tapi juga di seluruh Indonesia. Kami juga terus berupaya untuk mendorong perempuan pelaku usaha agar dapat memiliki 100 persen kontrol sepenuhnya pada usaha dan keuangannya.”
Pada acara yang diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan ini, turut hadir Assistant Vice President Bank Mandiri Mohamad Sandi yang menyampaikan materi terkait solusi pembayaran digital untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Dan Head of Public Initiative and Strategy OVO, Kurie Suditomo yang menyampaikan materi terkait uang elektronik dan peningkatan inklusi keuangan di kalangan perempuan. (smr)
