China Balas Pembatasan Visa AS terkait Isu Tibet dan Kritik Penarikan Diri dari WHO

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kiri) dan Presiden China Xi Jinping dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu. Foto: internet

China mengkritik penarikan diri  Amerika Serikat (AS) dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) dengan mengatakan bahwa langkah tersebut akan berdampak luar biasa bagi negara-negara berkembang, pada Rabu (8/7/2020).

semarak.co– Beijing sedang mendesak masyarakat internasional agar meningkatkan dukungan kepada WHO, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian kepada awak media selama konferensi pers harian.

Bacaan Lainnya

PBB pada Selasa (6/7/2020) mengemukakan bahwa AS meletakkan keanggotaannya dari WHO pada 6 Juli 2021 setelah menerima pemberitahuan keputusan dari Presiden AS Donald Trump yang menuding badan tersebut sebagai boneka China selama pandemi virus corona jenis baru penyebab Covid-19.

Pemerintah China pada Rabu (8/7/2020) mengatakan pihaknya akan membatasi pemberian visa bagi warga negara Amerika Serikat yang terlibat dalam aksi berbahaya terkait isu Tibet. Langkah itu merupakan aksi balasan China terhadap kebijakan pemberian visa yang dilakukan Amerika Serikat ke sejumlah pejabatnya.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Selasa (7/7/2020) mengatakan Amerika Serikat akan membatasi pemberian visa ke sejumlah pejabat China karena Beijing menghalangi perjalanan sejumlah diplomat AS, wartawan, dan wisatawan ke Tibet.

AS juga beralasan kebijakannya itu didorong oleh pelanggaran hak asasi manusia di Tibet. Aksi saling balas itu terjadi di tengah memburuknya hubungan AS dan China terutama terkait masalah dagang, pengembangan teknologi, pandemi COVID-19, dan isu Hong Kong.

Amerika Serikat harus berhenti memperburuk hubungan China-AS dan komunikasi serta kerja sama antara dua negara,” kata juru bicara menteri luar negeri China, Zhao Lijian ke awak media di Beijing.

China mengirim tentaranya ke Tibet, daerah terpencil yang dulunya otonom di Pegunungan Himalaya, pada 1950. Pemerintah setempat menyebut aksi itu sebagai aksi pembebasan damai. Sejak saat itu sampai hari ini, China memerintah Tibet dengan tangan besi.

Zhao mengatakan Beijing tidak akan membiarkan warga asing ikut campur dalam urusan Tibet. Ia mengatakan Beijing akan menerapkan beberapa langkah perlindungan ke para pengunjung karena alasan geografis dan cuaca di Tibet. Pompeo lewat pernyataan tertulis mengatakan AS tetap mendukung “otonomi yang berarti” bagi warga Tibet dan menghormati hak mendasar mereka.

“Akses menuju Tibet penting untuk stabilitas kawasan, mengingat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan PRC (China, red) di sana, serta kegagalan Beijing mencegah kerusakan lingkungan dekat sumber air beberapa sungai besar di Asia,” kata Pompeo.

Pompeo menambahkan, “Hari ini saya mengumumkan pembatasan visa untuk pemerintah China dan pejabat Partai Komunis China yang terlibat dalam rencana atau eksekusi kebijakan terkait akses warga asing ke wilayah Tibet.”

Hubungan AS dan China berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir sejak Covid-19 mewabah pertama kali di China. Sejauh ini, AS jadi negara yang paling terdampak oleh pandemi.

Pompeo pada minggu lalu juga mengatakan Undang-Undang Keamanan Nasional China di Hong Kong merupakan bentuk penghinaan kepada seluruh bangsa. Pasalnya, Hong Kong merupakan kota dengan otonomi tersendiri sejak wilayah itu dikembalikan ke China oleh Inggris pada 1 Juli 1997.

Seperti diketahui Amerika Serikat akan keluar dari WHO pada 6 Juli 2021, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (7/7/2020). Pengumuman itu disampaikan setelah PBB menerima surat keputusan dari Presiden AS Donald Trump yang menuduh WHO terlalu bergantung pada China selama pandemi Covid-19.

Trump telah mengumumkan rencana keluar dari WHO sejak bulan lalu. Namun, ia harus menyampaikan pemberitahuan ke badan kesehatan dunia itu satu tahun sebelum resmi keluar. Tidak hanya itu, AS juga harus membayar seluruh kewajibannya ke WHO sebagaimana diatur dalam resolusi bersama WHO dan Kongres AS 1948.

Menurut data dari laman resmi WHO, AS belum melunasi kontribusinya ke lembaga kesehatan dunia PBB itu sebanyak lebih dari 200 juta dolar AS (sekitar Rp2,88 triliun). Setelah menjadi anggota selama 70 tahun, AS memutuskan keluar dari WHO mengingat ketegangan yang kian memuncak antara negara itu dan China karena pandemi.

Covid-19, penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru (SARS-CoV-2), pertama kali mewabah di Kota Wuhan, China, akhir tahun lalu. WHO menyangkal tudingan Trump yang menyebut WHO mendukung upaya disinformasi China terhadap keberadaan wabah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi menyebut keputusan Trump mengeluarkan AS dari WHO sebagai langkah yang tidak masuk akal mengingat WHO menjadi garda terdepan yang mengatur koordinasi penanggulangan COVID-19 dunia.

“Dengan jutaan jiwa dalam bahaya, Presiden justru membahayakan upaya komunitas intenasional menanggulangi virus,” kata Pelosi, salah satu petinggi Partai Demokrat, lewat unggahannya di media sosial Twitter.

Menurut data Reuters, hampir 12 juta orang di seluruh dunia terserang COVID-19 dan lebih dari 540.000 di antaranya tewas. Dari total pasien positif dan keseluruhan korban jiwa, 25 persennya ditemukan di Amerika Serikat.

Walaupun demikian, keputusan Trump dapat dianulir jika ia nantinya kalah oleh rivalnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, dalam pemilihan presiden AS pada November 2020.

Trump telah menahan bantuan dana untuk WHO pada April, kemudian pada 18 Mei, lewat surat, ia memberi WHO waktu 30 hari untuk menyampaikan janji berbenah. Presiden AS pun mengumumkan negaranya akan keluar dari WHO dalam dua minggu ke depan.

Wakil Presiden AS Mike Pence, saat ditanya Fox News Channel, apakah ini saat yang tepat untuk keluar dari WHO, ia menjawab: ini saat yang paling tepat. “Organisasi Kesehatan Dunia membuat dunia kecewa. Harus ada konsekuensi (yang dihadapi WHO, red) untuk masalah ini,” kata Pence.

WHO merupakan badan internasional independen yang bekerja bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan peran WHO sangat penting untuk upaya dunia melawan COVID-19. PBB pada Selasa (7/7/2020) mengatakan pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi mengenai keputusan Presiden AS Donald Trump itu lebih dari satu bulan yang lalu.

“Sekretaris Jenderal …. masih dalam proses memverifikasi (kabar keluarnya AS, red) dengan Organisasi Kesehatan Dunia, khususnya terkait apakah seluruh syarat pengunduran diri itu telah dipenuhi (oleh AS, red),” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric lewat pernyataan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah mengeluarkan negaranya dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Badan Kebudayaan PBB, pakta perubahan iklim dunia, dan kesepakatan nuklir dengan Iran. Ia juga memotong bantuan dana untuk Dana Populasi PBB dan badan PBB yang membantu pengungsi dari Palestina.

Dalam kesempatan berbeda, WHO menyampaikan pihaknya menerima laporan bahwa AS secara resmi telah memberi tahu Sekretaris Jenderal PBB bahwa negara itu akan keluar dari badan kesehatan dunia. Informasi itu disampaikan WHO, Selasa, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.

“Kami telah menerima laporan AS telah melayangkan pemberitahuan resmi ke Sekretaris Jenderal PBB mengenai pengunduran dirinya dari WHO yang akan berlaku mulai 6 Juli 2021. Sejauh ini, kami tidak punya informasi lebih lanjut,” kata seorang juru bicara WHO melalui pernyataan tertulis yang dikirim via surat elektronik.  (net/smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *