Hong Kong tampaknya akan kembali mencatat partisipasi pemilih yang rendah dalam pemilihan legislatif akhir pekan ini, di tengah kemarahan dan duka publik menyusul kebakaran paling mematikan di kota itu dalam hampir delapan dekade.
Semarak.co – Dilansir dari Independent, Minggu, 7/12-2025, warga Hong Kong memberikan suara dalam pemilihan legislatif kedua sejak reformasi sistem pada 2021 yang menghapus oposisi prodemokrasi dan hanya mengizinkan kandidat yang telah melalui proses penyaringan loyalitas terhadap Tiongkok.
Pemilihan umum (pemilu) berlangsung di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik setelah meletupnya bencana kebakaran besar di kompleks Wang Fuk Court di Tai Po yang mengakibatkan sedikitnya 159 orang tewas.
Perhatian utama tertuju pada angka partisipasi pada pemilihan umum, yang secara historis tinggi dalam pemilu LegCo tetapi anjlok menjadi hanya 30% pada tahun 2021 setelah pergerakan prodemokrasi dibungkam dan dilucuti.
Hingga pukul 18.30 waktu setempat pada Minggu, partisipasi baru mencapai sekitar 25,75% dari pemilih terdaftar, atau sedikit lebih tinggi dibandingkan angka tahun 2021. Tempat pemungutan suara dijadwalkan tutup pukul 23.30.
Pihak pemerintah Hong Kong telah melakukan berbagai macam upaya besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih Hong Kong dengan pemilu kali ini dipandang sebagai referendum terhadap sistem “patriots-only” yang baru.
Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee menyerukan warga untuk memberikan suara sebagai ekspresi kemarahan atas tragedi Tai Po, dan mengatakan hasil pemilu akan memberi sinyal kepada pemerintah untuk melanjutkan reformasi keselamatan publik.
Jhon Lee pun berjanji akan mengajukan proposal kepada legislatif baru mengenai dukungan bagi para penyintas kebakaran, yang banyak korban di antaranya kini kehilangan tempat tinggal dan kehilangan harta benda berharga.
Hong Kong yang Lebih Baik
Ketua Komisi Urusan Pemilu, David Lok, mengatakan, pascakebakaran “semakin penting bagi para pemilih untuk memberikan suara” dan memenuhi tanggung jawab sipil secara serius. “Saya mengimbau pemilih untuk menggunakan hak pilih nan sakral untuk memilih Dewan Legislatif baru dan membangun Hong Kong lebih baik,” katanya.
Namun, sebagian warga tetap skeptis. Seorang warga Tai Po berusia akhir 70-an, bermarga Cheng, mengatakan kepada Reuters bahwa ia tidak akan memilih dalam pemilu. “Saya sangat sedih atas kebakaran besar itu,” katanya.
“Ini akibat dari pemerintah yang cacat… Sistem sekarang tidak sehat dan saya tidak akan memilih untuk mendukung politisi pro-pemerintah yang telah mengecewakan kami,” katanya seperti dilansir metrotvnews.com dari independent dan reuters (7/12-25).
Kampanye pemilu dihentikan setelah kebakaran dan tetap berjalan secara terbatas hingga hari pemungutan suara sebagai bentuk penghormatan kepada korban. Namun spanduk, poster dan ilustrasi kotak suara bertanggal 7 Desember tetap menghiasi seluruh kota.
Otoritas juga menggelar forum kandidat, memperpanjang waktu pemungutan suara selama dua jam, menambah tempat pemungutan suara, dan memberikan subsidi kepada lansia serta pusat penyandang disabilitas untuk membantu warga mereka memberikan suara.
Sehari sebelum pemilu, otoritas mengundang perwakilan media internasional di Hong Kong ke sebuah pertemuan langka untuk memeringatkan agar mematuhi UU keamanan nasional. Para jurnalis diberi tahu, mereka akan menghadapi konsekuensi jika dianggap melanggar hukum.
“Jangan bilang kalian belum diperingatkan,” ujar seorang pejabat, dikutip peserta, dengan pernyataan serupa muncul secara daring. Kantor Keamanan Nasional Tiongkok di Hong Kong mengatakan akan menindak setiap protes “anti-Tiongkok” dan memeringatkan agar tragedi tak digunakan untuk “mengganggu Hong Kong.”
“‘Kebebasan pers’ dan ‘menaati hukum’ tidak saling bertentangan,” demikian pernyataan pejabat Tiongkok. “Tidak ada organisasi media yang boleh menggunakan dalih ‘kebebasan pers’ untuk ikut campur dalam urusan internal Tiongkok atau urusan Hong Kong.” (net/mtnc/idt/r/kim/smr)
