Mantan Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto membongkar isi pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua hari sebelum Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres).
semarak.co-Dalam dialog di acara political show podcast yang ditayangkan di Youtube CNN Indonesia, pembawa acara Rivana Pratiwi menanyakan kebenaran kabar Andi Widjajanto yang dipanggil Jokowi sebelum deklarasi Gibran.
“Jokowi sempat memanggil anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa ga ada yang bisa mengalahkan Prabowo-Gibran, anda-anda semua ini ga bisa mengalahkan Prabowo-Gibran, dua hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres,” ujar Rivana di vide yang kemudian viral.
Andi Widjajanto membenarkan adanya pertemuan itu. Ia mengatakan, ada tiga poin yang disampaikan Jokowi saat itu. “Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, PSI akan masuk parlemen, nomor tiga, suara PDIP akan turun. Itu yang dinyatakan Pak Jokowi. Di situ Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya,” tutur Andi.
Menurut Andi, dirinya tidak mempermasalahkan pernyataan Jokowi mengenai Prabowo menang dan PSI masuk parlemen. Namun yang membuat Andi Widjajanto tidak terima adalah pernyataan Jokowi yang akan membuat suara PDIP turun. Di titik itulah, Andi mengambil keputusan berbeda jalan dengan Jokowi.
“Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDIP turun di situ saya masalah. Dalam hati bapak masih kader kenapa membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri. Di situ kemudian ya saya harus beda,” ujar Andi dilansir suara.com, Sabtu, 10 Februari 2024 | 11:02 WIB di laman pencarian google.co.id.
Andi mengaku hanya diam dan mendengar saja ketika Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, Jokowi sudah berubah signifikan dari awal perkenalan dirinya. Namun tak lama berselang pernyataan Andi pun ditepis pihak Istana.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pertemuan Jokowi dengan eks Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto sebelum penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Pernyataan Pratikno menyusul pernyataan Andi yang membeberkan isi pembicaraanya dengan Jokowi terkait Pilpres 2024. “Tidak benar ada pertemuan antara bapak presiden dengan Pak Andi dua hari sebelum pengumuman mas Gibran sebagai cawapres,” kata Pratikno dalam sebuah keterangan video, Selasa (13/2/2024).
Saat itu, sambung Pratikno, Gibran diumumkan sebagai cawapres mendampingi Prabowo pada 22 Oktober 2023. Sedangkan dua hari sebelumnya atau 20 Oktober 2023 Presiden sedang berada di Arab Saudi.
“Jadi tanggal 16 Oktober bapak presiden terbang ke RRT, lanjut ke Arab Saudi, tiba di Jakarta 21 Oktober dini hari jam 3 pagi. Jadi tidak benar ada pertemuan itu. Pak presiden masih di Arab Saudi kok,” tepisnya.
Mantan Rektor UGM itu mengatakan, pertemuan terakhir Jokowi dengan Andi sebagai Gubernur Lemhanas terjadi pada 4 Oktober 2023. Momennya pada forum terbuka di Istana Negara, yakni arahan presiden kepada PPSA Lemhanas.
Saat itu, Pratikno selalu berada di sisi presiden dan tidak ada pembicaraan mengenai pilpres 2024. Selain itu, dia menyebut pernyataan yang dilontarkan Andi merupakan hal yang tidak benar. Termasuk pernyataan, Kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya.
“Ya saya ikut sih podcast, saya ikuti podcastnya dan juga pernyataan berikutnya yang seakan-akan bapak presiden katanya dinyatakan bisa kamu mengalahkan saya kira-kira gitu. itu tidak benar sama sekali. Pak presiden bukan tipe orang yang sombong,” tepisnya.
“Pak presiden itu orangnya rendah hati, penyabar, tidak pernah menyombongkan diri dan tidak pernah juga merendahkan orang lain,” demikian Pratikno menambahkan sekaligus memungkasi.
Di bagian lain berita terbaru, sebanyak 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pembacaan sikap penolakan dipimpin mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
“Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya,” kata Din saat membacakan pernyataan sikap dilansir kompas.com – 21/02/2024, 14:10 WIB.
Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. “Serta (menyimpang dari) etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan,” terang Din.
Mereka meyakini sikap tersebut karena mencermati dinamika penyelenggaraan Pilpres 2024. Din menyebut, dugaan kecurangan ini terjadi sejak tahapan hingga penayangan hasil hitung cepat atau quick count serta real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik,” tutur dia.
Para tokoh ini juga berpandangan bahwa Pemilu 2024 telah terjadi dengan berbagai bentuk intimidasi, tekanan bahkan ancaman terhadap masyarakat. Mereka juga menyinggung pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, tokoh-tokoh itu turut menyoroti keberpihakan Presiden Joko Widodo hingga pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilancarkan jelang pemungutan suara. Mereka juga mempersoalkan indikasi penggelembungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pasangan Prabowo-Gibran.
Terakhir, para tokoh juga menyinggung soal rekayasa dari data Informasi dan Teknologi (IT) milik KPU. Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan paslon 02.
Sebagai informasi, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 135 tokoh. Turut hadir dalam pernyataan sikap di antaranya, mantan Menteri Agama RI Jenderal TNI (Purn) Fachrur Razi, pakar telematika Roy Suryo hingga mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko.
Din Syamsuddin menyatakan, jika benar Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 terhubung dengan jaringan mancanegara, seperti yang beredar terafiliasi dengan Perusahaan China Alibaba, maka hal itu adalah sebuah penghinaan dan pengkhianatan terhadap negara.
Hal tersebut disampaikan Din saat menjelaskan alasan menolak kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang disebut-sebut dilakukan secara TSM. “Maka, tadi pernyataan kami keras tegas, kami menolak pilpres curang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan massif,” imbuh Din.
“Dan apalagi ada indikasi direkayasa dan disengaja khususnya melalui informasi dan teknologi KPU yang tadi dibuktikan servernya berada di luar negeri, ini sebuah pengkhianatan terhadap negara, sebuah penghinaan dan penistaan terhadap rakyat,” kata Din.
Atas dugaan itu, Din mendesak audit forensik digital terhadap Sirekap dan sistem server KPU. Selain itu, dia juga mendesak penghitungan suara Pilpres 2024 dilakukan ulang berdasarkan data dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), terkhusus form C1.
“Dilakukan penghitungan secara terbuka dan transparan di tingkat mungkin kelurahan atau kecamatan disaksikan oleh bila perlu komite independen, tidak hanya wakil dari paslon-paslon, itu lah hasilnya,” ujar Din.
Meski demikian, ia mengaku tetap menerima apa pun hasil dari penyelidikan terhadap indikasi kecurangan Pilpres 2024. Menurut dia, yang dilakukan dengan menolak kecurangan Pilpres adalah jalan kebenaran. “Kami selalu berjuang dengan keyakinan, yang disertai ikhtiar, bila nanti hasil akhirnya ternyata iya atau tidak, itulah yang kami simpulkan sebagai takdir,” kata dia.
Terakhir, Din juga meminta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi jika terbukti berbagai kecurangan itu untuk memenangkan mereka.
Dalam konteks Pilpres 2024, Din juga sepakat dengan pernyataan DPP PDI-P yang menjunjung tinggi dilakukannya hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu. “Dan jika hak angket terjadi dan hasilnya nanti bila perlu harus memakzulkan seorang presiden, itulah keputusan rakyat,” ungkap Din.
Diberitakan sebelumnya, KPU membantah analisis bahwa penyimpanan data Sirekap berada di luar negeri. “Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, kepada wartawan, Senin (19/2/2024).
Dia juga menegaskan bahwa Sirekap dikembangkan dengan merujuk regulasi-regulasi yang ada. Di sisi lain, Sirekap juga tidak memuat data pribadi. “Sirekap merupakan data publik yang tidak memiliki kerahasiaan ataupun data pribadi di dalamnya sehingga publik dapat mengakses, dapat melihat, dapat mencatat, bahkan mengumpulkan data tersebut,” ujar dia. (net/sua/kpc/smr)
Berikut 100 Tokoh yang hadir Menolak Pemilu Curang Terstruktur, Sistematis, dan Masif:
- Jusuf Kalla (tentatif)
- M. Din Syamsuddin (Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah)
- Prof. Dr. Rochmat Wahab (Mantan Rektor UNY/Tokoh NU).
- Jenderal TNI (Purn) Fachrur Razi (Mantan Wakil Panglima ABRI).
- Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto (Mantan KSAD).
- Prof. Dr. Didin S Damanhuri (Guru Besar IPB).
- Drs. Anthony Budiawan (Managing Director of Political Economy and Policy Studies/PEPS).
- Chusnul Mariyah, PhD (Dosen FISIP UI)
- Dr. Sabriati Aziz (Muslimat Hidayatullah/BMIWI).
- Sayuti Asyathri (Mantan Anggota DPR-RI)
- Prof. Dr. Ryaas Rasyid (Mantan Menteri)
- Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (Guru Besar UI).
- Mirah Sumirat, SE (Aktifis Buruh).
- KH. DR. Muhyidin Junaidi (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI)
- Ahmad Sukatmaja, SE, MM (Dosen Universitas Islam Assyafiiyah)
- Dr. MS. Ka’ban (Mantan Menteri Kehutanan)
- Gus Aam (Komite Khittah NU 1926).
- Drs. Hatta Taliwang, MA (Aktifis)
- KH. Dr. Ahmad Munif (Tokoh NU/MUI).
- Hb. Muhsin Ahmad Alattas (Sekjen Majelis Bangsa Indonesia/MBI).
- Mufidah Said Bawazir, SE, MM (Ketua Dewan Pengawas Wanita Al-Irsyad).
- Prof. Dr. Nurhayati Djamas, MA, MSi (DPP GUPPI).
- KH. Ahmad Juanda, MH (Pengasuh Ponpes Darussalam, Subang).
- Dr. Ir. Muhammad Said Didu, IPU (Founder Manusia Merdeka)
- Prof Amir Santoso (Gurubesar FISIP UI)
- DR Yuhelson (Direktur Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Direktur Yuhelson Law Office)
- Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum DPP KSPI).
- dr. Tifauzia Tyassuma, MSc (Presiden AHLINA Institut, Pemikir Kesehatan)
- Ahmadie Thaha (Majelis Syura PUI)
- Sutoyo Abadi (Koord. Kajian Politik Merah Putih)
- Dono Raharjo (Aktifis Perubahan Solo).
- HM. Syukri Fadholi, SH (Ketua Presidium FUI DIY/KAMI DIY).
- Ir. Syafril Sjofyan, Bk. Teks, MM (Kood Presidium KAMI Jabar/Sekjen APPTNI).
- Dra. Marfuah Musthofa, MPd (Ketua Umum PP Wanita Islam).
- Dr. M. Emnis Anwar, Lc, MA (Mantan Waketum DPP Al-Ittihadiyah)
- Hendra Suhada, SH, MH (MPP Partai Pelita).
- Dr. Abdullah Hehamahua, SH, MM (Penasehat KPK 2005-2013)
- Menuk Wulandari Ayunintyas (Aktifis Perempuan ARM).
- Dra. Asdirwati Ali, M.MP (Persatuan Wanita Perti).
- Donny Handri Cahyono (Ketua Forum Tanah Air/Aktifis Jatim.
- HM Rizal Fadillah, SH (Advokat/Aktivis Muhammadiyah)
- Mayjen TNI (Purn) Soenarko (Mantan Danjen Kopassus).
- KH. Abdulloh Munif Ma’ruf (PP Anwarul Maliki, Pasuruan).
- KH. Abdul Malik Said Haq (PP An-Nahdhiyah, Sidoarjo).
- Habib Muhammad Taufiq Al Djufri (Dewan Pengasuh PP Anwarul-Maliki), Sidoarjo.
- Prof. DR. Hb. Zainal Abidin Bilfaqih (Dewan Masyayikh PP Darul Lughoh wad Dakwah, Bangil).
- KH. Satuhan Abdullah (PP Mutiara, Sidoarjo).
- KH. Ali Karror Shonhaji, (PP Darut Tauhid, Pamekasan).
- KH. Fadholi M Ruham, Sampang
- KHR. Zainuddin Husni (PP Tarbiyatul Qulub, Surabaya).
- KH. Makshum Turmudzi, (PP Darul Hikmah, Bondowoso)
- Prof. Lukman Hakim, PhD (Ketua LIPI 2010-2014, Guru Besar UI).
- Ir. Tito Roesbandi (Ketua Komite Peduli Indonesia, Wanhat APP TNI, Aktfis GEMA 77-78).
- Prof. Dr. Husnan Bey Fananie, MA (Mantan Dubes RI utk Azerbaijan, Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia).
- Juju Purwantoro, SH, MH (UI Watch).
- KH. Abdus Salam Shohib (Pengasuh PP Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang).
- Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA, al-Hafizh (Ketua Dewan Penasehat Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia).
- Ari Chandra Kurniawan, SE, MPd (Ketua Umum Partai Pelita).
- Prof. Dr. TB Massa Ja’far (Dosen Pasca Sarjana Universitas Nasional).
- Teuku Nasrullah, SH, MU (Advokat/Mantan Dosen UI)
- TB Taufik Bahauddin (IKB UI).
- Ning Eva Djazuli Munif (Pengasuh PP DNE, Plosi, Kediri.
- Ahmad Nur Hidayat, MPP (Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Remy Hastian S.Ag (Aktivis Pemuda/Ketua BEM UNJ 2020).
- Imaduddin Abdurrahman (Ketua BEM IPB 2003).
- Dr. Abraham Samad, SH, MH (Mantan Ketua KPK).
- Prof. Dr. Sri Edi Swasono (Guru Besar UI/Guru Besar Luar Biasa UIN Jakarta).
- Pdt. Victor Rembeth (Aktifis Kemanusiaan/Rohaniawan).
- DR. Drg. Paulus Yanuar, MS (Mantan Ketua Umum PP PMKRI).
- Emanuel Migo (Mantan Sekjen PP PMKRI/Aktifis 98).
- Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan S, SH, MHum (Guru Besar HTN FH Universitas Surabaya)
- Radhar Tribaskoro (Peneliti dan Aktifis Demokrasi).
- Dra Srinovakandi Msi.(Pergerakan Insan Cita)
- Selphyana ( Aktifis Cilosari 17)
- Nunung Hasanah (Perempuan Pembangun Negeri)
- Dra. Hj. Nurliati Ahmad MA (Ketum PPN Muslimat Al Wasliyah)
- Rita Soebagio M.Psi (Ketua AILA Indonesia )
- Rita Juniarty M.Si ( Waket Umum Wanita PUI )
- Dra. Lies N Effendi M.H (FORHATI)
- Hidayatullah, SH. MAg (DRDR LAW Adv.)
- Budi Riyanto (Presidium KAPPAK ITB).
- Habib Mohamad Al Jufri, SE (Ketum Al Khairaat Jakarta)
- Laksma TNI (Purn) Sony Santoso (Pembina Relawan PIS).
- Ummi Atmowijoyo (Ketua Perempuan MU Perubahan).
- Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM (Rektor Universitas Cordova, Taliwang, NTB).
- Prof. Dr. Muhammad Chirzin (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga).
- Prof. Dr. Siswanto Masruri (Ramadania Yogyakarta).
- Prof. Dr. Sofian Effendi (Mantan Rektor UGM).
- Prof. Dr. Syamsul Hadi (Guru Besar UGM).
- Asep P. Bahtiar, MSi (UM Yogyakarta)
- Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M. Si (Penasihat KAHMI DIY)
- Diana Leli Indratno, S.E., M.M. (ICMI Sleman)
- Dwi Kuswantoro, SE, M.EK. (Gerakan Yogya Obah).
- Drs. Wahyudi (Aktivis Sosial dan Jurnalis)
- Dr. Adzfar Amar (Ketua Forum Umat Islam Yogyakarta)
- Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono (Ketua Senat Akademik UMY)
- Prof. Dr. Jandra (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga)
- Dr. Majang Palupi, MBA (Associate Professor FEB Univeristas Islam Indonesia).
- Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman (Ketua Umum APPTNI).
- Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes (Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen, Mantan Menteri & DPR-RI)
- Tampak selintas pasangan artis senior Hengky Tornando dan Bebby Zelvia walau tidak masuk dalam daftar 100 tokoh.
sumber: semua link dikutip dari laman pencarian google.co.id
