Indonesia National Shipowners Association (INSA) mengharapkan adanya relaksasi pinjaman dari pemerintah akibat dampak wabah virus corona jenis baru penyebab Covid-19. Bahkan INSA menilai harus ada langkah cepat tepat dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.
semarak.co– Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, dampak pandemi Covid-19 bukan hanya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saja, tapi sudah merambah ke industri besar termasuk industri pelayaran.
“Pelayaran nasional merupakan salah satu industri yang sangat terpukul akibat pandemi covid-19. Dampaknya dirasakan merata di seluruh sektor pelayaran,” tegas Carmelita pada diskusi virtual Webinar Series PWI Jaya di Jakarta, Jumat (12/6/2020).
Diskusi virtual digelar Forum PWI Jaya dengan tema Mengatasi Persoalan Angkutan Logistik di Tengah Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan PWI Jaya menghadirkan juga pembicara Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi dan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Indonesian Logistics & Forwarders Association Yukki Nugrahawan Hanafi.
Diskusi virtual yang dipandu jurnalis senior PWI Jaya Ary Julianto diikuti 100-an peserta aktif serta 200-an peserta yang memantau lewat Live FB PWI Jaya, dimana peserta datang dari berbagai kalangan mulai pelaku usaha, operator, pengurus cabang DPP INSA dan DPP ALFI dari seluruh tanah air. Selain tentunya wartawan, mahasiswa.
Pandemik Covid-19 di Indonesia nyaris melumpuhkan semua sektor industri tak terkecuali sektor angkutan laut. Contohnya, penumpang sudah mengalami penurunan 50-70%, ditambah lagi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kemudian pembatasan pergerakan orang, lanjut dia, jumlah arus penumpang bisa dikatakan turun 100%. Adapun, biaya operasional kapal tetap berjalan, termasuk biaya investasi berupa pokok dan bunga pinjaman bank.
“Yang terjadi saat ini, pelabuhan tutup, consumer spending turun, muatan nyaris tak ada, pendapatan turun drastis, piutang dagang yang jatuh tempo karena shipper kesulitan penjualan,” paparnya.
Dampak pandemi Covid-19 saat ini, nilai dia, dirasakan merata hampir pada seluruh sektor angkutan laut. Ketika relaksasi pinjaman tidak diberikan, kondisi negatif cashflow yang dialami saat ini dan dalam waktu dekat akan mengakibatkan perusahaan berhenti beroperasi dan dampak buruk berikutnya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Bahkan angkutan kontainer juga ikut terdampak. Sejak pandemi Covid-19, sektor ini telah mengalami penurunan volume cargo karena dampak dari pembatasan operasional sektor industri di beberapa tempat serta tutupnya beberapa pelabuhan di Insonesia,” ujar Carmelita yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perhubungan.
Di tengah situasi yang terjadi tersebut, lanjutnya, pelaku usaha angkutan kontainer mengalami kesulitan pembayaran tagihan dari pelanggan. Padahal, operasional perusahaan harus tetap dijaga agar berjalan dengan baik terutama yang terkait dengan faktor keselamatan.
“Beberapa sektor angkutan laut tersebut sudah merasakan himpitan yang besar seiring tekanan dari dampak Covid-19 yang melumpuhkan sebagian sektor ekonomi. Terkait antisipasi menghadap era New Normal, itu akan ada penambahan biaya operasional bagi operator kapal,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, pelayaran nasional terus melakukan digitalisasi yang selaras dengan protokol kesehatan, meski demikian masih dibutuhkan dukung pemerintah terkait pengurusan administrasi operasional kapal dan penggantian kru.
Dalam pada itu Chairman Suply Chain Indonesia , Setijadi menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi rantai pasok produk atau komoditas, integrasi dengan rencana induk pengembangan konektivitas (infrastruktur) logistik nasional di tengah lesunya sektor logistik.
“Perlu peningkatan pemahaman terhadap produk atau komoditas dan rantai pasoknya. Peningkatan kemampuan pengelolaan produk atau komoditas (people, process, technology) harus diikuti penguatan proses, fasilitas, dan pelaku konsolidasi produk atau komoditas dimaksud,” paparnya.
Antara lain efisiensi (pengurangan panjang) rantai pasok, kutip dia, standardisasi dan integrasi proses bisnis antar penyedia jasa logistik. “Yang tidak kalah penting, tegas Setijadi, dukungan kebijakan dan regulasi pusat dan daerah,” paparnya.
Koordinasi antarkementerian atau lembaga maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kata Setijadi, harus dikedepankan terkait adaptasi perubahan pola perdagangan dan teknologi. Perlu juga pengembangan pusat konsolidasi produk atau komoditas berkaitan dengan ketersebaran produksi dan skala ekonominya.
Hal ini dilakukan untuk pengembangan produk atau komoditas dan industri lokal atau daerah untuk penyeimbangan volume pengiriman antar wilayah. “Perlu adaptasi perubahan pola bisnis dan perdagangan terkait perencanaan dan implementasi Sistem Manajemen Risiko,” papar Setijadi.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengakui, data kondisi aktivitas ekonomi dan kegiatan Forwarding yang terdampak wabah Covid-19 secara Global mengalami titik terpuruk sejak Kwartal I tahun 2020.
Untuk diketahui, papar Yukki, kegiatan logistik sangat luas cakupannya dimana tidak hanya merupakan kegiatan perpindahan barang namun juga meliputi orang, uang, dan data sehingga kemudian dapat dikelompokkan secara sederhana berdasarkan bentuk dan skala terhadap komoditas yang dikelola dan bentuk transaksinya.
Yukki berharap, untuk membantu sektor logistik perlu ada kebijakan yang selaras dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 dan surat Menteri Perhubungan No.PL.001 / 1 / 4 phb 2020 tertanggal 6 April 2020 kepada Menteri Dalam Negeri, untuk mendukung kelancaran arus barang dan kegiatan logistik selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah. (smr)
