Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat berdialog dengan ratusan kepala sekolah (Kepsek) di Pangandaran. Dia membahas beragam program kebijakan mulai dari kebutuhan guru hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Semarak.co – Atip berpesan bahwa pendidikan hanya bisa maju jika pusat dan daerah berjalan seiring. Pemerintah hadir dengan program dan anggaran, tapi suara di lapanganlah yang memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan.
“Inilah gotong royong yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan kita”, ucapnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Mitra BKHumas Fortadik, Rabu (3/9/2025).
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menyampaikan apresiasi atas forum dialog terbuka ini. “Bapak Wamen tidak hanya memberi arahan, tapi juga mendengarkan keluhan langsung dari lapangan. Ini penting untuk mencari solusi nyata bersama,” ujarnya.
Salah satu kepala sekolah mengungkapkan kegelisahan mengenai keterbatasan guru ASN di sekolah pinggiran. “Pak Wamen, guru di sekolah kami terbatas. Bahkan ada yang mengajar rangkap beberapa mata pelajaran. Bagaimana pemerintah bisa menjawab kekurangan ini?” tanya dia.
Pertanyaan lain menyoroti keterbatasan tenaga kependidikan, seperti penjaga sekolah dan tata usaha, yang kerap membuat kepala sekolah harus bekerja di luar tugas utama. Ada pula menyinggung keterlambatan program MBG, padahal program ini sangat ditunggu siswa dan orangtua.
Menanggapi aspirasi itu, Atip menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki tata kelola pendidikan secara menyeluruh. Kekurangan guru memang masih menjadi tantangan besar. Pemerintah terus membuka formasi baru melalui seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).
“Untuk tenaga kependidikan, kami sedang mencari mekanisme terbaik agar kebutuhan sekolah bisa dipenuhi tanpa membebani fiskal daerah”, jelasnya.
Terkait MBG, Atip menegaskan pemerintah pusat terus evaluasi agar distribusi lebih tepat waktu dan tepat sasaran. “Program ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Jika ada kendala di lapangan, tolong disampaikan dengan detail agar segera bisa kami koordinasikan dengan kementerian terkait”, katanya.
Atip juga mengingatkan pentingnya data yang akurat dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). “Data adalah dasar kebijakan. Kalau ada sekolah rusak berat tapi tidak terdata dengan benar, sekolah itu tidak akan masuk prioritas revitalisasi. Jadi saya minta Bapak/Ibu kepala sekolah jujur dalam pengisian data”, tegasnya. (hms/smr)
