Bentrok antara warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dan aparat keamanan yang ricuh jadi perhatian publik akhir-akhir ini. Itu adalah buntut dari masalah soal pengembangan kawasan ekonomi baru proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang dan Galang, Batam.
semarak.co-Pulau Rempang rencananya akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Pembangunan itu ditolak sejumlah warga dan berujung bentrok dengan aparat. Dari 3 calon presiden (Capres) 2024, hingga kini baru Anies Baswedan yang secara tegas membela kepentingan rakyat yang kini galau tersebut.
Ada capres Ganjar memang sudah berkomentar soal masalah itu, namun tak secara tegas memberikan komitmen jelas bahwa ia memihak kepada warga seperti yang disampaikan Anies. Prabowo Subianto malah hingga kini diketahui belum sekalipun berkomentar tegas dan pembelaan atas nasib para anak bangsa tersebut.
Di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Kawasan TB Simatupang Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023), capres Anies Baswedan merespons soal konflik Pulau Rempang. Setiap kebijakan, nilai Anies, harus mengedepankan prinsip keadilan untuk masyarakat.
“Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Kebijakan investasi yang memicu penderitaan perlu dikoreksi. Menurutnya, adanya penderitaan berarti kebijakan itu tak sehat,” kata Anies dilansir relawananies.id/18 September 2023 dari kbanews.
Ditambahkan capres Anies Baswedan, “Kegiatan investasi justru memicu penderitaan justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat ini perlu ada langkah-langkah koreksi.”
Di bagian lain Anies menyampaikan definisi keadilan. Keadilan saat ini yang terjadi hanya disampaikan melalui kata-kata, karenanya meminta agar keadilan dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat.
“Kata kunci yang sering kami sampaikan keadilan. Kami ingin garis bawahi kita harus sudah mulai membuat keadilan bukan kata-kata yang ucapkan dalam upacara tapi keadilan adalah keseharian yang dirasakan,” kata Anies, dalam sambutan diagenda Bimtek dan konsolidasi Fraksi PKS, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Dia mencontohkan, selama dia bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta dirinya membawa sebuah keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya, pembuatan jalan, di mana seluruh masyarakat dapat merasakan pembangunan jalan.
“Kalau boleh kami ilustrasi karena 5 tahun ini kita bekerja sama di DKI PKS kami bekerja bersama membuat perubahan di Jakarta mempraktekan keadilan di kota ini. Yang jalan kaki punya trotoar, yang sepeda punya jalurnya, yang naik motor punya jalurnya dan pakai kendaraan umum ada jalurnya,” ujar Anies dilansir liputan6.com, 31 Mei 2023, 07:15 WIB.
Tak hanya itu, dia juga memamerkan keadilan dengan banyaknya taman-taman di perkotaan. Sebab, dia menilai kota dengan pembuatan taman yang rendah menunjukan rakyat tidak makmur. Akan tetapi, selama dia menjabat sebagai Gubernur Jakarta setiap sisi ibu kota terdapat taman.
“Jadi bapak ibu yang ingin kita sampaikan kepada kita semua bahwa keadilan itu bukan konsep abstrak, keadilan itu bisa diterjemahkan dan kalau pemerintah serius menempatkan keadilan sebagai kata kunci insyallah rakyat akan merasakan perubahan itu dan itulah pesan yang mau kita bawa,” ucapnya.
Lebih jauh Anies Baswedan mengatakan harga diri warga kampung raib tertelan penggusuran paksa untuk itu dirinya tidak pernah setuju untuk melakukan penggusuran. “Kalau digusur yang hilang itu bukan rumahnya, yang hilang itu harga diri,” tuturnya dikutip antaranews.com yang dilansir melalui laman pencarian google.co.id, Minggu (24/9/2023).
“Yang dihilangkan itu adalah rasa kehormatan sebagai warga, yang hilang itu masa depan, yang hilang itu adalah perasaan kalau kita bagian dari bangsa Indonesia,” kata Anies yang mantan Gubernur DKI Jakarta, 2017-2022 di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat.
Contoh paling konkret adalah di Kampung Susun Akuarium. Sebelumnya, warga di sana kehilangan harga dirinya sebagai warga Jakarta. Bahkan KTP pun tidak punya. Anies mengatakan konsep permukiman yang dinamakan kampung adalah masyarakat yang guyub, rukun, dan bersuasana keakraban.
“Kampung tidak memiliki persamaan kata di dalam bahasa Inggris, karena di sana tidak mengenal konsep tersebut. Makanya kalau dilihat bahasa Inggris, kampung tetap disebut kampong, bedanya hanya pakai huruf O. Kenapa? Di sana tidak mengenal konsep kampung, karena itu asli sini, itu adalah khas Indonesia,” kata Anies.
Karena itu, kampung di Jakarta tidak boleh hilang meski bangunannya menjadi beton dan bersusun. Anies mengatakan dalam pembukaan konstitusi negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
Artinya, pemerintah menempatkan rakyat sebagai warga negara yang harus dilindungi, mendapatkan perasaan aman karena pemerintahnya memberikan ketenangan dan kenyamanan. “Ketika ada rakyat yang butuh perlindungan, ya kita lakukan. Itu yang perlu dituntaskan,” kata Anies.
Sementara Ganjar menilai, pemerintah segera menyelesaikan kericuhan yang sempat terjadi di Pulau Rempang. Menurutnya, akar masalah dari persoalan itu juga harus segera diselesaikan.
“Pemerintah harus segera turun tangan. Apalagi aparatur ya mesti bisa menyelesaikan itu dengan sangat cepat. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain. Akar persoalannya dibuka dan beberapa aktornya bisa dipanggil. Di sana ada kepala daerahnya di sana ada pengelolanya,” ujar Ganjar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).
Sementara akademisi Rocky Gerung mengatakan, publik harus meminta Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berbicara tegas soal kasus itu. Hal tersebut disampaikannya dalam pernyataan yang diunggah di YouTube pribadinya Rabu, 13 September 2023 kemarin.
Ia mengatakan, konflik Pulau Rempang ini bisa menjadi tema yang dipilih di agenda debat Capres 2024. “Saya kira itu akan jadi hotspot hari ini, apa pikiran Prabowo, apa pikiran Ganjar tentah (kasus) Rempang ini,” kata mantan dosen UI tersebut.
Menurutnya, publik harus menguji pikiran dua Capres 2024 tersebut tentang masalah tersebut. Apakah mereka pro pada masyarakat Rampang atau sebaliknya. “Di situ akan diuji soal kepemimpinan dan soal ketegasan. Yang kedua, juga akan diuji dari perspektif calon presiden nantinya, tentang hak rakyat atas tanah,” ujarnya. (net/kba/smr)
sumber: share link di WAGroup Keluarga Alumni HMI MPO (postSelasa19/9/2023/anisanatsir247)
