Meteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bicara terkait fenomena akun buzzer sosial media (sosmed) yang akan menjamur menjelang tahun politik, termasuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. Menko Polhukam Mahfud mengatakan, buzzer kerap dikaitkan dengan tujuan tertentu dan dibiayai.
semarak.co-Namun, hingga kini tak ada bukti pihak mana yang menggunakan buzzer dengan biaya tertentu. Menurut Menko Polhukam Mahfud, keberadaan Buzzer ini sulit diidentifikasi. Sebab, siapapun bisa menjadi buzzer dan menyerang orang yang berseberangan dengan kepentingannya.
“Yang disebut buzzer resmi yang katanya dibayar itu, itu selalu katanya-katanya, ketika ditanya siapa yang bayar, siapa yang mengorganisir, tidak ada yang bisa membuktikan juga,” kata Mahfud kepada wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (18/7/2023) dilansir repelita.com, 7/20/2023 05:33:00 PM dari kumparan.com.
Mahfud mengingatkan perlunya kesadaran bersama untuk tidak terlibat jadi buzzer. “Tentang buzzer itu kan sulit diidentifikasi ya. Kadang kala setiap orang menjadi buzzer untuk siapa pun. Kadangkala A menjadi buzzer untuk nyerang B, besoknya sudah nyerang si C, dan itu silang. Pemerintah belum bisa menindak buzzer itu,” ujarnya.
Ditambahkan Mahfud, “Tetapi kan susah ya, kalau begitu nanti bisa dituntut juga, pemerintah yang melanggar UU ITE. Mari kita bangun kesadaran bersama ini, dan sebaiknya kita-kita ini, saudara, media membangun kesadaran masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berita-berita terutama kalau akun-akun yang tidak jelas.”
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang baru dilantik Presiden Joko Widodo belum mau menindak akun-akun buzzer itu dalam waktu dekat. Sebab menurutnya situasi saat ini masih terkendali. “Suasana kan belum panas sekarang, nanti kita persiapkan lah supaya narasi pemilu damai ini bisa,” tuturnya.
Di bagian lain Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio mengklaim dalam hati kecil pemerintah dan buzzer sejatinya yakin bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan jadi Presiden Indonesia selanjutnya di 2024-2029.
“Makanya kemudian alasannya dia ingin sekali memastikan bahwa the next president ini melanjutkan IKN. Itu alam bawah sadar yang terkadang kita tidak bisa pungkiri atau secara tidak sadar diungkapkan pemerintah,” kata Hendri dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023) dilansir fajar.co.id, Jumat, 21 Juli 2023 13:39 PM copas dari laman pencarian google.co.id.
Demikian pula, lanjut Hendri, di bawah alam sadar para buzzer jahat, sebetulnya mereka mengakui bahwa yang bisa melanjutkan kerja Jokowi hanya Anies. Sebab, tidak ada capres yang lain dikritisi seperti itu.
“Misalnya Pak Ganjar bikin hal bagus di Jawa Tengah, apakah ada lontaran, Itu idenya Pak Presiden dari pusat tuh tinggal dijalankan Pak Ganjar, nggak pernah begitu kan?” sindir Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio.
Tapi kalau Anies, kata Hensat, melanjutkan kerja Jokowi. “Jadi sebetulnya kan sudah jelas. Para buzzer jahat ini menyadari bahwa the next president itu Anies Baswedan. Cuma mereka gelisah, ini Anies mau ngapain, ini mau ngapain, terus-menerus di-challenge,” tutur Hensat yang juga juru bicara Anies Baswedans sebagai calon presiden (capres) 2024.
Selanjutnya, pertanyaan seputar IKN itu terlontar kala Anies Baswedan menghadiri undangan Rakernas Apeksi di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. “Sifat politisi Indonesia itu, kalau bagus akan diteruskan, kemudian diklaim di ujung tuh. Tinggal diterusin, pada saat peresmiannya, dia yang resmiin,” terang dia.
Dilanjutkan Hensat, “Sementara, pemimpin sebelumnya biasanya akan setengah mati meyakinkan bahwa ini yang mulai saya, ini yang mulai saya nih. Atau misalnya ada barang bagus, gimana caranya supaya pemimpin sebelumnya tidak diingat, diubah sama dia, direnovasi sama dia, supaya jasa pemimpin sebelumnya itu tidak kelihatan. Itu kan sifat politisi Indonesia rata-rata begitu. Saya nggak bilang semua.”
Namun kalau kemudian dari awal, pemimpin yang punya program ini memaksakan programnya harus diteruskan, justru jadi pertanyaan. Menurut Hensat, sebetulnya perubahan itu juga masuk dalam porsi mengkritisi atau mengevaluasi beberapa program. Kalau memang bagus yang dilanjutkan, kalau memang perlu dievaluasi ya dievaluasi.
Hensat pun memandang, ketika Anies Baswedan kemudian mengatakan misalnya akan dicek apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus dilanjutkan, hal tersebut sangat objektif. “Jadi, Pak Prabowo dan Mas Ganjar mau bicara apa nanti tentang tentang IKN? Sedangkan Pak Jokowi saja kewalahan,” ujar dia.
Di sisi lain, Hensat mengaku senang, polemik tentang renovasi JIS jelang Piala Dunia U-17 termasuk terkait penilaian bahwa rumput di lapangan sepakbola tersebut tidak memenuhi standar standar FIFA.
“Yang saya suka itu adalah perdebatannya adalah perdebatan di pembangunan pada akhirnya. Kita sabar-sabar saja. Para pendukung Mas Anies itu sabar-sabar saja karena sejarah sudah menuliskan bahwa yang membangun JIS itu Anies Baswedan. Kalau kemudian nanti ada plakat lain direnovasi oleh siapa, ya terserah saja. Namun, masyarakat akan bertanya siapa yang pertama karena yang pertama ini tidak tergantikan,” pungkasnya. (net/pel/faj/smr)
