Pemimpin Hong Kong Carrie Lam memperingatkan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lainnya untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri Hong Kong, Selasa (10/9/2019).
Atau itu dua hari setelah ribuan demonstran berkumpul di luar konsulat AS untuk meminta Presiden AS Donald Trump agar membebaskan kota itu. Lam mengatakan, campur tangan Washington atau negara lainnya di wilayah semi otonom Tiongkok itu sangat tidak bisa diterima.
“Pemerintah Hong Kong sangat tidak setuju dan menyatakan penyesalan mendalam jika parlemen luar negeri ikut campur urusan internal kami melalui undang-undang,” kata Lam dalam konferensi pers mingguannya dilansir CNN.
Pihaknya tidak akan membiarkan mereka menjadi pemangku kepentingan dalam urusan internal Hong Kong. Seperti diketahui, aksi protes di Hong Kong telah memasuki minggu ke 14 berturut-turut Minggu (8/9/2019).
Puluhan ribu orang berbaris melalui distrik keuangan kota dan menyerahkan sebuah surat pada pejabat konsulat AS, mendesak tindakan yang lebih besar untuk membantu para demonstran.
Minggu (8/9/2019), banyak demonstran yang menyatakan dukungannya terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong tahun 2019, yang menyerukan pemerintah AS untuk mengambil sejumlah langkah jika Hong Kong tidak cukup otonom dari Republik Rakyat Tiongkok.
Lam ditanya tentang kemungkinan Kongres AS untuk mengesahkan RUU yang dapat mempengaruhi hubungan perdagangan antara AS dengan kota itu.
Dia mengatakan, sekitar 1.400 perusahaan AS di Hong Kong saat ini mendapat keuntungan dari hubungan Washington dengan kota itu, dan ketentuan khusus apa pun yang diterapkan ke Hong Kong oleh Amerika tidak secara eksklusif demi keuntungan Hong Kong.
Kemungkinan disahkannya RUU ini dapat semakin merusak perekonomian kota. Perang dagang AS-Tiongkok, ditambah dengan kerusuhan yang terjadi selama beberapa bulan, telah memperlambat bisnis dan memaksa restoran untuk memberhentikan pekerja.
Namun, RUU itu saat ini mendapat dukungan bipartisan di Kongres. “Demokrat dan Republik terus bersatu dengan rakyat Hong Kong dalam menuntut masa depan yang penuh harapan, bebas dan demokratis, yang merupakan hak mereka,” kata Ketua DPR AS Nancy Pelosi pekan lalu.
Hong Kong mempertahankan sistem politik, hukum dan ekonomi yang terpisah dari Tiongkok karena kerangka satu negara dua sistem, yang disetujui ketika wilayah tersebut diserahkan oleh Inggris pada Tiongkok tahun 1997.
Lam juga meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan kekerasan. Ia menekankan bahwa dirinya tetap tulus dalam keinginan untuk bekerja dengan publik untuk menyelesaikan kebuntuan politik saat ini.
“Eskalasi dan kelanjutan kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat kita sekarang. Itu hanya akan memperdalam konflik, kontradiksi, perpecahan, dan bahkan kebencian dalam masyarakat,” kata Lam dikutip CNN.
Untuk memperbaiki masyarakat dan mengembalikan perdamaian, kata dia, pihaknya sangat bersedia untuk melibatkan warga Hong Kong secara langsung dalam sebuah dialog. Aksi protes Hong Kong dimulai sebagai kampanye isu tunggal untuk menentang RUU ekstradisi yang kontroversial.
Tetapi kini telah berkembang dengan memasukkan tuntutan lain seiring berjalannya waktu. Di antara tuntutan mereka adalah pengenalan hak pilih universal. Banyak demonstran tidak mempercayai Lam, yang mengumumkan rencana untuk mencabut RUU itu minggu lalu, setelah kerusuhan yang telah terjadi selama beberapa bulan.
Dia juga tidak mau memenuhi tuntutan lainnya. Banyak demonstran mengatakan mereka akan terus turun ke jalan sampai semua tuntutan mereka dipenuhi. Pada hari Minggu (8/9/2019), para demonstran berteriak ‘lima tuntutan, tidak kurang’. (net/lin)
sumber: indopos.co.id
