Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur) di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Cengkareng di Tangerang Banten, Rabu dini hari (25/11/2020), sekitar pukul 01.40 WIB.
semarak.co-Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku baru mengetahui KPK menangkap Menteri KP Edhy Prabowo. Informasi itu juga telah dilaporkan pada Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto yang Menteri Pertahanan (Menhan).
“Kami sudah melaporkan kepada Ketua Umum kami (Prabowo Subianto) dan arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK,” kata Dasco saat dicegt wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Dasco mengaku kabar tersebut didengar hanya dari media massa. Sehingga, ia belum bisa berkomentar lebih jauh. “Kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu. Dan kami mohon rekan-rekan media bersabar dan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut,” katanya.
Ia menambahkan sempat berkomunikasi dengan Edhy sebelum berangkat ke Amerika Serikat. “Dua hari sebelum berangkat. Mungkin dua minggu yang lalu atau 12 hari yang lalu, saya lupa. Enggak (sampaikan agenda), dia cuma bilang pamit saja ke Amerika,” katanya.
Terkait dugaan korupsi benih lobster, ia enggan berkomentar. Gerindra masih menunggu keterangan resmi dari KPK. “Saya belum tahu, kabarnya saja soal ini kita dengar dari media,” kata Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Sebelum ditangkap, Menteri KP Edhy Prabowo sempat diingatkan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto untuk berhati-hati dalam mengekspor benih lobster.
“Pasalnya, ekspor benih lobster menjadi sorotan publik, karena hal ini jarang dilakukan, dan harus mengikuti mekanisme dan tata kelola yang benar. Di era keterbukaan ini, semua bisa memantau setiap kebijakan dan di Komisi IV DPR sudah sering kami ingatkan,” kata Purwanto kepada para awak media, Rabu (25/11/2020).
Purwanto menyatakan, sejauh ini banyak kalangan yang menyarankan agar tidak ada yang mengekspor benih lobster, karena Indonesia sebagai negara produsen harus menjaga benih lobster.
Harusnya, kata Purwanto, Pemerintah harus memberikan semangat kepada masyarakat nelayan untuk memiliki semangat budi daya benih lobster untuk menambah kesejahteraan nelayan.
“Jadi unsur kehati-hatian, baik dalam menjaga kelestarian lobster itu sendiri, juga mekanisme atau tata kelola harus cermat dan hati-hati,” tutup legislator asal Dapil Kalteng ini.
Diketahui, tim penindakan KPK menangkap Menteri KP Edhy Prabowo bersama sejumlah pihak dari KKP, beserta anggota keluarganya di Bandara Soetta, Rabu (25/11/2020) dini hari, setelah kembali dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. (net/smr)
sumber: jakartanews.id/laraspostonline.com di WA Group Guyub PWI Jaya
