Debat calon presiden dan calon wakil presiden (Capres cawapres) 2019 yang diselenggarakan KPU di Gedung Bidakara, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis malam (17/1), memberi efek positif kubu pasangan capres cawapres Prabowo Subianto Sandiaga Salahuddin Uno. Pasalnya, pasangan yang diusung Koalisi Adil Makmur ini tidak melakukan serangan bahkan tidak membalas serangan lawan.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, pertanyaan lawan yang mengaitkan calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana (napi) korupsi dari Partai Gerindra dengan Prabowo adalah blunder.
“Tentang caleg dari Gerindra yang kata beliau, paling banyak mantan napi koruptornya dan itu ditandatangani oleh ketua umum Pak Prabowo, ini kan sebuah blunder ya?,” sindir HNW di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/1)
HNW mencatat, data Indonesia Coruption Watch (ICW) yang dikutip capres 01 adalah data caleg yang berasal dari tingkat pusat. Sedangkan, jika dibandingkan jumlah caleg eks napi koruptor yang berasal dari tingkat pusat hingga kabupaten, bukan berasal dari Partai Gerindra.
“Yang jelas bukan Gerindra. Kedua, kalaupun eks napi koruptor itu di tingkat DPRD yang menandatangani pemberkasan caleg itu bukan ketua umum, tapi ketua partai di tingkat daerah. Jadi, ini agak individual dan agak melenceng, tidak kena sasarannya,” tukasnya.
Prabowo menyebut bahwa pileg merupakan pesta demokrasi. Sehingga dia sepenuhnya menyerahkan kepada masyarakat untuk memilih wakil mereka. “Ini kan demokrasi, kalau rakyat enggak mau pilih, ya nggak usah dipilih,” kata Prabowo menanggapi.
Begitu pun saat sesi pelanggaran HAM, pasangan Prabowo Sandi tidak mengambil kasus penyiraman air keras pada penyidik senior KPK Novel Baswedan yang prosesnya tidak selesai hingga hari ini.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, sebelumya mengatakan, Mardani Ali Sera mengatakan, kasus yang menimpa Novel akan diangkat dalam debat pertama yang bertemakan, pemberantasan korupsi, dan terorisme.
“Ada banyak pertimbangan ya? Karena sebenarnya kasus Novel ini telah menjadi pengetahuan umum dan Prabowo-Sandi sangat santun untuk tidak terlalu menohok,” ujar Sudirman Said, Direktur Debat dan Materi BPN seusai debat di Bidakara.
Meski tak diangkat, Sudirman yakin masyarakat tetap memiliki persepsi bahwa persoalan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintahan saat ini yang masih harus diselesaikan.
Keduanya dinilai mampu memaparkan persoalan-persoalan yang saat ini sedang dihadapi sekaligus solusinya. Ia yakin performa Prabowo-Sandiaga akan lebih meningkat lagi pada acara debat kedua.
Sandiaga Uno mengungkapkan jika kasus Novel Baswedan sebernarnya ada dalam catatannya dan hendak ditanyakan ke Jokowi dalam debat. Hanya saja Sandi mengaku Prabowo melarangnya mengemukan hal itu. “Terus terang ada di dalam note saya untuk diangkat, tapi Pak Prabowo bilang jangan,” ujar Sandi kepada wartawan di Jakarta Jumat (18/1).
Soal kasus Novel Baswedan, kata Sandi, anggota BPN seperti Sudirman Said, Bambang Wijayanto dan Dahnil Azhar memintanya menyampaikan hal itu dalam debat. “Saya diingetin terus berkali-kali oleh Pak Dirman, Pak BW, Mas Dahnil tapi saya sampaikan Pak Prabowo yang akan menutup pembicaraan yang closing statement,” katanya lagi.
Sandi mengaku, dirinya dan Prabowo memiliki komitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tersebut. “Kalau saya dikasih kesempatan 30 detik saya bukan tanya ya, tapi saya akan menegaskan bahwa Prabowo-Sandi akan membentuk tim independen dan penuntasan kasus Novel Baswedan akan menjadi program utama 100 hari kami,” pungkasnya. (jpc/tbc/net/lin)
