Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini membeber sejumlah tantangan ketahanan digital yang harus dijawab. Yaitu tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, mudah, aman, inklusif, terjangkau, dan tangguh.
Semarak.co – Di sisi lain, kata Rini saat jadi keynote speech pada Digital Resilience Summit 2025, perkembangan teknologi seperti big data, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan blockchain terus bergerak dengan sangat cepat.
“Tantangan lainnya adalah meningkatnya ancaman serangan siber dan kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Dan tentu, literasi serta kompetensi digital ASN masih belum merata sehingga harus terus diperkuat,” katanya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu malam (10/9/2025).
Rini mengatakan dalam menghadapi tantangan tersebut strategi pemerintah harus terarah. Strategi yang bisa dilakukan antara lain, pertama yaitu memastikan setiap layanan publik benar-benar berfokus pada pengguna, lebih human-centric, inklusif, dan proaktif.
Kedua, membangun regulasi dan tata kelola yang adaptif agar adopsi teknologi dan inovasi bisa lebih cepat dilakukan. Ketiga, memperkuat kolaborasi multipihak melalui sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan industri.
Strategi keempat yaitu mengelola risiko dengan lebih baik melalui identifikasi dan mitigasi pada setiap layanan dan perubahan. Strategi kelima atau terakhir yaitu melakukan reskilling dan upskilling ASN agar siap dengan future skills yang dibutuhkan di era digital.
Menurutnya, ketahanan digital bukan hanya soal teknologi. Tapi lebih kepada konsistensi pemerintah untuk hadir melayani masyarakat, bahkan ketika menghadapi tantangan dan guncangan. “Dengan begitu, layanan publik tetap berjalan, dan yang paling penting mampu menghadirkan layanan yang tepercaya,” jelasnya.
Rini menegaskan ketahanan digital juga harus mendapat dukungan perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, operasional yang efektif, kompetensi SDM yang mumpuni, ekosistem yang kuat, serta tata kelola dan regulasi yang jelas.
Laporan Future of Jobs dari World Economic Forum menunjukkan bahwa kompetensi yang paling penting ke depan bukan lagi rutinitas administratif, melainkan keterampilan yang menuntut kemampuan berpikir analitik, literasi teknologi, hingga penguasaan AI dan big data.
“Artinya, ASN harus siap beradaptasi. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan rutinitas lama, tapi harus mengembangkan keterampilan baru, terutama keterampilan digital. Karena tanpa kompetensi, sulit bagi kita mewujudkan birokrasi yang tangguh dan mampu menopang ketahanan digital bangsa,” jelasnya.
Rini menyampaikan ketahanan digital pemerintah tidak hadir secara instan, tetapi dibangun melalui strategi jangka panjang. Tentunya ketahanan digital tersebut juga mendukung program prioritas Presiden.
Kesuksesan dan pencapaian prioritas Presiden secara komprehensif dan aktual memerlukan strategi tata kelola, manajemen program, pengendalian pelaksanaan, dan Reformasi struktural.
“Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesuksesan program prioritas Presiden,” jelas Menteri Rini. (hms/smr)
