Jagat maya masih terus ramai dengan viral calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto datang memenhui undangan Presiden Jokowi untuk penyusunan calon menteri. Usai pertemuan, Prabowo menyebut dirinya diberi amanat untuk jabatan menteri pertahanan (Menhan).
Tak sedikit jumlah pendukung Prabowo di Pilpres 2019 yang kecewa dan meluapkan kekecewaannya. Sama banyaknya pendukung yang bertahan dan terus memberi support dalam dukungan pada langkah Prabowo.
Seperti di whatsapp (WA) grup maupun personal meminta sebelum protes, seharusnya netizen mencermati hal ini. “Yang kami maksud mengganti Wiranto dengan Prabowo bukan hanya soal mengganti jabatannya, tapi juga pengaruhnya,” tulis anggota WA Group ANIES GUBERNUR DKI, berinisial INDONESIA, Selasa (22/10/2019).
“Jadi yang saya maksud dengan mengganti Prabowo dengan Wiranto sebenarnya adalah mengganti pengaruhnya, bukan jabatannya. Lagipula belum ada yang konkret tentang susunan Kabinet Periode 2019 – 2024. Semuanya masih bisa berubah,” sambungnya.
Tapi mari berspekulasi, lanjut dia, anggap saja Prabowo 100 persen akan menjabat sebagai Menhan. Lebih strategis mana antara Menhan dengan Menko Polhukam? Menko Polhukam adalah Koordinator yang bertugas berkoordinasi dan berkomunikasi dengan publik. “Kenapa jabatan ini terasa super penting? Karena selama ini jabatan ini diisi oleh salah satu orang paling awet di negeri ini, yaitu Wiranto,” terangnya.
Menko Polhukam adalah arsitektur keamanan yang di bentuk oleh Menhan. “Menhan merupakan salah satu dari tiga kementerian yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 yang mana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak dapat diubah, direshufle, dibubarkan oleh Presiden,” paparnya.
Jadi, kata dia, jika ada netizen bacot kalau tak ada gunanya Prabowo masuk kabinet karena beresiko dipecat, lebih baik banyak belajar dulu. “Baru bacot kemudian,” tulisnya.
Seperti diketahui,
Tugas Menhan :⠀
- Perumusan, Penetapan & Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pertahanan⠀
- Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Pertahanan⠀
- Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Kementerian Pertahanan⠀⠀
- Pelaksanaan Kegiatan Teknis Dari Pusat Sampai Ke Daerah.⠀
Menhan bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepresidenan jika presiden & wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
“Melihat tugas Menhan dan Menkopolhukam di atas bisa dipastikan. Menko Polhukam adalah berkomunikasi dengan publik alias bacot. Menhan adalah kerja melayani publik. Lebih Strategis Mana?” tutupnya.
Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menilai langkah Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto bersedia masuk ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kenegarawanannya.
“Kami sebagai kader di daerah tidak kecewa dengan langkah tersebut karena ini untuk kepentingan bangsa,” kata Supardi di Padang, Sumbar, Selasa (22/10/2019).
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan keputusan Prabowo sebenarnya telah terlihat saat Rakor partai yang digelar beberapa waktu lalu. “Sinyal itu sudah ada dan kader siap akan keputusan tersebut,” katanya.
Dirinya mengatakan langkah membantu Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin merupakan bentuk pengabdian yang tulus dari seorang Prabowo. Ia mengatakan Prabowo merupakan seorang negarawan karena dirinya selalu hadir di setiap momen penting bangsa ini.
Secara logika, lanjutnya Jokowi merupakan pesaingnya dalam Pemilu Presiden (pilpres) 2019, namun secara tegas dirinya rela mengalah dan membantu pemerintahan. “Kita yakin langkah ini untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Dia tentu lebih mengerti kondisi politik nasional,” katanya.
Terkait adanya kader yang kecewa, menurut dia itu merupakan hal yang lumrah karena di akar rumput mereka begitu menginginkan Prabowo-Sandi yang menang. “Itu menunggu waktu agar mereka paham keputusan ini untuk memperkuat bangsa,” katanya. (net/lin)
sumber: WAG ANIES GUBERNUR DKI/indopos.co.id
