Di Paviliun Indonesia World Expo 2025 Osaka, Indonesia Tekankan Pembiayaan Inovatif sebagai Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan

Paviliun Indonesia World Expo 2025 Osaka di Jepang menjadi wadah strategis pembuat kebijakan, pelaku industri, dan mitra internasional dalam Forum Bisnis dengan tema Innovative Financing: Unlocking Opportunities for Sustainable Development, Senin (19/5/2025). Foto: humas Bappenas

Paviliun Indonesia World Expo 2025 Osaka di Jepang kembali menjadi wadah strategis yang mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, dan mitra internasional dalam Forum Bisnis dengan tema Innovative Financing: Unlocking Opportunities for Sustainable Development, Senin (19/5/2025).

Semarak.co-Forum yang digagas Kementerian PPN/Bappenas, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) ini untuk menggali strategi pembiayaan infrastruktur masa depan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, namun juga berakar pada keberlanjutan, inklusivitas, dan ketangguhan.

Bacaan Lainnya

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi menegaskan pentingnya forum ini bagi kolaborasi antara Indonesia dan Jepang dalam rangka menggali pembiayaan proyek infrastruktur hijau, dan memberikan ruang kepada mitra Jepang untuk Go Beyond Funding.

“Kita membutuhkan kemitraan global, ide-ide pembiayaan yang segar, dan cara-cara yang lebih cerdas untuk melakukan itu. Jepang hadir sebagai salah satu mitra jangka panjang yang paling kami percaya,” ujar Duta Besar Heri dalam sambutan.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur Rp 10.303 triliun. Kebutuhan investasi yang sangat besar ini mendorong pentingnya penguatan strategi pembiayaan inovatif.

Yang tidak hanya bertumpu pada pembiayaan publik, tetapi juga memaksimalkan peran swasta dan mitra pembangunan. Kementerian PPN/ Bappenas menggunakan pendekatan inovatif dan partisipatif sebagai pilar utama strategi pembiayaan 2025–2029.

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka menjelaskan Indonesia tidak lagi hanya berbicara soal regulasi, tetapi juga soal menciptakan ruang dialog dan keberanian bereksperimen, termasuk di level pemerintah daerah.

“Inovasi kami tidak berhenti di pusat. Di daerah, banyak kepala daerah mulai mengembangkan pendekatan kreatif, dari land value capture hingga local green bonds. Yang penting adalah sinerginya, kita bangun ekosistem, bukan hanya proyek,” pungkas Deputi Putut.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Riko Amir menyoroti urgensi menciptakan ekosistem fiskal yang tidak hanya ramah investor, tapi juga mendorong transisi hijau, dengan mengintegrasikan prinsip Environment, Social, Governance dalam proyek publik.

“Kami ingin memastikan setiap proyek yang didukung negara, baik melalui insentif atau penjaminan memenuhi standar keberlanjutan. Di sinilah peran kolaborasi dengan mitra, termasuk sektor swasta dan komunitas internasional, menjadi sangat relevan,” ujar Plt. Direktur Riko.

Kepala Divisi Pembiayaan Publik 2 PT SMI Delano Dalo membagikan pengalamannya dalam mengelola SDG Indonesia One untuk menghubungkan proyek strategis dengan investor hijau. “Investor butuh kejelasan, tapi juga fleksibilitas,” papar Delano.

Dilanjutkan Delano, “Kami menggabungkan keduanya. Di satu sisi, kami mendukung penyiapan proyeknya hingga feasible, dan di sisi lain kami desain skema finansialnya agar menarik, khususnya untuk investor Jepang yang sangat concern pada dampak lingkungan dan sosial.”

Direktur Bisnis PT PII Andre Permana menyampaikan peran institusinya dalam mendukung target pembangunan nasional dengan meningkatkan kepercayaan investor melalui alokasi risiko yang fair antara pemerintah dengan badan usaha dan meningkatkan bankabilitas proyek.

“Skema penjaminan pemerintah dapat dilakukan melalui skema KPBU dan proyek potensial di sektor strategis, seperti layanan kesehatan, air bersih, dan energi terbarukan,” tutur Andre dirilis humas Kementerian PPN/Bappenas usai acara melalui WAGroup Bappenas Media, Senin malam (19/5/2025).

Ditambahkan Andre, Penjaminan bukan hanya suatu bentuk derisking melainkan juga bentuk komitmen pemerintah terhadap investasi yang dilakukan melalui skema KPBU. Saat pemerintah menjamin sebuah proyek, hal tersebut merupakan sinyal kuat bagi investor untuk masuk berinvestasi.

“Kemudian saat jaminan itu didesain sesuai dengan kebutuhan investor dan dengan prinsip keberlanjutan, maka kepercayaan investor termasuk dari Jepang diharapkan akan meningkat,” pungkas Direktur Andre.

Selanjutnya giliran Direktur ESG Finance Asian Investment Banking Division MUFG Bank Nicholas Gandolfo bicara dengan membagikan pengalaman MUFG dalam menyalurkan pembiayaan hijau ke pasar negara berkembang.

“Daya tarik proyek bukan hanya pada imbal hasilnya, tapi juga pada narasi dan strukturnya. Proyek di Indonesia punya potensi besar, asal memenuhi tiga kriteria, yaitu layak finansial, jelas dampaknya, dan sesuai standar global,” ungkap Gandolfo dirilis yang sama usai acara.

Forum Bisnis dilanjutkan dengan One-on-One Meeting Kementerian PPN/Bappenas, PT SMI, PT PII dengan para mitra dari Jepang untuk membahas potensi kerja sama lebih lanjut kedua negara. Sesi ini penting untuk membahas lebih lanjut potensi kolaborasi.

Direktur Paviliun Indonesia Rosy Wediawaty menyampaikan kehadiran berbagai aktor strategis dalam forum ini menunjukkan bagaimana peran Paviliun Indonesia menjadi ruang yang mempertemukan visi pembangunan nasional dengan potensi kerja sama internasional.

“Melalui forum bisnis hari ini, kami ingin menyampaikan pembangunan berkelanjutan tidak dapat hanya dibicarakan, namun harus difasilitasi, dibuka jalannya, dan dikolaborasikan bersama,” pungkas Direktur Rosy. (hms/smr)

Pos terkait