DK PBB menyetujui rancangan Trump soal mekanisme keamanan dan pemerintahan di Gaza. Menjadi sebuah langkah krusial yang memberi dukungan internasional terhadap upaya wilayah yang hancur tersebut menuju stabilitas setelah dua tahun perang di Gaza.
Semarak.co – Resolusi yang diajukan AS untuk mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk mengamankan Gaza, menyetujui pembentukan otoritas transisi yang berada di bawah pengawasan Trump dan membuka peluang bagi jalan menuju negara Palestina merdeka.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut persetujuan tersebut sebagai momen bersejarah dan salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana ia tulis melalui media sosial.
Pemungutan suara ini memberi dukungan internasional bagi rencana gencatan senjata 20 poin Trump dan memerkuat momentum gencatan senjata rapuh yang sebelumnya dimediasi Washington bersama sejumlah sekutu.
Keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi upaya Amerika Serikat menguraikan masa depan Gaza setelah perang Israel-Hamas menghancurkan sebagian besar wilayah dan menewaskan puluhan ribu orang.
Resolusi ini telah mengatur pembentukan Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi yang akan dipimpin Presiden AS Donald Trump, namun secara detail, struktur lengkapnya belum dibentuk.
Mandat luas diberikan kepada pasukan stabilisasi internasional untuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan dan melaksanakan demiliterisasi, dengan otorisasi yang berlaku hingga akhir 2027.
Sejumlah negara Arab dan negara-negara Muslim yang sebelumnya menyatakan kesiapan dalam mengirim pasukan menekankan bahwa otorisasi dari PBB menjadi syarat penting bagi partisipasi mereka.
Dua negara, Rusia dan China, memilih abstain dalam pemungutan suara 13–0, setelah Moskwa sebelumnya telah mempertimbangkan penggunaan hak veto dan mengedarkan rancangan resolusi tandingan.
Namun, para pemimpin Hamas telah menolak isi resolusi dan menyatakan bahwa keputusan tersebut sangat tidak memenuhi tuntutan serta hak politik maupun kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Perdebatan soal bahasa negara Palestina, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz menyebut resolusi tersebut sebagai langkah signifikan menuju Gaza yang stabil dan makmur serta menciptakan kondisi yang memungkinkan Israel hidup dengan aman.
Resolusi ini disepakati setelah hampir dua pekan negosiasi intensif, di mana negara-negara Arab dan Palestina mendesak AS memerkuat bahasa mengenai penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Bagian itu lalu direvisi, tapi resolusi tetap tidak menetapkan jadwal dan jaminan pendirian Palestina, hanya menyatakan, peluang menuju kenegaraan muncul setelah ada kemajuan di rekonstruksi Gaza dan reformasi Otoritas Palestina.
Amerika Serikat menambahkan bahwa, setelah langkah-langkah tersebut, kondisi “mungkin tersedia” untuk menciptakan jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina.
“Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan sejahtera,” kata Waltz, dilansir kompas.com dari AP News pada Selasa (18/11/2025).
Netanyahu kembali menegaskan penolakan terhadap negara Palestina dan memertahankan sikap itu bahkan saat koalisi garis keras di pemerintahannya menyuarakan kekhawatiran bahwa resolusi PBB memberi ruang menuju kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, Danny Danon menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Donald Trump atas upayanya memimpin perdamaian di Timur Tengah.
Duta Besar Aljazair untuk PBB Amar Bendjama juga mengapresiasi peran Trump dalam mewujudkan gencatan senjata, namun menekankan bahwa perdamaian sejati tidak dapat dicapai tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
Dukungan Arab menjadi kunci pengesahan atas Dukungan negara-negara Arab dan negara Muslim yang berperan dalam gencatan senjata menjadi faktor penting dalam lolosnya resolusi.
Misi AS untuk PBB pada Jumat sebelumnya menyebarkan pernyataan bersama Qatar, Mesir, UEA, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Yordania dan Turkiye, yang menyerukan percepatan pengadopsian proposal AS.
Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan Moskwa menghargai dukungan, namun tetap abstain karena resolusi tak menyebutkan peran DK secara eksplisit atau memberikan dukungan tegas terhadap kenegaraan Palestina.
Pemungutan suara ini memunculkan harapan bahwa gencatan senjata Gaza akan bertahan setelah dua tahun perang yang dimulai oleh serangan mendadak Hamas terhadap Israel selatan 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang.
Serangan balasan Israel menewaskan lebih dari 69ribu warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang tidak memisahkan data antara warga sipil dan kombatan, namun menyatakan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.
(net/kpc/ap/kim/smr)
