Compact Indonesia, program kerja sama pembangunan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, telah mencapai tahap akhir pelaksanaan. Lima tahun dilaksanakan, Compact Indonesia telah berkontribusi pada prioritas nasional dalam tiga sektor utama, yakni Kemakmuran Hijau, Pencegahan Stunting, dan Modernisasi Pengadaan serta melahirkan sejumlah inovasi
pembangunan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, keberhasilan Compact Indonesia terlihat dari berbagai proyek yang telah terintegrasi di dalam Prioritas Nasional. Nilai strategis dan inovasi yang telah dihasilkan Compact Indonesia akan dilanjutkan oleh pemerintah dan mitra pembangunan lainnya.
“Compact Indonesia telah mengembangkan model penanganan stunting yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, penguatan pelayanan kesehatan, dan kampanye perubahan perilaku untuk mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 28 persen pada 2019,” ujar Bambang pada penutupan acara Compact Indonesia di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (8/5).
Melalui Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting (PKGBM), lanjut Bambang, Compact menjangkau 2 juta balita di 11 provinsi, 64 kabupaten, dan 5.700 desa. Lebih dari 30.000 tenaga kesehatan telah terlatih untuk gizi, sanitasi, dan monitoring-evaluasi; kampanye gizi nasional telah menjangkau lebih dari 48 juta orang.
“Compact Indonesia telah berhasil menguatkan komitmen pemerintah dari tingkat desa hingga pimpinan tertinggi negara untuk bekerja bersama lintas sektor demi menangani stunting,” ujar Bambang dalam sambutannya.
Investasi Compact Indonesia melalui Proyek Kemakmuran Hijau, nilai Bambang, telah berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 1 juta metrik ton per tahun, sejalan dengan Rencana Aksi Nasional-Penurunan Gas Rumah Kaca.
Ini dicapai melalui berbagai upaya, yaitu pengembangan energi terbarukan total 12,3 MW di 11 provinsi, restorasi 16.580 hektar lahan gambut, pertanian berkelanjutan melibatkan 121.143 petani, penanaman 2 juta pohon dan tata guna lahan partisipatif di 40 kabupaten dalam kerangka Kebijakan Satu Peta.
Beragam inovasi telah dihasilkan, antara lain kemitraan masyarakat dan swasta dalam mengelola perusahaan listrik desa. Seluruh pengetahuan proyek ini dihimpun dan dibagi kepada para pemangku kepentingan sebagai referensi pembangunan hijau.
Melalui Proyek Modernisasi Pengadaan, Compact Indonesia mendukung agenda reformasi pengadaan pemerintah. Proyek ini telah mengembangkan kapasitas 1.590 profesional pengadaan, memperkuat kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di mana 43 ULP telah menjadi permanen.
Dan 30 di antaranya mencapai tahap Centre of Excellence, penghematan Rp 30,3 miliar melalui kontrak katalog, serta membangun Sistem Manajemen Informasi Pengadaan (PMIS) yang telah diadopsi ULP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Proyek ini merupakan investasi terbesar pemerintah Indonesia dalam upaya mereformasi pengadaan pemerintah agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
Wakil Presiden dan Sekretaris Dewan Millennium Challenge Corporation (MCC), Jeanne Hauch yang datang ke Indonesia untuk serangkaian acara penutupan Hibah Compact turut bangga atas capaian yang dihasilkan.
“Kemitraan MCC dengan Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai model dan sistem baru yang dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan Pemerintah dan rakyat Indonesia–dan kami senang dapat melihat secara langsung hasil dari kerja sama ini saat kami berkunjung ke Lombok. Kami bangga dengan hasil yang sudah dicapai dan tidak sabar melihat bagaimana masyarakat Indonesia melanjutkan kesuksesan ini,” ujar Jeanne Hauch. (lin)
