Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta desa harus mampu beradaptasi di era digital, di mana pergerakan arus informasi begitu cepat.
semarak.co-Pemerintah desa harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial terkini di era digitalisasi dan memberikan pelayanan prima. Dengan demikian dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
Mendes PDTT Halim mengungkapkan, ada permasalahan dalam penanganan desa digital, yaitu banyaknya aplikasi yang harus diintegrasikan. Desa yang miliki data berbasis mikro akan lebih mudah memahami kondisi riil masyarakat. Selanjutnya permasalahan data yang rumit bisa disederhanakan.
“Tapi prinsip dasarnya adalah mulai hari ini sampai ke depan hal-hal yang terkait dengan kebijakan pembangunan itu harus berbasis data mikro dan berskala level desa,” kata Mendes Halim saat launching Desa Digital dan Akses Jaringan Blankspot di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (23/8/2023).
“Hal ini pertama kalau basis datanya mikro perencanaan pembangunan di desa, maka hal itu akan sangat sesuai dengan problematika. Jadi regulasinya sudah kita sudah ubah pemanfaatan dana desa,” demikian Mendes Halim menambahkan dirilis humas usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Rabu malam (23/8/2023).
Ketua DPRD Jatim ini menambahkan, apalagi kepercayaan kepada desa sudah semakin tinggi menyusul suksesnya pemanfaatan dana desa. Pada 2024 mendatang, anggaran dana desa bakal meningkat hingga Rp2 miliar per desa.
Peningkatan dana desa ini harus dibarengi dengan formula dan strategi yang matang agar realisasinya tepat sasaran hingga pembangunan desa bisa signifikan. Salah satu alat ukur kesuksesan pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM).
Menurut Gus Halim, sapaan akrab lain dari Mendes PDTT Halim, IDM di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan drastis, di antaranya desa mandiri bertambah dari semula 70 di tahun 2022 menjadi 160 di tahun 2023. “Artinya desa mandiri bertambah 90 dan ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di Sidoarjo,” ujarnya.
Sidoarjo, lanjut Gus Halim, diharapkan memaksimalkan sistem informasi desa dengan basis data yang detail dan spesifik. Di antaranya seperti desa yang sudah mencapai target capaian, desa tanpa kemiskinan, kualitas pendidikan, dan lingkungan.
Gus Halim menambahkan, peluncuran Desa Digital dan Akses Jaringan Blankspot di Sidoarjo tidak bisa ditunda mengingat posisinya yang berdekatan dengan Kota Metropolitan Surabaya. “Sehingga nantinya bupati tidak bakal kesulitan melihat peta desa, dan bisa memantau langsung perkembangan masyarakat,” sebutnya.
Gus Halim menghadiri acara ini didampingi Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Staf Khusus Nasrun Annahar, Kepala Biro Perencanaan Cece Sanusi, Kapusdatin Theresia Junidar, Staf Ahli Menteri Kominfo Mochamad Hadiyana dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.
Digitalisasi desa dipercaya akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa ke tingkat yang belum pernah tercapai sebelumnya. Makanya, desa harus mampu memanfaatkan konektivitas digital untuk membuka akses informasi, pendidikan hingga peluang bisnis demi peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan
“Kita harus mampu manfaatkan perkembangan zaman ini, untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga desa. Selain itu, Desa Digital juga harus menjadi kerangka kerja untuk membangun akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan di pemerintahan desa,” ujarnya.
Untuk Sidoarjo, menurut Gus Halim yang terpenting sekarang adalah adanya akses internet cepat di setiap desa. Pasalnya pada saat ini tercatat sinyal seluler kuat di 313 desa, namun masuk lemah di 5 desa. Padahal lanjut Gus Halim, digitalisasi desa akan dapat mempercepat pencapaian tujuan SDGs Desa.
Dengan adanya desa digital, akan membantu mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara signifikan. “Saat ini capaian Tujuan SDGs Desa di Sidoarjo 52,31 persen poin,” ujar Gus Halim yang Doktor Honoris Causa dari UNY.
Digitalisasi akan meningkatkan capaian ini lebih cepat lagi pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, digitalisasi desa juga akan mempercepat kemajuan BUM Desa. Interoperabilitas data BUM Desa akan menghubungkan berbagai Kementerian dan Lembaga dengan sangat mudah, dapat berlangsung di mana saja, dan kapan saja.
Setelah mendapatkan nomor badan hukum dari kemenkumham, didukung digitalisasi lalu Nomor Induk Berusaha dari Badan Koordinasi Penananaman Modal, BUMDesa akan mampu mengakses ke pasar digital, produk-produk unggulan desa dapat lebih mudah dipasarkan ke berbagai wilayah.
NIB itu membuka peluang BUM Desa untuk menjual produk barang dan jasa ke dalam e-katalog LKPP maupun e-commerce yang terkoneksi. Selain digitalisasi desa, Gus Halim juga memuji perkembangan Desa Mandiri di Sidoarjo.
Padahal tahun 2015 belum ada desa mandiri, dan masih terdapat 71 desa tertinggal dan 5 desa sangat tertinggal. “Tahun 2023 tidak ada lagi Desa Tertinggal, didominasi oleh 152 desa mandiri dan 136 desa maju, serta 30 desa berkembang,” kata Gus Halim.
Sementara itu untuk jumlah BUM Desa di Sidoarjo, tahun ini terdapat 302 BUM Desa, dengan 277 BUM Desa masih aktif menjalankan unit usaha serta 64 BUM Desa Bersama. “Saat ini baru terdapat 78 BUM Desa yang telah berbadan hukum, serta 2 badan hukum untuk BUM Desa Bersama lkd,” katanya.
Dalam acara tersebut, Gus Halim didampingi Sekretaris Jenderal Taufik Madjid Beserta Jajaran Pejabat Kemendes PDTT, Staf Ahli Menteri Kominfo Mochamad Hadiyana, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali meresmikan Desa Digital dan Akses Desa Jaringan Blankspot.
Setelah itu, Gus Halim lakukan teleconference dengan Desa Kupang di Kecamatan Jabon, Keluruhan Gebang di Dusun Tanjungsari dan Kalikajang serta Desa Sawohan di Kecamatam Buduran. Turut mendampingi Gus Halim, Staf Khusus Nasrun Annahar, Kepala Biro Perencanaan Cece Sanusi, Kapusdatin Theresia Junidar, Forkompimda Sidoarjo, para Kepala Desa dan Tenaga Pendamping Profesional. (fir/hms/smr)
